DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penularan Human Immunodeficiency Virus semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif dan berkesinambungan;
c.bahwa Kota Ambon merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku yang mendapat perhatian khusus atas perkembangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome yang memperlihatkan kecenderungan semakin memprihatinkan;
d.bahwa pengaturan mengenai penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome perlu dilaksanakan secara sistematis, terpadu, koordinatif, dan berkesinambungan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Ambon.
4.Dinas adalah satuan kerja perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
5.Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan epidemi HIV dan AIDS di Daerah.
6.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, pencegahan, penanganan dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian membatasi penularan serta penyebaran penyakit dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.
7.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab Acquired Immune Deficiency yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh pengidap HIV dan Acquired Immune Deficiency yang berpotensi ditularkan melalui darah, air mani, air susu ibu dan cairan vagina.
8.Acquired Immune Deficiency yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala dan tanda penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
9.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
10.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap sebelum ada gejala maupun yang sudah dengan gejala.
12.Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat dengan OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
13.Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
14.Promosi adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengendalian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
15.Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
16.Konseling Dan Tes HIV Sukarela atau yang selanjutnya disingkat KTS adalah kegiatan konseling dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
17.Tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilakukan secara sukarela baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif petugas kesehatan.
18.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi kesehatan.
19.Konseling adalah pemberian bantuan informasi kepada seseorang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh Konselor.
20.Konselor adalah tenaga medis atau tenaga paramedis dan non medis yang terlatih untuk memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kemampuan diri dalam memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan HIV dan AIDS.
21.Produk Donor adalah organ atau cairan tubuh manusia yang diberikan seseorang kepada orang lain yang memerlukan atas dasar sukarela atau kepercayaan.
22.Rehabilitasi Sosial adalah proses pemulihan kembali dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar.
23.Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh ODHA, sehingga bisa menekan jumlah virus.
24.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengabaian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, status kesehatan, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan yang lain.
25.Stigmatisasi adalah proses pencirian atau pelabelan negatif atau buruk yang dilekatkan pada seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi.
26.Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat dimana tersedianya pelayanan kesehatan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk melayani masyarakat dan berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
27.Sero Survei adalah suatu cara pengamatan epidemi HIV dengan melakukan pengumpulan data secara berkala HIV melalui pengambilan dan pemeriksaan darah orang yang memiliki Perilaku Beresiko.
28.Perilaku Beresiko adalah tindakan seseorang yang memungkinkan tertular atau menularkan HIV, seperti melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan seksual dengan ODHA, dan menggunakan jarum suntik tidak steril bersama-sama.
29.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV dan AIDS menurut persiapan dan ketentuan perundangan yang berlaku.
30.Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
31.Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berazaskan:

a.kemanusiaan;
b.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
c.keadilan;
d.kesetaraan gender;
e.kebersamaan;
f.terpadu;
g.berkesinambungan;
h.rahasia;dan
i.sukarela.
1. 32.Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk:
a.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah penularan HIV dan AIDS;
b.memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan Pelayanan Kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu menanggulangi penularan HIV dan AIDS;
c.melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
d.memberikan kemudahan pelayanan dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
e.meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah bertugas :

a.memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang HIV dan AIDS;
b.melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat;
c.menyediakan akses pelayanan yang berkesinambungan meliputi pencegahan, perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan dukungan lain yang memadai bagi ODHA;
d.meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, Konselor, dan komponen masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang HIV dan AIDS;
e.memfasilitasi pemeliharaan kesehatan ODHA dan/atau OHIDHA melalui sistem jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.memfasilitasi terbentuknya sarana pelayanan Konseling dan testing, perawatan, pengobatan, dan dukungan.

Pasal 3

(1)Dalam penanggulangan HIV dan AIDS Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan tentang :
1. a.pengawasan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. b.sistem rujukan;
3. c.pengurangan dampak buruk tertular dan menularkan HIV;
4. d.tempat pelayanan komprehensif pengurangan dampak buruk; dan
5. e.perlindungan kepentingan masyarakat luas terhadap resiko HIV dan AIDS.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PENULARAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

HIV dan AIDS dapat menular dari seseorang yang terinfeksi kepada orang lain melalui:

a.hubungan seksual beresiko yang tidak terlindungi;
b.jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
c.transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
d.ibu ODHA kepada bayinya.

BAB IV

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 5

(1)Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.
(2)Ruang lingkup Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.promosi;
2. b.pencegahan;
3. c.penanganan; dan
4. d.rehabilitasi.

Pasal 6

(1)Promosi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi.
(2)Promosi HIV dan AIDS ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
(3)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, KPA dan masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pencegahan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a.pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual;
b.pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik yang tidak steril atau bekas dipakai orang yang mengidap HIV dan AIDS;
c.pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah yang terkontaminasi HIV dan AIDS; dan
d.pencegahan HIV dan AIDS melalui ibu ODHA kepada bayinya.

Pasal 8

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a melalui:

a.penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah agama sebagai upaya pencegahan perilaku seks pra nikah dan seks beresiko;
b.peningkatan penggunaan kondom 100% (seratus persen) pada setiap hubungan seks beresiko; dan
c.mendorong dan meningkatkan layanan IMS.

Pasal 9

Pencegahan HIV dan AIDS melalui jarum dan alat suntik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan cara penggunaan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain yang steril dan sekali pakai.

Pasal 10

Pencegahan HIV dan AIDS melalui transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan melalui:

a.pemeriksaan HIV terhadap darah dan produk darah donor oleh Palang Merah Indonesia; dan
b.menyelenggarakan kewaspadaan umum dalam kegiatan Pelayanan Kesehatan yang berhubungan dengan transfusi dan donor darah.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…