DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindtmgan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan • WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN. Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan JDaerah'" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kota Ambon. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom; 3.Walikota adalah Walikota Ambon. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5.Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 6.Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.*' 7.Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala kegiatan""yang ditujukan * untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, masyarakat dan/atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi Kekerasan terhadap Perempuan. 8.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi. 9.Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. 10.Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. ll.Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara iisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak. 12.Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkanrasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian. 13.Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan melanggar martabat kemanusiaan seseorang berdasarkan diskriminasi gender yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat kerugian atau penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, politik dan/atau sosial korban. 14.Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan biaya penghidupan, nafkah atau memberikan dalam jumlah yang tidak memadai yang menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan pemenuhan sandang, pangan dan papan. 15.Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkanketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemgtmpuan untuk'bertindak, rasa -• tidak berdaya dan/atau penderitaan psikisberat pada seseorang. 16.Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami tindak Kekerasan. 17.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan Korban Kekerasan. 18.Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan. 19.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan. 20.Pemulangan adalah upaya pengembalian Korban tindak Kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. 21.Rehabilitasi adalah pemulihan Korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

22.Pemulihan Dalam Makna Luas yang selanjutnya disingkat PDML adalah proses mendukung perempuan korban kekerasan untuk menjadi berdaya dalam mengambil keputusan dan mengupayakan kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera, melalui pendekatan yang berpusat pada Korban, berbasis hak, multi dimensi, berbasis komunitas dan berkesinambungan, berkelanjutan, bersifat partsipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran keluarga dan komunitas. 23.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutaya disingkat P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan secara komprehensif dan berkualitas meliputi pelayanan pengaduan dan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan PDML yang terdiri dari konseling, psikososial dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, pelayanan medis dan rumah aman melalui mekanisme rujukan. 24.Konseling adalah upaya membantu dan atau mendukung korban dalam melakukan interpretasi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan,rencana, atau penyesuaian yang perlu di buat dalam proses perkembangan psikologis korban yang dilakukan oleh psikolog atau psikiatri. 25.Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan dan Perliridungan Perempuan dan Anak Korban tindak Kekerasan. 26.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang diberikan untuk memberikan Perlindungan terhadap Korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 27.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih ada dalam kandungan. 28.Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan. 29.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 30.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Perempuan dan/atau Anak. 31.Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 32.Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dilakukan berasaskan: a.penghormatan hak asasi manusia; b.non diskriminasi; c.keadilan dan kesetaraan gender; d.kepentingan yang terbaik bagi Perempuan dan/atau Anak; e.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari:

a.pemerintah Daerah;

Pasal 2

Setiap Perempuan dan Anak berhak: a.untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia; b.untuk mendapatkan Perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan; c.atas pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami Korban Kekerasan; d.atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban; e.atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.atas pelayanan bimbingan rohani; dan g.menentukan sendiri keputusannya. f.penghargaan terhadap pendapat Perempuan dan Anak; dan g.perlindungan Korban. 33.Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan: a.memberikan Perlindungan dan pelayanan terhadap Perempuan atas Kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi Anak yang terjadi di rumah tangga atau publik; b.mencegah segala bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; c.pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 34.Ruang lingkup Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak meliputi: a.kelembagaan; b.bentuk dan mekanisme penanganan; c pencegahan tindakan Kekerasan; d.mekanisme pendampingan; e.pelayanan Korban tindak Kekerasan; dan f.pemberdayaan Korban tindak Kekerasan.

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: a.mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; b.memberikan Perlindungan terhadap Korban; c.memberikan pertolongan darurat; d.memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang; dan e.turut serta dalam penanganan Korban Kekerasan. b.masyarakat; c.keluarga;dan d.orang tua.

Pasal 4

(1)Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a.melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah; b.menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan; c.melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan; d.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan; e.mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan,. f.membina dan mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.
(2)Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan program dan kegiatan aksi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam suatu rencana aksi daerah.
(3)Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan P2TP2A Kecamatan, dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Bentuk penanganan terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang dilakukan oleh P2TP2A, dapat dilaksanakan melalui: a.kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Perlindungan hak Perempuan dan Anak; dan b.pelatihan anggota P2TP2A terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d meliputi: a.mencegah segala bentuk Kekerasan dan melindungi Perempuan dan Anak sebagai anggota keluarga; dan b.memberikan dukungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang adalah bagian dari anggota Keluarga. Pasal 11f

(1)Dalam melakukan tugas pelayanan Korban Kekerasan t^rhadap " Perempuan dan Anak, P2TP2A berkoordinasi dengan P2TP2A Kecamatan.
(2)Pelaksanaan tugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan untuk mencegah terjadi tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
(2)Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut: a.peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal; b.pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial; c.pembukaan lapangan kerja bagi Perempuan Korban Kekerasan;

Pasal 10

Bentuk pelayanan terhadap Korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A, meliputi: a.pelayanan medis; b.pelayanan medicolegal; c.pelayanan psikososial; d.pelayanan hukum; dan e.pelayanan kemandirian ekonomi.

(2)Pelaksanaan tugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan strandar operasional prosedur.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. d.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan; e.membangun dan menyediakan sis tern informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; f.membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap Perempuan dan Anak; dan g.membuka pos pengaduan untuk Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak Kekerasan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…