DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Pasal 6.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dae rah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 19 Seri C Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 273), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 6, diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(l)Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: RPMT = TPxTR Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi

(2)Formulasi Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARATELEKOMUNIKASI. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU :(24/11/2017) BON TAHUN 2017 NOMOR 11 Diundangkan di Ambon pada tanggal, 30 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON APILAYA TA AMBON,
(4)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.
(5)Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi: a.Honorarium petugas pengawas; b.Trasportasi; c.Uang makan; 1 d. Biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi; e.Alat kantor; dan f.Biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.
(6)Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon aret 2017 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 333 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKAS1 I.UMUM Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pcmerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Bahwa dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang memutuskan mengabulkan gugatan atas Penjelasan Pasal 124 Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, selanjutnya berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S^743/PK/2015 tanggal 18 November 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan tariff retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak memiliki kekuatan hokum mengikat sehingga perlu dilakukan perubahan. Dengan demikian perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. II.PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 6

Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas aya AMBON, 5 (lima) Jumlah Kunjungan Pengawasan dan Pengendalian per tahun 0-40 Km Jarak Tempuh Rangka dan Tunggal Jenis Menara 0 - 100 M Tinggi Pusat Kota dan/atau Desa/Negeri zonasi TINGKAT PENGGUNAAN JASA (TP) 5 orang petugas pengawas Ket 3,585,000 700,000 185,000 50,000 3,100,000 Jumlah Biaya Pengawasan dan Pengendalian (Rp) dok 5 oh 5 oh 5 oh Satuan 700,000 Gol 4 = 41,000 x 1 Gol 3 = 37,000 x 2 Staf - 35,000 x 2 10,000 Gol 4= 1,000,000 x 1 Gol 3 = 750,000 x 2 Staf = 300,000 x 2 Biaya Total Biaya Mat Tulis Kantor Uang Makan Transportasi Honor Petugas Pengawas Uraian TARIF RETRIBUSI (TR) 11 TAHUN2017 30 MARET 2017 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI NOMOR TANGGAL TENTANG LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…