DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan perizinan, subjek dan objek izin pemanfaatan ruang, prosedur penertiban izin pemanfaatan ruang, masa berlaku dan perpanjangan izin pemanfaatan ruang, hak, kewajiban dan larangan penerima izin pemanfaatan ruang, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyelidikan dan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlu adanya izin pemanfatan ruang di kota Ambon untuk pengendalian . berbagai kegiatan pembangunan dan memperhatikan kesesuaian dan keselarasan fungsi berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang; b bahwa untuk melakukan proses penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang sesuai Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan penyempumaan dengan peraturan Daerah; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Ruang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagui Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); v ; * 2 f t aft
5.Undang-Undang 23 Tahun 2014 ter tang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir hengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 313);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wiiayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5103);
10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
11.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2003 tentang Pengendalian Penataan Ruang;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14.Peraturan Walikota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 . tentang Bangunan Gedung; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFATAAN RUANG

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

(1)Setiap orang yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan fisik atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kegiatan sebelumnya wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang.
(2)Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ter dirj dari:
1. a.Izin prinsip;
2. b.Izin lokasi;
3. c.Izin pemanfatan lahan/tanah;
(3)Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang didasarkan pada:
1. a.pertimbangan administrasi, meliputi persyaratan administrasi pemohon dan; b persyaratan administrasi berkaitan dengan dokumen permohonan Izin Pemanfaatan Ruang;
(4)Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait;
(5)Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Pemanfaatan Ruang kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Pasal 3

(1)Setiap orang yang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penyegelan;
3. c.tindakan paksa untuk mengajukan Izin Pemanfaatan Ruang;
4. d.penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan ruang;
5. c.penutupan lokasi kegiatan; dan/atau
6. e.pemulihan fungsi ruang.
(3)Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan tidak berurutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota

Pasal 4

(1 ) Penyusunan dokumen lingkungan dan/ atau pemberian izin lingkungan dari suatu pemanfaatan ruang merupakan bagian dari proses izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaJksud pasal 2 ayat (2).

(2)Penyusunan dokumen lingkungan dan/ atau pemberian izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan setelah izin penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf c.
(3)Pelaksanaan penyusunan dokumen lingkungan dan/ atau pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(1)Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. 8888 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88888
(2)Izin prinsip belum dapat dijadiakan dasar untuk pelaksanaan kegiatan pemanfatan Ruang.

Pasal 6

Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) di berikan untuk kegiatan usaha dengan keluasan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).

Pasal 7

(1)Apabila pemohon izin prinsip telah memiliki atau menguasai lahan yang akan digunakan untuk penyelenggeraan atau oprasional kegiatan, maka izin prinsipnya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) di berikan dalam bentuk surat penunjukan penggunaan lahan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat penunjukan pengguna lahan di atur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Setiap izin prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(2)Pemilik izin dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan proses izin penggunaan pemanfaatan tanah.
(3)Dalam hal pemilik izin prinsip telah memperoleh izin lokasi.
(4)Apabila sebagaimana jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pemohon belum mendapatkan izin lokasi atau izi penggunaan pemanfaatan, maka pemohon mengajukan permohonan izin prinsip baru.
(5)Setiap izin prinsip berlaku 1 (satu) pemohon dan 1 (satu) lokasi.
(6)Pemegang izin prinsip/ dan izin lokasi dilarang memindah tangankan izin prinsip dan izin lokasi yang telah dimiliki kepada pihak lain.

Pasal 9

(1)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan sebagai dasar untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
(2)Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
(3)Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip, kecuali kegiatan usaha yang tidak diwajibkan izin prinsip berdasarkan peraturan perundang- undangan. -•----'■
(4)Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai izin pemindahan hak atas tanah. 3»
(5)Penggunaan tanah untuk keperluan usaha penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan batasan keluasan sebagai berikut:
1. a.untuk usaha pertanian lebih dari 250.000 m2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi); dan
2. b.untuk usaha non pertanian lebih dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi).

Pasal 10

(1 ) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak diperlukan dan dianggap sudah dimiliki, dalam hal :

a.tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
b.tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
c.tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
d.tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah beijalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
e.tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 250.000 m2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha non pertanian; atau
f.tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang • sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

(2)Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Pertanahan.

Pasal 11

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf b dalam pemberian izin lokasi-sebagai berikut:

a.izin prinsip yang dimiliki kecuali kegiatan yang tidak diwajibkan memiliki izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b.aspek rencana tata ruang;
c.aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah meliputi:
1. 1.keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan;
2. 2.Penilaian fisik wilayah;
3. 3.penggunaan tanah; dan
4. 4.kemampuan tanah.

Pasal 12

(1)Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(2)Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
(3)Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% ( lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
(4)Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah kurang dari 50% ( lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi, maka izin lokasi tidak dapat diperpanjang.
(5)Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka :
1. a.Tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang; dan
2. b.Perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang izin lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang sudah diperoleh, sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah.
(6)Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tanah yang telah diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…