DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 ) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5063); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai daerah Yang Berhak mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 18.Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kota Ambon. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Kepala Daerah adalah Walikota Ambon. 4.Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi jasa umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 6.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasihtas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 7.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 8.Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum. 9.Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. I 10.Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Dacrah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 11.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 12.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 13.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang. 15.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang. 16.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 17.Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Jasa Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 18.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 19.Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenasah. 20.Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu pelayanan pemakaman yang meliputi: a.pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan mayat, pembakaran/pengabuan mayat; dan b.sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah; c.Sewa Kereta/Mobil Jenasah.
(2)Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a.penggunaan tanah makam; b.penggunaan tanah makam tumpangan; c.Perpanjangan penggunaan tanah makam; d.Perpanjangan penggunaan tanah makam tumpangan; e.Perpanjangan pemesanan petak tanah makam; f.Perbaikan dan menghiasi makam.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman yaitu orang pribadi atau ahli waris yang mendapatkan pelayanan pemakaman mayat dari Pemerintah Daerah. 21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutaya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 22.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi sebagai pembayairan atas jasa pelayanan pemakaman/penguburan termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yaitu pemakaman jenazah : a.oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab; b.Pemakaman dan pengabuan mayat/jenasah secara masal; c.Pemakaman dan pengabuan mayat/jenasah yang tidak dikenal; d.Pemakaman mayat/jenasah di tempat pemakaman pada masing-masing negeri/desa.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1)Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
(2)Tingkat penggunaan jaaa diukux berdasarkan waktu, klasiiikasi pemakaman, luas tanah dan jumlah jenazah yang dimakamkan.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1)Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pemakaman diwajibkan membayar atau dikenakan Retribusi.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaman dan pengabuan tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kolom 3 angka 2 untuk masing-masing tempat pemakaman adalah 15 (lima belas tahun) terhitung sejak saat pemakaman.
(4)Perpanjangan penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kolom 3 angka 2 huruf e dan huruf f untuk masing-masing tempat pemakaman berlangsung untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan dapat diperpanjang.
(5)Perpanjangan pemesanan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 huruf c dan huruf d untuk masing-masing tempat pemakaman berlangsung untuk 3 (tiga) tahun berikutnya dan dapat diperpanjang.
(6)Retribusi Pelayanan pemakaman dan Pengabuan Mayat ini berlaku hanya pada lokasi pemakaman dan pengabuan mayat yang di kelola oleh Pemerintah Kota Ambon.

BAB VII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di pungut di wilayah Daerah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009