DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pengangkatan dan pelantikan, kartu tanda pengenal, pembantu pejabat PPNS, ruang lingkup operasional dan syarat-syarat operasional, pelaksanaan operasi dan penyidikan, mutasi dan pemberhentian, pembiayaan, sekretariat, koodinasi, pengawasan dan pembinaan, ketentuan sanksi, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan peraturan daerah di Kota Ambon harus didukung oleh sarana dan prasarana serta pengawasan dan penegakan hukum oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, dan berkesinambungan;
b.bahwa keberadaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas agar berwibawa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan legitimasi bagi tindakan pemerintah daerah dalam penegakan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurufb, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 1 i
3.Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137).
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk- Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 2 *
9.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Walikota.
4.Walikota adalah Walikota Ambon.
5.Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. f 3
6.Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Ambon.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon bersama Walikota Ambon.
9.Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Ambon.
10.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ll.S atu an Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
12.Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
13.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
14.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan Penyidikan.
15.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah PejabatPolisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
16.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 4 *
17.Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disebut KORWAS PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang teijadi serta menemukan tersangka.
19.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah Wadah Koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas teknis operasional berada dibawah koordinatoor Penyidik Kepolisian Negara
(2)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 3

(1)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah..
(2)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.
(3)Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 5 dr

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing- masing.
(2)Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan uang insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 6
(2)Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh walikota.

Pasal 6

(1)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban:
1. a.Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
2. b.Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan/ atau Pengadilan Negeri melalui Koordinator Pengawasan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
3. c.Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
  1. 1.Pemeriksaan tersangka;
  2. 2.Memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  3. 3.Penyitaan barang;
  4. 4.Pemeriksaan surat;
  5. 5.Pemeriksaan saksi; dan
  6. 6.Pemeriksaan tempat kejadian.
4. d.Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui koordinator PejabatPenyidik Pegawai Negeri Sipil.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan memegang prinsip Integritas, Kompetensi, Objektifitas dan Independensi;
(3)Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik;
(4)Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 7

(1)Pengangkatan Calon pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 7
1. a.masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 Tahun;
2. b.pangkat serendah-rendahnya Penata Muda/Golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah Saijana (SI) atau Sederajat;
4. d.bertugas dibidang Teknis Operasional Penegakan Hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah;
6. f.penilaian prestasi pekeijaan dalam Sasaran Kineija Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan dibidang Penyidikan.
(2)Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselengarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Persyaratan dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1)Usulan untuk pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil memuat:
1. a.Nomor, Tahun dan Nama Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PejabatPenyidik Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Wilayah keija pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas;
3. c.Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
4. d.Pas foto terbaru berwama dengan latar belakang merah ukuran 2x3cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6cm sebanyak 1 (satu) lembar;
5. e.Surat Pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
(2)Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubemur. 8 *

Pasal 9

(1)Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk;
(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 10

(1)Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
(2)Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melakukan tugas dan fungsinya.
(3)Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(4)Perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi:
1. a.fotokopi surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
2. b.fotokopi kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
3. c.fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
4. d.fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan
5. e.pasfoto terbaru ukuran 2x3cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
(5)Dalam hal kartu tanda pengenal pejabat PPNS hilang, maka pengurusan dilengkapi dengan:
1. a.fotokopi surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
2. b.surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. c.fotokopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
4. d.fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan 9
5. e.pasfoto terbaru ukuran 2x3cm berwama (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…