DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pengangkatan kepala desa, pemberhentian kepala desa, pakaian dina dan atribut kepala desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Parubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)-
10.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Mayarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kota Ambon.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kecamatan adalah daerah keija Camat sebagai perangkat Kota Ambon.
4.Walikota adalah Walikota Ambon.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon.
6.Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon.
7.Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon.
8.Peraturan Desa adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan tertulis yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
10.Keputusan Kepala Desa adalah peraturan tertulis yang bersifat penetapan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
11.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Secretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa .
17.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18.Putusan Pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
19.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20.T erd a k w a ad alah seoran g tersa n gk a y a n g ditu n tu t, d ip erik sa dan diadili di pengadilan.
21.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22.Hari adalah hari keija.

BAB II

PENGANGKATAN KEPALA DESA ~

Pasal 2

(1)Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangantangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
(2)Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
(3)Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(4)Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

(1)Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Walikota.
(2)Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Pasal 4

(1)Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Walikota mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
(2)Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai b erik u t:
1. a.Pembacaan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
2. b.Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
3. c.Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
4. d.Kata pelantikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
5. e.Penyematan tanda jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
6. f.Pembacaan Amanat Walikota.
7. g.Pembacaan doa. 4
(4)Susunan kata-kata sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/beijanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujum ya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(5)Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4A

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Kota Ambon sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4B

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
(2)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Walikota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(3)Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Walikota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(4)Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Walikota memberentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kota Ambon sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5)Calon keoala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6)Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan. a
(7)Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 5

(1)Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
(2)Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
(3)Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
(4)Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.Pendahuluan
2. b.Monografi Desa
3. c.Pelaksanaan program keija tahun lalu
4. d.Rencana program yang akan datang
5. e.Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
6. f.Hambatan yang dihadapi.
7. g.Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Pasal 6

(1)Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota, Provinsi dan APBN.

Pasal 6A

(1)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

(1)Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Ambon.
(2)Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, APBD Kota, Provinsi, dan APBN.

BAB III

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 8

(1)Kepala Desa berhenti karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Permintaan sendiri; atau
3. c.Diberhentikan.
(2)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.Berakhir masa jabatannya;
2. b.Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
3. c.Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
4. d.Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
5. e.Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. f.Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
7. g.Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Walikota melalui camat.
(4)Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(5)Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…