DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, pendanaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Bantuan,| Hukum;| b.menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkanJ asas pemberian Bantuan Hukum; c.menyusun rencana ABH;1 d.mengelola ABH secara efektif, efesien, transparan, dan akuntabel; dan\ e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan1 Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran..;

(4)Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud• pada ayat (3)berwenang: a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;dan b.mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan cara: a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidanganjatau c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata usaha Negara. i

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan: a.penyuluhan hukum; b.konsultasi hukum; c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik; d.penelitian hukum; e.mediasi; f.negosiasi; g.pemberdayaan masyarakat;
1. h.pendampingan di luar pengadilan;dan/atau
2. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaran Bantuan Hukum, lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan permohonan kepada Walikota.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
(1)Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: a.berbadan hukum; b.terakreditasi berdasarkan Peraturan Daerah ini; c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;• d.memiliki pengurus; dan e.memiliki program Bantuan Hukum.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM Pasal 8•

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak : a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini; e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.mendapatkan informasi dan data lain dari Instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkarajdan I

g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan1 selama melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.f Pasal 10| Pemberi Bantuan Hukum wajib :I a.melaporkan kepada Walikota melalui Bagian Hukum tentang programJ Bantuan Hukum;,| b.melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk1 pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan daerah ini kepadaJ Walikota pada setiap akhir tahun anggaran;i c.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh* dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedangj ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;t d.melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan4 publik;danj e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum^ berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah~ ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.i BABV• • I HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA 3ANTUAN HUKUM Pasal 11; Penerima Bantuan Hukum berhak: a.mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b.mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganjdan d.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum wajib: a.mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum; b.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan c.membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 13

(1)Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan untuk memperoleh Bantuan Hukum.
(2)Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.mengajukan pemohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; . .~^*m b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;* c.melampirkan surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa/Raja, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum;dan d.melampirkan kartu jaminan kesehatan Masyarakat Miskin, bantuan langsung tunai, asuransi kesehatan miskin, beras miskin atau sejenisnya yang masih berlaku berlaku sebagai surat keterangan tidak mampu/miskin.;
(3)Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat diajukan secara lisan. vPasal 14*
(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan pemohonan Bantuan Hukum^ kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus* memberikan jawaban menerima atau menolak Permohonan Bantuan Hukum.^
(3)Dalam hal pemohon Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum* memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.\
(4)Dalam hal permohonan Bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan HukumI memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan kepada calon penerima bantuan hukum.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 16

(1)Pendanaan bantuan hukum yang diperiukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD.
(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan APBH dalam APBD tiap tahun.
(3)Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari : a.hibah; dan/atau b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU (15/2/2017) ATUHERU ' KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 2 H KOTA AMBONf Diundanon t 2017 LAYA J. AMBON, Ditetapkan di Ambon pada tanal 302017

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan. BABX

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…