Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ruang Lingkup, Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran, Bencana Lain, Pengujian, Pengendalian Keselamatan Kebakaran, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Retribusi, Sanksi Administrasi, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana./
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan penyelamatan; 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penepatan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat Menimbang WALIKOTA AMBON PROPINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA y r Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kota Ambon. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 3.Walikota adalah Walikota Kota Ambon. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja perangkat daerah Kota Ambon yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 7- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
Obyek Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran meliputi: a.bangunan gedung; b.bangunan perumahan; c.kendaraan bermotor dan; d.bahan berbahaya.
BAB III
Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan keluar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.
Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.
Membuka PDF…