DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Air Tanah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Air Tanah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Kepala SKPD Provinsi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
5.Daerah adalah Kota Ambon.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Walikota adalah Walikota Ambon.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
9.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12.Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13.Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelesan air tanah berlangsung di lintas Kabupaten / Kota.
14.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
16.Rekomendasi teknis adalah Persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin.
17.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.
18.Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara lainnya.
19.Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
20.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
21.Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
22.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.
23.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi tentang air tanah.
24.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
25.Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
26.Pengeboran air tanah adalah kegiatan pengambilan air tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
27.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
28.Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka air dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
29.Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
30.Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan untuk pengoboran air tanah baik secara mekanis maupun manual.
31.Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
32.Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
33.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPLH adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Walikota memiliki kewenangan atas Pengelolaan air tanah di Daerah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi Maluku;
2. b.menetapkan rencana pengelolaan air tanah di Daerah;
3. c.mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah di Daerah, mengatur, menetapkan dan memberikan izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di Daerah;
4. d.mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Daerah;
5. e.menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau di Daerah; dan
6. f.melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air tanah di Daerah.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas / Badan / Kantor.

BAB III

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 3

Walikota melaksanakan pengelolaan air tanah yang meliputi kegiatan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah berdasarkan rencana pengelolaan air tanah di wilayah CAT.

Pasal 4

(1)Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
(2)Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
(3)Walikota dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan kepada pihak lain (SKPD yang membidangi air tanah).
(4)Selain Walikota, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
(5)Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada CAT.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada CAT.
(2)Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah setelah melakukan pemantauan mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan air tanah.
(2)Kegiatan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan dan atau peninjauan langsung.
(3)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 8

(1)Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
(2)Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas tanggung jawab, keadilan, efektifitas dan keterbukaan guna mencapai maksud dan tujuan pengelolaan air tanah.
(3)Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
1. a.hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi wilayah CAT;
2. b.hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
3. c.rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT;
4. d.hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah;
(4)Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui :
1. a.perlindungan dan pelestarian air tanah;
2. b.pengawetan air tanah;
3. c.pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
(5)Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 9

(1)Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4)huruf a bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
(2)Dalam rangka perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mengusulkan penetapan kawasan lindung air tanah sesuai kewenangannya.
(3)Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
1. a.menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
2. b.menjaga daya dukung akuifer;
3. c.memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak;

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Air Tanah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku.
3.Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4.Kepala SKPD Provinsi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
5.Daerah adalah Kota Ambon.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Walikota adalah Walikota Ambon.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
9.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12.Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13.Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelesan air tanah berlangsung di lintas Kabupaten / Kota.
14.Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15.Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
16.Rekomendasi teknis adalah Persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin.
17.Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.
18.Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara lainnya.
19.Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
20.Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
21.Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
22.Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.
23.Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi tentang air tanah.
24.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
25.Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
26.Pengeboran air tanah adalah kegiatan pengambilan air tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
27.Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
28.Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka air dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
29.Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
30.Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan untuk pengoboran air tanah baik secara mekanis maupun manual.
31.Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
32.Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
33.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPLH adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Walikota memiliki kewenangan atas Pengelolaan air tanah di Daerah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi Maluku;
2. b.menetapkan rencana pengelolaan air tanah di Daerah;
3. c.mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan air tanah dalam rangka inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah di Daerah, mengatur, menetapkan dan memberikan izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah di Daerah;
4. d.mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Daerah;
5. e.menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau di Daerah; dan
6. f.melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan air tanah di Daerah.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas / Badan / Kantor.

BAB III

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
(2)Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
(3)Walikota dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan kepada pihak lain (SKPD yang membidangi air tanah).
(4)Selain Walikota, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
(5)Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada CAT.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada CAT.
(2)Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah setelah melakukan pemantauan mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan air tanah.
(2)Kegiatan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan dan atau peninjauan langsung.
(3)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Pasal 8

(1)Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
(2)Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas tanggung jawab, keadilan, efektifitas dan keterbukaan guna mencapai maksud dan tujuan pengelolaan air tanah.
(3)Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
1. a.hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi wilayah CAT;
2. b.hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
3. c.rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT;
4. d.hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah;
(4)Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui :
1. a.perlindungan dan pelestarian air tanah;
2. b.pengawetan air tanah;
3. c.pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
(5)Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 9

(1)Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4)huruf a bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
(2)Dalam rangka perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mengusulkan penetapan kawasan lindung air tanah sesuai kewenangannya.
(3)Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
1. a.menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
2. b.menjaga daya dukung akuifer;
3. c.memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak;

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008