DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan ' 'Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya • Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Kota adalah Kota Ambon. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku. 4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 5.Kantor Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kota Ambon. 6.Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan/atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh kantor untuk melakukan pemeriksaan pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi baik. I 7.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus discdiakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 8.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh pribadi atau badan. 9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-udangan retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran. 11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 12.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 14.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah. 15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas Pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 3

1)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. 2)Alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a.Tabung Busa, yaitu alat pemadam kebakaran untuk benda padat (misalnya : kayu, kertas, spon, karet, besi/logam dan sebagainya) b.Tabung Serbuk (Dry Powder) yaitu alat pemadam kebakaran untuk benda padat, benda cair (misalnya : minyak tanah, oli, solar, premium, minyak goreng, alkohol, spirtus, thiner cat dan sebagainya), alat listrik (misalnya : panel listrik, sekering, motor penggerak/ dynamo) dan bahan kimia. c.Hidran kebakaran yaitu alat penanggulangan kebakaran pada hotel, pasar, bioskop, pasar swaiayan, rumah sakit, industri, pergudangan, perkantoran, pelabuhan, terminal dan sebagainya.' d.Alat deteksi kebakaran yaitu alat penanggulangan kebakaran berupa alat deteksi yaitu detektor asap, api, panas yang ada pada hotel, bioskop, pasar swaiayan, rumah sakit, industri, pergudangan, perkantoran, bank dan sebagainya.

Pasal 4

1)Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dilaksanakan oleh kantor. 2)Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini wajib untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

1)Setiap orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh kantor wajib membayar retribusi. 2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. 3)Besarnya tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya percetakan dan biaya pembinaan/pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, jangka waktu dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji. 2)Untuk standarisasi objek penggunaan alat pemadam kebakaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota. 1)

Pasal 9

1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 3)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 15.000 titik/tahun 25.000 titik/tahun 60.000/tabung 60.000/tabung 60.000/tabung 75.000/tabung 75.000/tabung 60.000/tabung 60.000/tabung 60.000/tabung Tarif (Rp) a) Berat s/d 3,5kg b) Berat 3,6 s/d 6kg c) Berat 6,1 s/d 9kg d) Berat 10 s/d 25kg e) Berat lebih dari 50kg a) Volume s/d 201iter b) Volume 21 s/d 50 liter c) Volume lebih dari 51 liter Volume/Berat Alat Deteksi Kebakaran (smoke detecto) Hidran Kebakaran Tabung Serbuk (Dry Powder) Tabung Busa Jenis Alat Pemadam Kebakaran 4 3 2 1 No 2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

1)Pembayaran retxibusi dilakukan secara tunai atau lunas. 2)Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat dilaksanakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 3)Pembayaran ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat (2) dapat befupa kupon atau kartu langganan. 3)Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan ' 'Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya • Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas Pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

Pasal 3

Pasal 4

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1)digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. 3)Besarnya tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota. 1)