DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. ": ) \ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809)

6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilay ah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor6/M-DAG/PER/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB III

PRODUKSI DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

(1)Jenis Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pengadaannya berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
(2)Minuman Beralkohol tradisional pengadaannya dari produksi tradisonal.

Pasal 5

(1)Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan uurusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(2)Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin impor dari Menteri.

Pasal 6

(1)Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
(2)Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala BPOM.
(3)Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 7

(1)Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
1. a.Hotel, Restoran, Bar, Karaoke ; dan b.tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Walikota
(2)Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada: a.Toko Bebas Bea (TBB) dan; b.tempat tertentu yang ditetapkan Walikota.
(3)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa : a.supermarket, hypermarket; atau b.toko pengecer lainnya yang ditetapkan oleh Walikota
(4)Toko pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m2 (dua belas meter persegi). 1Pasal8 Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/ pramuniaga. i

Pasal 9

(1)Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C secara eceran dalam bentuk kemasan.
(2)Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(3)Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Berlakohol meminum langsung di lokasi penjualan.
(4)Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 10

(1)Setiap perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol wajib memiliki Izih Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan terhadap Minuman Beralkhol Golongan A, Golongan B dan Golongan C.
(3)Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkhol Golongan A, wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Golongan A (SKP-A) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Golongan A (SKPL-A).
(4)Setiap perusahaan yang bertindak sebagai Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C, wajib memiliki SIUP-MB.

Pasal 11

(1)Walikota mempunyai kewenangan menerbitkan SIUP-MB.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas-

Pasal 12

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. BABV RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

Atas penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 14

(1)Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung.
(2)Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Terpadu.
(3)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur- unsur: a.SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan perindustrian; b.SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan; c.SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata; d.SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban; e.Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan f.SKPD terkait lainnya.
(4)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan perindustrian.
(5)Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
(6)Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota

Pasal 15

Walikota dapat memerintahkan Kepala SKPD untuk mencabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol SIUP-MB sebagai pengecer dan penjual langsung atau mengurangi jumlah Minuman Beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umtun.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…