DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, pengangkatan dan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri, Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri, pengesahan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri. 1.Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18 B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5.# Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat Menimbang WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang . Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Parubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Mayarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14); 13.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kota Ambon. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Kecamatan adalah daerah kerja Camat sebagai perangkat Kota Ambon. 4.Walikota adalah Walikota Ambon. 5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon. 6.Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon. 7.Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon. 8.Peraturan Negeri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Kepala pemerintah negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri. 9.Peraturan Kepala pemerintah negeri adalah peraturan tertulis yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Negeri. 10.Keputusan Kepala pemerintah negeri adalah peraturan tertulis yang bersifat penetapan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Negeri dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri. 11.Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Kesatuan 12.Pemerintah Negeri adalah penyelenggara Pemerintahan di Negeri. 13.Kepala pemerintah negeri dalah unsur penyelenggara Pemerintah Negeri yang memiliki fungsi dibidang hukum adat dan pemerintahan. 14.Saniri Negeri adalah badan legislatif Negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama Kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri oleh Pemerintah Negeri. 15.Mata rumah parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri. 16.Kepala Mata Rumah Parentah adalah jabatan yang berwenang memimpin musyawarah Mata Rumah Parentah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri. 17.Penjabat Kepala pemerintah negeri adalah penjabat yang diangkat oleh Walikota. 18.Calon Kepala pemerintah negeri adalah calon yang berasal dari mata rumah parentah yang memiliki hak menurut hukum adat untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri. 19.Pengangkatan Kepala pemerintah negeri adalah pelaksanaan hak asal usul dan hukum adat dalam rangka mengangkat dan menetapkan Kepala Pemerintah Negeri. 20.Pemilihan Kepala pemerintah negeri adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negeri dalam rangka memilih Kepala pemerintah negeri yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 21.Panitia Pemilihan Tingkat Negeri adalah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Saniri Negeri untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri. 22.Panitia Pemilihan Kepala pemerintah negeri tingkat kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri. 23.Calon Kepala pemerintah negeri adalah bakal calon Kepala pemerintah negen yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Pemerintah Negeri n 24.Calon Kepala pemerintah negeri Terpilih adalah calon Kepala pemerintah negeri yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri. 25.Pemilih adalah penduduk Negeri dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri. 26.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 27.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. 28.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Pemerintah Negeri. 29.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala pemerintah negeri untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 30.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Umum Pasal 2

(1)Saniri Negeri memberitahukan kepada Kepala pemerintah negeri dan Kepala Mata Rumah Parentah tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum b erakhir masa jabatan.
(2)Laporan akhir masa jabatan Kepala pemerintah negeri kepada Walikota disam^aikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

Pasal 3

(1)Dalam hal di Negeri hanya terdapat 1 (satu) Mata Rumah Parentah, jabatan Kepala pemerintah negeri ditetapkan melalui Perigangkatan.
(2)Dalam hal di Negeri terdapat 2 (dua) atau lebih Mata Rumah Parentah, jabatan Kepala pemerintah negeri ditetapkan secara bergantian.
(3)Apabila musyawarah penetapan jabatan Kepala pemerintah negeri secara bergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, jabatan kepala pemerintah negeri ditetapkan melalui pemilihan.

Pasal 4

(1)Calon kepala pemerintah negeri adalah anak negeri yang memenuhi syarat: a.warga negara Republik Indonesia; b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;• d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f.bersedia dicalonkan menjadi kepala pemerintah negeri; g.anak negeri;
1. h.tidal: sedang menjalani hukuman pidana penjara;
2. i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
3. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. k.berbadan sehat; dan
  1. 1.tidak pernah menjadi Kepala pemerintah negeri selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(2)Syarat khusus lain dapat ditetapkan dalam Peraturan Negeri.

Pasal 5

(1)Kepala pemerintah negeri ditetapkan melalui Musyawarah Mata Rumah parentah yang dipimpin oleh Kepala Mata Rumah Parentah.
(2)Musyawarah Mata rumah Parentah hanya menetapkan 1 (satu) bakal calon Kepala Pemerintah Negeri.
(3)Dalam hal Musyawarah Mata Rumah parentah pada ayat (2) tidak tercapai, penetapan Bakal Calon Kepala pemerintah negeri ditetapkan dengan pemungutan suara.
(4)Musyawarah Mata Rumah Parentah dihadiri oleh Anak Mata rumah Parentah.
(5)Hasil Musyawarah Mata Rumah parentah dalam penetapan bakal calon kepala pemerintah negeri dituangkan dalam Berita Acara.
(6)Hasil musyawarah Mata Rumah Parentah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Saniri Negeri dan tembusannya kepada Walikota melalui Camat.
(7)Mekanisme Musyawarah Mata Rumah Parentah ditetapkan oleh Kepala Mata Rumah Parentah. mPasal 6
(1)Saniri Negeri melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala pemerintah negeri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 7 (tujuh) hari.
(2)Dalam hal hasil penelitian bakal calon Kepala pemerintah negeri tidak memenuhi persyaratan, Saniri Negeri mengembalikan kelengkapan administrasi bakal calon Kepala pemerintah negeri kepada Mata Rumah Parentah.
(3)Mata Rumah Parentah memperbaiki kelengkapan administrasi bakal calon Kepala pemerintah negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(4)Hasil penelitian Saniri Negeri diusulkan kepada Walikota melalui Camat untuk penerbitan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala pemerintah negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 7

(1)Kepala pemerintah negeri dipilih oleh penduduk di Negeri.
(2)Pemilihan Kepala pemerintah negeri dilaksanakan melalui tahapan : a.persiapan; b.pencalonan;* c.pemungutan suara; dan d.penetapan.

Pasal 8

Persiapan pemilihan di Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan: a.pembentukan panitia pemilihan Kepala pemerintah negeri oleh Saniri Negeri ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; b.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia Pemilihan kepada walikota melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan C. pembiayaan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Pembentukan panitia pemilihan Kepala pemerintah negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disampaikan secara tertulis oleh Saniri Negeri kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 10

(1)Panitia pemilihan mempunyai tugas: a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui camat; c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
1. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
2. i.melaksanakan pemungutan suara;
3. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
4. k.menetapkan calon Kepala pemerintah negeri terpilih; dan
  1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(2)Panitia pemilihan tingkat kota mempunyai tugas: a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota; b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa; c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota; g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
1. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 11

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a.penduduk Negeri yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Pemerintah Negeri; b.sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. c.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; d.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdas&rkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan e.berdomisili di Negeri sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

(1)Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Negeri.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena: a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah; c.telah meninggal dunia; d.pindah domisili ke Negeri lain; atau e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 13

(1)DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
(2)Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…