DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturna Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pemberian hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON. 6.Fraksi adalah Fraksi-fraksi DPRD Kota Ambon. 7.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kota Ambon. 8.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Ambon. 9.Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. 10.Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Ambon. 11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 12.Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. 13.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kesejahteraannya yang terdiri dari jaminan kesehatan diluar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosia Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah negara dan perlengkapanny a /tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi anggota DPRD, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian. 14.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 15.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. 16.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD. 17.Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD. 18.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Angota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota Alat Kelengkapan DPRD. 19.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerjanya. 20.Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. 21.Kemampuan Keuangan Daerah adalah kemampuan daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 22.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. 23.Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah mengatur terkait: a.penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD; b.tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; 24.Jaminan Kematian adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. 25.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan. 26.Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah. 27.Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya. 28.Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya. 29.Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya. 30.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan berdasarkan asas: a.efisiensi; b.efektifitas; c.kewajaran; d.rasionalitas; e.manfaat; dan f.akuntabilitas.

Pasal 3

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, bertujuan untuk: a.meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD; b.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD; c.mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan d.mengoptimalkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; cl

Pasal 6

(l)pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas fungsi: a.Pembentukan Peraturan Daerah; b.anggaran; dan c.pengawasan.

(2)Fungsi DPRD dalam pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara: a.membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui; b.mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah; dan c.menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama Walikota.
(3)Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara: a.membahas Kebijakam Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Walikota berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan; b.membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; c.membahas rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD; dan d.membahas rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(4)Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: a.pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Walikota; b.pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c.pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB IV

PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

(l)Pemberian Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa sejumlah kegiatan yang diselesaikan secara terlembaga yang diatur dalam jadwal kegiatan DPRD dan di luar jadwal kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang dijalankan secara efektif dan efisien.

(2)Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a.penghasilan; b.tunjangan kesejahteraan; c.uang jasa pengabdian; dan d.belanja penunjang kegiatan DPRD. c.uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; d.belanja penunjang kegiatan DPRD; dan e.pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB V

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 8

(1)Dalam rangka untuk mendorong peningkatan kinerjanya, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan penghasilan.
(2)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a.uang representasi; b.tunjangan keluarga; c.tunjangan beras; d.uang paket; e.tunjangan jabatan; f.tunjangan alat kelengkapan DPRD; g.tunjangan komunikasi intensif;
1. h.tunjangan reses; dan
2. i.tunjangan alat kelengkapan lain.
(3)Terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf, b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf i pajaknya dibebankan pada APBD, sedangkan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
(4)Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a.uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota; b.uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD; dan

Pasal 7

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a.membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Walikota; b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD; c.meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; d.menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka memberikan masukan, saran dan pandangannya di dalam penyusunan ABPD; e.melakukan pembahasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan f.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. cL

Pasal 13

(1)Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)huruf f, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah, dan/atau badan kehormatan.
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang duduk dalam panitia khusus.
(3)Tunjangan alat kelengkapan DPRD dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen); c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan d.anggota, sebesar 3% (tiga persen), dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
1. c.uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 10

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ay at (2) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…