DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan komunikasi, penyelenggaraan informatika, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan dunia usaha, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Pasal 4

(1)Pemerintahan Daerah menyediakan Sarana Komunikasi dan melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan melakukan: a.koordinasi; b.kerjasama;dan/atau c.fasilitasi kegiatan dengan pihak yang berkepentingan.
(2)Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Penyebarluasan Informasi.
(3)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi.^
(4)Koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a.media massa; dan b.lembaga komunikasi sosial.I Paragraf 2jj Media Massa

Pasal 5

(1)Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, adalah: a.media cetak; b.elektronik; dan/atau c.media lainnya.
(2)Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa surat kabar, majalah, buku, buletin, leaflet, booklet, dan brosur.
(3)Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa radio, televisi dan film.•
(4)Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa : a.media baru, seperti website atau media online; b.media tradisional seperti pertunjukkan rakyat; c.media inter personal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakaiya; dan d.media luar ruang berupa, media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho billboard, spotlight, running teks, videotron dan banner. Paragraf3 Lembaga Komunikasi Sosial Pasal 6 Lembaga Komunikasi Sosial meliputi: a.LKP; b.lembaga media tradisional; c.lembaga pemantau media; dan d.lembaga komunikasi organisasi profesi.

Pasal 7

Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahakan untuk:-a a.mewujudkan jejaring diseminasi informasi;/| b.mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan•'*. serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;j c.mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik| dalam mengkonsumsi informasi; dan^ d.membangun masyarakat informasi.j

Pasal 8A

(1)Pemerintahan Daerah menyelenggarakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Daerah.
(2)Penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan lembaga Komunikasi>•.: Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk^- koordinasi dan fasilitasi.
(3)Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan| dalam bentuk:| a.bimbingan teknis;'I b.pengembangan model; c.penyelenggaraan jaringan komunikasi; d.sarana dan prasarana; e.workshop, sarasehan, forum; f.penyediaan bahan informasi; g.simulasi aktivitas;
1. h.kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
2. i.studi banding. |Pasal 9 j•*• !(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik. I(2) Keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, akuntabel serta dapat !dipertanggungjawabkan., |(3)PemerintahDaerahdalammelaksanakanketerbukaaninformasipublik jdapatmembentukUnitLayananInformasidanPengaduan.

Pasal 10

(1)Unit Layanan Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memberikan layanan yang meliputi: a.pemberian informasi umum; b.penyampaian informasi; c.penerimaan dan pengelolaan pengaduan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam mendukung penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Informasi dan Pengaduan melakukan kegiatan^ sebagai berikut:| a.pelaksanaan proses eskalasi informasi atas pertanyaan yang belum:| terjawab;| b.penerimaan, penelitian kelengkapan, pemilahan, penerusan pengaduan% kepada pihak terkait, dan konfirmasi akhir pengaduan di bidang pelayanan kepada masyarakat; c.penerimaan,penelitian kelengkapan, pemilahan, dan penerusan pengaduan selain bidang pelayanan kepada pihak terkaitjdan d.penjaminan kualitas layanan informasi dan pengaduan.
(3)Layanan pemberian informasi mengenai penggunaan aplikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang tercantum dalam penggunaan aplikasi elektronik.

Pasal 11

(1)Penanggungjawab Unit Layanan Informasi dan Pengaduan adalah PPID.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas.
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh PPID Pembantu.
(4)PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Sekretaris atau Pejabat yang ditunjuk pada setiap satuan kerja perangkat daerah. Paragrafl*" UmumI
(4)Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan semua pihak. •i -^

Pasal 12

(1)Unit Layanan Informasi dan Pengaduan dapat menunda pemberian informasi atas pertanyaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 10 ayat (1) apabila terdapat keterbatasan informasi yang dimiliki Unit^ Layanan Informasi dan Pengaduan dan/atau keterbatasan waktu, J \pelayanan.;!
(2)Unit Layanan Informasi dan Pengaduan akan menghubungi Masyarakat^ untuk menyampaikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang| tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).i
(3)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan pada Unit Layanan;; Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur\ IdenganPeraturanWalikota..: i BAB IV* ^ : PENYELENGGARAAN INFORMATIKA::-,' Bagian Kesatu^ Umum^ | Pasal 13,] i•-i |(1)PemerintahDaerahwajibmenyelenggarakanInformatikadiDaerah.1 I(2) Penyelenggaraan Infbrmatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan Informatika.
(3)Penyelenggaraan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a.Pengembangan e-govemment; dan b.perizinan waning internet.

Pasal 14

(1)Pengembangan e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3)huruf a merupakan upaya untuk:"1 a.mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yangj berbasis/menggunakan elektronik;^ b.meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien melalui; penyediaan pembangunan hot spot dan wifi baik di lingkungan pendidikan maupun ditempat umum lainnya.
(2)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan e-govemment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a.penyusunan rencana induk pengembangan e-government; b.pemberian dukungan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; c.pemberian dukungan dalam pengelolaan data dan informasi melalui integrasi data antar satuan kerja perangkat Daerah, melalui penyusunan Basis Data yang meliputi: 1.potensi Pendapatan Asli Daerah; 2.pelayanan perizinan; 3.Penerimaan Peserta Didik Baru; 4.Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. d.pemberian dukungan dalam pengelolaan unit layanan informasi dan pengaduan; e.penerapan keamanan informasi; dan f.pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 151

(1)Rencana Induk Pengembangan e-government sebagaimana dimaksud| dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, memuat:\ a.kerangka pemikiran dasar lembaga (e-government conseptual framework);| b.cetak biru pengembangan (e-govemment blueprint);| c.solusi pentahapan pengembangan (e-govemment roadmap);4 d.rencana implementasi (e-government implementation plan).':
(2)Ketentuan mengenai rencana Induk Pengembangan e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.X

Pasal 161

(1)Setiap penyelenggara warnet yang berbentuk tetap maupun bergerak wajib mendapatkan izin usaha penyelenggaraan dari Walikota.
(2)Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin usaha penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kepala Dinas.
(3)Izin usaha penyelenggaraan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan retribusi.
(4)Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a.teguran lisan; b.teguran tertulis;. c.penghentian sementara kegiatan; dan d.penghentian tetap kegiatan.
(6)Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Penyelenggara Warnet wajib melakukan pengawasan terhadap konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, nilai agama, norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan.

Pasal 19

(1)Penyelenggara Usaha Warnet yang telah memiliki Izin Usaha penyelenggaraan Warnet berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
(2)Penyelenggara Usaha Warnet yang telah memiliki Izin Usaha Wajib : a.melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh; b.melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama, politik dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; I Paragraf 2j Persyaratan Teknis Tempat Usaha Warnet

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…