DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan dana Bergulir dan Investasi Pemerintah Kota Ambon, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan dana bergulir adalah kegiatan mengelola dana yang berasal dari investasi pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah untuk perkuatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, dalam bentuk kredit mikro oleh unit kerja tertentu dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Dan Invenstasi Pemerintah Daerah Kota Ambon. Mengingat : 1. 2. 3. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645 ); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 4. 5. 6. 7. 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809) ; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 22. 23. 24. 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas- Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 293). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DANA BERGULIR DAN INVESTASI PEMERINTAH KOTA AMBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Ambon.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Ambon.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Dana Bergulir adalah Dana yang berasal dari investasi pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah untuk perkuatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro dalam bentuk kredit mikro.
8.Penyelenggaraan Dana Bergulir adalah kegiatan mengelola dana yang berasal dari investasi pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah untuk perkuatan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, dalam bentuk kredit mikro oleh unit kerja tertentu dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
9.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10.Unit Kerja pada SKPD selanjutnya disingkat Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
11.Unit Kerja Kredit Mikro adalah Unit Kerja pada SKPD yang melaksanakan penyelenggaraan dana bergulir dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.
12.Kredit Mikro adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit Kerja Kredit Mikro kepada pelaku usaha mikro dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu tanpa pengenaan beban bunga.
13.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14.Debitur adalah usaha mikro yang memperoleh kredit mikro dari Unit Kerja kredit mikro.
15.Investasi Pemerintah Daerah adalah pengalokasian sejumlah dana yang berasal dari APBD Kota Ambon pada unit kerja pengelola dana bergulir dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya bagi pelaku usaha mikro.
16.Penyelenggaraan dana bergulir dilaksanakan berdasarkan azas :

a.Pengelolaan oleh Perangkat Kerja Pemerintah Daerah.
b.Bukan Kekayaan daerah yang dipisahkan.
c.Pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien dengan praktek bisnis yang sehat.
d.Mengutamakan aspek manfaat yang dihasilkan bukan keuntungan.
e.Fleksibilitas dalam Pengelolaan keuangan.
f.Akuntabilitas.
g.Transparansi.
1. 17.Penyelenggaraan Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal pelaku usaha mikro dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi daerah.
2. 18.Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan panduan penyelenggaraan dana bergulir.

BAB II

KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 2

Karakteristik dana bergulir dikategorikan sebagai berikut :

a.Merupakan bagian dari keuangan Negara/Daerah;
b.Dicantumkan dalam APBD dan/atau Laporan Keuangan;
c.Dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
d.Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat, atau kelompok masyarakat dan ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat, atau kelompok masyarakat;
e.Ditujukan untuk perkuatan modal pelaku usaha mikro;
f.Dapat ditarik kembali.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Dana Bergulir dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
(2)Penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Unit Kerja Pengelola Dana Bergulir pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sebagai Penyelenggaraan Dana Bergulir disebut Unit Kerja Kredit Mikro
(2)Unit Kerja Kredit Mikro beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat antara lain :
1. a.struktur Organisasi;
2. b.prosedur Kerja;
3. c.pengelompokan fungsi yang logis;
4. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(3)Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip- prinsip :
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.responsibilitas;
4. d.independensi.
(4)Pola tata kelola atau peraturan internal Unit Kerja kredit mikro ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 6

(1)Unit Kerja Kredit Mikro menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan menggunakan standar pelayanan minimal yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan fokus pada jenis pelayanan, terukur, dapat dicapai, relevan dan diandalkan serta tepat waktu.
(3)Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
(4)Standar Pelayanan minimal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) adalah spesifikasi teknis tentang standar pelayanan penyelenggaraan dana bergulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Standar pelayanan minimal Unit Kerja kredit mikro ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 7

Jenis layanan Unit Kerja Kredit Mikro terdiri dari :

a.Penyaluran dana bergulir dalam bentuk kredit mikro kepada usaha mikro ;
b.Menarik dana bergulir dari usaha mikro selaku debitur Unit Kerja kredit mikro;
c.Mengendalikan dana bergulir secara efisien dan efektif;
d.Melakukan pembinaan kepada debitur sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Persyaratan calon penerima kredit mikro adalah sebagai berikut :

a.Pelaku usaha mikro;
b.Pemegang Kartu Tanda Penduduk domisili Kota Ambon;
c.Telah membentuk kelompok dengan jumlah anggota 5 (lima) orang;
d.Menyampaikan permohonan tertulis kepada Unit Kerja kredit mikro;
e.Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Unit Kerja kredit mikro.

Pasal 9

(1)Prosedur layanan kredit mikro kepada Usaha Mikro dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, masing-masing:
1. a.tahap permohonan;
2. b.tahap seleksi/verifikasi;
3. c.tahap penandatanganan perjanjian kredit mikro dan;
4. d.tahap pencairan kredit.
(2)Prosedur layanan kredit mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Batas maksimum nilai kredit mikro diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
(2)Penetapan batas maksimum nilai kredit mikro diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1)Pelaku usaha mikro yang memperoleh kredit mikro dikenakan tarif layanan dengan presentase tertentu dari nilai kredit mikro yang diperoleh dan tidak dikenakan beban bunga.
(2)Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…