Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang semula berjumlah Rp1.135.667.841.448,88 bertambah Rp80.700.582.377,12 sehingga menjadi Rp1.216.368.423.826,00.
Memuat teks peraturan…
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung*,-•• I)1 SemulaRp.698.200.381.714,20,- 2)tBertambahRp.(16.044.681.337,00,-) Y. J Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahanRp, 682.155.700.377,20,- ..'... b. Belanja Langsung ;- Y1), Semula•: Rp.438.480.632.076,68,- ''•• -::•;^2)BertambahRp. 125.741.149.423,12,- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahanRp.564.221.781.499,80 ,.- (2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari belanja : a. Belanja Pegawai 1)SemulaRp.625.940.560.016,20,- :•' •" 2) Beratambah/(Berkurang) Rp. (80.759.401.344,00,-) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahanRp. 545.181.158.672,20 Yb. Belanja Bunga ••' •'.'.."..'• lj SemulaRp. 0.00,- 2)BertambahRp. • 0.00,- ' \'\~ fJBelanjaBantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan -: •., • .Pemeriritah Desa "; '•'. >• '• 1) SemulaRp.45.109.360.948,00,- 2) Bertambah / (Berkurang) Rp.56.268.574.752,00,- . • Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelahRp.101.377.935.700,00,- - ' . ' . perubahan•• *•••"g. Belanja Tidak Terduga ;••:.';;••.1) SemulaRp. 3.000.000,000,00,- ^" .'. 2)' BertambahRp. 0,00 ,- ^ ;Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahanRp. 3.000.000.000,00,- ••'.'". , (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari '; • ' belanja: •^ , ^: a. Belanja Pegawai' ;. ,v : . 1) Semula ;•' Rp.23.815.781.500,00,- . :"'2) BertambahRp. 3.452.139.000,00,-i ' ;•"•;••'Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan• Rp. 27.267.920.500,00,- % '. b. Belanja Barang dan Jasa.. >^ .••••;. >^ 1) SemulaRp.227.966.011.140,00,-/ '••>'''< |-^ 2) BertambahRp. 87.083.428.740,08,- ': Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 315.049.439.880,08,- .. . c. Belanja Modal lj SemulaRp.186.698.839.436,68,- :'.;-. . 2) Bertambah• Rp 35.205.581.683,04,-. . .-••-•.. .. Jumlah Belanja Modal seteiah perubahanRp. 221.904.421.119,72,- :. •Pasal 4 ••?:. (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 1\' v ... a. Penerirnaan;T . 1) SemulaRp. 6.013.172.342,00,-1 : 2) BertambahRp.28.995.885.709,00,-'; t. ' Jumlah Penerimaan setelah perubahan.Rp." 35.009.058.051,"00,- b. Pengeluaran" . 1) Semula• . . Rp.5.000.000.000. ,<• 1 .'2) Bertambah'Rp. 0,00 ,-, ;^..-;Jumlah Pengeluaran setelah perubahanRp. 5.000,000.000,00,- '• . Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00,- c.Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1)- SemulaRp. 0,00,- 2) Bertambah / (Berkurang) . Rp. 0,00,- Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkanRp. 0,00,- ' setelah perubahan d.Penerimaan Pinjaman Daerah >i); Semula Rp. 0,00,- 2) Bertambah..Rp. 0,00,- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelahRp.0,00,- perubahan e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1); SemulaRp. 0,00,- : 2) Bertambah / (Berkurang)Rp. 0,00,- Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelahRp. 0,00,- perubahan .= f.Penerimaan Piutang Daerah'...- 1)Semuld" Rp.0,00,- 2)Bertambah :Rp.0,00,- Jpmlah Piutang Daerah setelah perubahan.Rp. 0,00 ,- *g. Penerimaa^ Investasi Non Penerimaan l)^Semula'' . -Rp.0,00,- 2) BertambahRp. . 0,00,- Jumlah Penerimaan Investasi Non Parmanen setelahRp. 0,00,- perubahan• . . 00,- 00,- 0, 0, Rp. Rp. 2) Bertambah /(Berkurang) ; 1): Semula b. Pencairan Dana ^adangan • • Jumlah SiLPA setelah perubahan 1)SemulaRp.6.013.172.342,00,- 2)BertambahRp. 0,00,- Rp. 6.013.172.342,00,- i. • J. a. SiLPA (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis i pemhiayaan : -,: •'.; •:- ;• •••:' Pasal 5 t. • Uraian lebih- lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan APBD; . Lampiran . II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urutan Pemerintah l:Daerah dan Organisasi SKPD; Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut .Urusan Pemerintah Daerah, :OrganisasiSKPD,Pendapat;an,BelanjadanPembiayaan.; Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,; Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; '• Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan. Rp. 0,00 ,- d.Pemberian Pinjaman Daerah . I)^SemulaRp. 0,00,- 2) Bertambah / (Berkurang)Rp. 0,00,- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00,- e.Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga. 1)SemplaRp. 0,00,- 2)(Berkurang)Rp. 0,00,- , Jumlah Pembayaran Hutang kepada Pihak KetigaRp. 0,00,- setelah perubahan. 0,00,- 0,00,- • . Daerah setelah Rp. Rp. • 2) Bertambah / (Berkurang) 1) Semula , c. Pembayaran Pokok Utang perubahan Jumlah Modal (Investasi) Pemerintah 1•• ; (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:.... a.Pembehtukan Dana Cadangan ,1) Semula.Rp. 0,00,- 2) Bertambah /(Berkurang)Rp. 0,00,- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelahRp. 0,00,- perubahan .. b.Pen^^ertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1) SemulaRp.5.000.000.000,00,- ^^^ertambahRp. 0,00,- Rp, 5.000.000.000,00 ,- LEMBARAN DAERAH KOTA:AMBON TAHUN 2017 NOMOR 336 ••0*• , NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU: (108/13/2017) ATUHERU NAPESSY f-rON,:, Diundangkan di Ambon. pada tanggal 9 November 2017 MBON, • • Pasal 7 • ; . Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,' memerintahkan pengundangan Peraturan , Daerah ini dengan penempatanny'a dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. • . , •••'••DItetapkandiAmbon j: :;padatanggal9November2017 • Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dart Keterpaduam Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangah Negara; Lampiran VI Daftar perubahan jumlah Belanja Pegawai per Golongan dan Per :• Jabatan; Lampiran VII Laporan Ke.uangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan Dengan Peraturan Daerah; Lampiran VIII Daftar Kegiatan Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Ini; Lampiran IX Daftar Pijaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Walikota Ambon menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD •I, UMUM: Dalaxn rangka penyesuaian APBD derigan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, yang dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daetah dalam rangka penyusunan prakiraan p^rubahan atas APBD tahun anggaran yang i bersangkutan, Perpbahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah ' untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan \. kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi |'pada meningkatnya anggaran penerimaan inaupun pengeluaran, atau sebaliknya. ' Namun, bisa juga.untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. dadi Perubahan APBD tidak beirarti selalu tentang penambahan anggaran. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan ada 5 (lima) kondisi yang dapat mengakibatkan Perubahan APBD. 5 Kondisi itu adalah sebagai berikut:. i -U Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA); I.Terjadi keadaan yang menyebabkah harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatdn, dan antar jenis belanja; 3.Ditemui keadaan yang menyebabkan soldo anggaran lebih tahun sebelumnya , harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;t 4.Keadaan da(rurat; dan 5.Keadaan luar biasa...• Pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program, dan kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA-SKPD. t II.PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas •s. •• . 'PENJELASAN .^ . •.ATAS ^RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON .'.••'}NOMOR 14TAHUN2017 TENTANG i PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ;KOTAAMBONTAHUNANGGARAN2017 • i:' , •;. ? • 1 ' TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 336 ,1; "•^ Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Cukup Jelas 7 Cukup Jelas • • • 6 Cukup Jelas 3: Cukup 2: Cukup 1: Cukup 3: Cukup 2: Cukup 1: Cukup 4: Cukup 3: Cukup 2: Cukup 1: Cukup 5 Ayat Ayat 4 Ayat Ayat Ayat Ayat 3 Ayat Ayat Ayat Ayat 2. ; Pasal - Pasal Pasal ' Pasal , Pasal ; Pasal • ^... ". ^ • ^^^i-.j t. :.. -*, , r *% •• - A. , * % " *• ''- - V " ^ ;\, ••• .. - •, i
Membuka PDF…