DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Ambon Tahun Anggaran 2016;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara" Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swastantra Tingkat II Dalam wilayah Daerah Swastantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat Menimbang WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH WALIKOTA AMBON NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lemba^an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran NegarJ^ Republik Indonesia Nomor 4574); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 24.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan; 25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 26.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 01); 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 28.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 04); 29.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 05); 3O.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 2 Seri D Nomor 01); 31.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 02); 32.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 13 ); 33.Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016; 34.Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016; 35.Peraturan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Anggaran Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam dan Kondisi Mendesak Sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon tahun Anggaran 2016; 36.Keputusan Gubernur Maluku Nomor 370 Tahun 2016 Tanggal 4 November 2016 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Ambon Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.193.502.848.961,- berkurangRp 31.004.035.444,- sehingga menjadi Rp 1.162.498.813.517,- dengan rincian sebagai berikut: 1.Pendapatan Daerah a.SemulaRp. 117.795.526.921,00,- b.Bertambah/(Berkurang) Rp. 11.694.106.299,00,- JumlahPendapatanRp. 129.489.633.220,00,- Setelah Perubahan 2.Belanja Daerah a.SemulaRp. 1.207.869.132.246,00,- b.Bertambah/(Berkurang) Rp. 46.974.577.340,00 Jumlah Belanja SetelahRp. 1.254.843.709.586,00,- Perubahan 3.Pembiayaan

a.Penerimaan l)SemulaRp. 16.741.283.285,00 2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 77.486.316.438,00 Junfih Penerimaan setelah PerubahanRp. 94.227.599.723,00,-
b.Pengeluaran 1)SemulaRp. 2.375.000.000,00 2)Bertambah/(Berkurang Rp. (492.296.346,00) Jumlah Pengeluaran setelah PerubahanRp. 1.882.703.654,00,- Jumlah Pembiayaan netto setelah PerubahanRp. 92.344.896.069,00,- Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahanRp. 0

Pasal 2

1.Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a.Pendapatan Asli Daerah l)SemulaRp. 117.795.526.921,00,- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 11.694.106.299,00,- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 129.489.633.220,00,- b.Dana Perimbangan 1)SemulaRp. 842.214.571.230,00,- 2)Bertambah/(Berkurang) Rp. 121.102.587.905,00,- Jumlah Dana Perimbangan setelah PerubahanRp. 963.317.159.135,00,- c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1)SemulaRp. 233.492.750.810,00,- 2)Bertambah /(Berkurang) Rp.(163.800.729.648,00),- Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sahRp. 69.692.021.162,00,- setelah perubahan 2.Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a.Pajak Daerah 1)SemulaRp.69.179.024.258,00,- 2)Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.000.000.000,00,- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahanRp. 74.179.024.258,00,- b.Retribusi Daerah 1)SemulaRp.37.991.785.159,00,- 2)Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.805.991.600,00),- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahanRp. 36.185.793.559,00,- c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1)SemulaRp. 1.500.000.000,00,- 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.607.621.149,00,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp. 3.107.621.149,00,- dipisahkan setelah perubahan d.Lain-lain ^endapatan Asli Daerah Yang Sah 1)SemulaRp. 9.124.717.504,00,- 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 6.892.476.750,00,- Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 16.017.194.254,00,- setelah perubahan . 3.Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan : a.Dana Bagi Hasil /Bagi Hasil Bukan Pajak 1)SemulaRp. 32.406.003.230,00,- 2)Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.321.419.895,00,- Jumlah Dana Bagi Hasil setelah PerubahanRp. 31.084.583.335,00 ,- b.Dana Alokasi Umum 1)SemulaRp. 686.184.418.000,00,- 2)Bertambah/Rp.0 (Berkurang) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahanRp.686.184.418.000,00,- c.Dana Alokasi Khusus 1)SemulaRp. 123.624.150.000,00,- 2)Bertambah/(Berkurang) Rp. 122.424.007.800,00,- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahanRp.246.048.157.800,00,- 4.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a.Dana Darurat 1) Semula ,Rp. 2)Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan Dana Darurat setelahRp. perubahan b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Daerah Lainnya 1)SemulaRp. 45.999.236.810,00,- 2)BertambahRp. 2.032.986.352,00,- Jumlah Dana Bagi Hsil Pajak Dari Provinsi dan Daerah Rp.48.032.223.162,00,- Lainnya c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1)SemulaRp. 187.493.514.000,00,- 2)BertambahRp .(165.833.716.000,00),- Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi KhususRp.21.659.798.000,00,- d.Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 1)SemulaRp. 2)BertambahRp. Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Rp. Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a.Belanja Tidak Langsung 1)SemulaRp.796.596.186.339,00,- 2)BertambahRp.(54.884.528.853,00,-) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.741.711.657.485,00,- b.Belanja Langsung 1)SemulaRp.411.272.945.907,00,- 2)BertambahRp. 101.859.106.193,00,- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahanRp.513.132.052.100,00,-
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari belanja : a.Belanja Pegawai l)SemulaRp.726.936.198.597,00,- 2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (57.812.601.888) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahanRp. 669.123.596.708,- b.Belanja Bunga 1)SemulaRp. 2)BertambahRp. Jumlah Belanja Bunga setelah perubahanRp. c.Belanja Subsidi 1) SemulaRp. 123.400.000,00,- s 2) BertambahRp. 276.600.000,00,- Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahanRp. 400.000.000,00,- d.Belanja Hibah 1)SemulaRp.30.695.528.750,00,- 2)BertambahRp. (2.753.423.350,00),- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahanRp. 27.942.105.400,00,- e.Belanja Bantuan Sosial 1)SemulaRp.5.659.261.000,00,- 2)Bertambah / (Berkurang) Rp.3.928.003.450,00,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahanRp< 9.587.264.450,00,- f.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1)SemulaRp.30.681.797.992,00,- 2)Bertambah / (Berkurang) Rp. 476.892.935,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp.31.158.690.927,00,-

Pasal 4

1.Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: a.Penerimaan 1)SemulaRp. 16.741.283.285,00,- 2)BertambahRp. 77.486.316.438,00,- Jumlah Penerimaan setelah perubahanRp. 94.227.599.723,00,- b.Pengeluaran 1)SemulaRp. 2.375.000.000,00,- 2)BertambahRp. (492.296.346,00,-) Jumlah Pengeluaran setelah perubahanRp. 1.882.703.654,00,- 2.Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan : a.SiLPA 1)SemulaRp. 16.741.283.285,00,- 2)BertambahRp.77.486.316.438,00,- Jumlah SiLPA setelah perubahanRp. 94.227.599.723,00,- b.Pencairan Dana Cadangan 1)SemulaRp. 2)Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelahRp. perubahan

h.Belanja Tidak Terduga 1)SemulaRp.2.500.000.000,00,- 2)BertambahRp. 1.000.000.000,00,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahanRp. 3.500.000.000,00,-
1. 3.Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari belanja : a.Belanja Pegawai 1)SemulaRp. 23.656.796.500,00,- 2)BertambahRp. 37.755.000,00,- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahanRp.23.694.551.500,00,- b.Belanja Barang dan Jasa 1)SemulaRp. 184.234.899.924,00,- 2)BertambahRp. 52.384.763.611,00,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.236.619.663.535,00,- c.Belanja Modal 1)SemulaRp.203.381.249.483,00,- 2)BertambahRp. 49.436.587.582,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahanRp.252.817.837.065,00,- i c.Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1)SemulaRp. 2)Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkanRp. setelah perubahan d.Penerimaan Pinjaman Daerah 1)SemulaRp. 2)BertambahRp, Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelahRp. perubahan e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1)SemulaRp. 2)Bertambah / (Berkurang)Rp. Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelahRp. perubahan f.Penerimaan Piutang Daerah 1)SemulaRp. 2)BertambahRp. Jumlah Piutang Daerah setelah perubahanRp. g.Penerimaan Investasi Non Penerimaan 1)Semula'Rp. 2)BertambahRp. Jumlah Penerimaan Investasi Non Parmanen setelah Rp. perubahan
2. 3.Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan : a.Pembentukan Dana Cadangan 1)SemulaRp. 2)Bertambah / (Berkurang)Rp. Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelahRp. perubahan b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1)SemulaRp. 1.625.000.000,00,- 2)BertambahRp. 0 Jumlah Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelahRp. 1.625.000.000,00,- perubahan c.Pembayaran Pokok Utang 1)SemulaRp. 750.000.000,00,- 2)Bertambah / (Berkurang) Rp. (492.296.346,00,-) Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahanRp. 257.703.654,00,- d.Pemberian Pinjaman Daerah 1)SemulaRp. 2)Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. e.Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga 1)SemulaRp. 2)(Berkurang)Rp. Jumlah Pembayaran Hutang kepada Pihak KetigaRp. setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan APBD; Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urutan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD; Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD,Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; '• Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI Daftar perubahan jumlah Belanja Pegawai per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan . Dengan Peraturan Daerah; Lampiran VIII Daftar Kegiatan Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Ini; Lampiran IX Daftar Pijaman Daerah dan Obligasi Daerah. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU:(23/1/2016) KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 3 ATUHERU AYA Ditetapkan di Ambon pada tangal 4 Nopember 2016 AMBON, Diundangkan di Ambon ber 2016 MBON,

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Pasal 6

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahaan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluarannya tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagimana dimaksud pada pasal (6) di fomulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk di jadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Kota.

Pasal 8

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keada^n darurat sebagimana dimaksud pada pasal (6) dan pasal (7) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

Walikota Ambon menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD I. UMUM Dalam rangka penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, yang dibahas bersama antara. DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Jadi Perubahan APBD tidak berarti selalu tentang penambahan anggaran r Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan ada 5 (lima) kondisi yang dapat mengakibatkan Perubahan APBD. 5 Kondisi itu adalah sebagai berikut: Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA); I.Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3.Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4.Keadaan darurat; dan 5.Keadaan luar biasa. Pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA-SKPD. II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 1: Cukup Jelas Ayat 2: Cukup Jelas Ayat 3: Cukup Jelas PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2016 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2016 NOMOR 320 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 3 TAHUN 2016 TANGGAL: 4 NOVEMBER 2016 TENTANG: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2016

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…