DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, perencanaan dan penetapan reklame, penyelenggaraan reklame, kewajiban dan larangan, perizinan, pajak daerah dan retribusi daerah, pembongkaran, pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan akan semakin meningkat;
b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
c.bahwa keberadaan reklame pada tempat umum perlu ditata kelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
d.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi di bidang pemasangan reklame diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penyelenggaraan Reklame;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
15.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 258);
16.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana T ata R u an g W ilayah Kota Am bon Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278); *
17.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 290);
18.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 305);
19.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Ambon.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah O rganisasi Perangkat D aerah di lingkungan Pem erintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8.Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9.Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
10.Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12.Ornamen kota adalah bangunan dan/atau bangun-bangunan arsitektur yang mempunyai fungsi memperindah dan mempercantik kota.
13.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
14.Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah kota.
15.Kawasan Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.
16.Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame atau Kawasan Bebas adalah kaw asan ya n g tidak diperbolehkan untuk m enyelenggarakan reklame. *
17.Reklame megatron, videotron, large electronic display (LED), video wall, dan dynamics wall adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18.Reklame papan (billboard) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
19.Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kayu, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
20.Reklame umbul-umbul/banner/spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu.
21.Reklame poster atau tempelan/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu tempat.
22.Reklame selebaran atau brosur adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara menyebarkan selebaran/brosur/ pamflet.
23.Reklame beijalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang yang berjalan kaki, kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
24.Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan atau visualisasi apapun.
25.Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, dan barang-barang lain sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar atau benda lain.
26.Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27.Reklame rombong/mini kios adalah reklame yang menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, alat yang bersinar yang dipasang pada kios sebagai media reklame yang diselenggarakan di luar sarana dan prasarana kota milik orang pribadi atau badan.
28.Pola penyebaran reklame adalah peletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan penyelenggaraan reklame.
29.Nilai strategis adalah ukuran atau standar nilai yang ditetapkan berdasarkan nilai strategis dan komersial.
30.Titik reklame adalah tempat untuk mendirikan atau menegakkan bidang reklame.
31.Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besamya pajak reklame.
32.Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
33.Rancang bangun reklame adalah rekayasa struktur yang akan digunakan untuk menempatkan reklame dan dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, mutu material yang digunakan, dan estetika serta memenuhi persyaratan teknis struktur.
34.Di dalam sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
35.Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang daerah yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
36.Di atas bangunan adalah reklame yang ditempatkan di atas bangunan atau gedung.
37.Menempel pada bangunan adalah reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik menggunakan konstruksi ataupun tidak.
38.Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
39.Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame. t
40.Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa bidang reklame berupa spanduk yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat, maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitamya.
41.Standar reklame adalah ukuran luas, ketinggian, bentuk, dan konstruksi bangunan reklame termasuk ornamen-ornamennya yang dapat dipasang di masing- masing titik reklame.
42.Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disebut gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, videotron, large electronic display (LED), video wall, dynamics wall, billboard, termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi serta menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan ukuran bentuk ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitar.
43.Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame.
44.Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang diterbitkan Walikota dalam penyelenggaraan reklame.
45.Izin Mendirikan Bangun-bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-BR adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan membangun bangun-bangunan reklame.
46.Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diterbitkan untuk memanfaatkan tanah/lahan di dalam sarana dan prasarana kota dalam penyelenggaraan reklame.
47.Pengawasan dan penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap reklame yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang- undangan.
48.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
49.Maksud peraturan penyelenggaraan reklame adalah mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah dalam perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame di wilayah daerah. k
50.Peraturan penyelenggaraan reklame bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan reklame di Daerah;
b.menata ruang wilayah kota yang terarah dan terkendali sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
c.meningkatkan dan memudahkan pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame; dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah.
1. 51.Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
a.Ketentuan Umum
b.Perencanaan dan Penataan Reklame
c.Penyelenggaraanreklame ;
d.Kewajiban dan larangan;
e.Perizinan;
f.Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
g.Pembongkaran
h.Pengawasan;
i.Sanksi administrasi;
j.Ketentuan penyidikan;
k.Ketentuan pidana;
l.Ketentuan peralihan ; dan
m.Ketentuan penutup.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 2

(1)Setiap perencanaan penempatan Reklame yang meliputi pendataan, pemetaan,tata letak dan penetapan titik Reklame, harus memperhatikan etika, estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
(2)Perencanaan penempatan reklame sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
1. a.sarana dan prasarana daerah;
2. b.diluar sarana dan prasarana daerah;
(3)Perencanaan penempatan reklame dirinci menjadi titik-titik reklame dan ditetapkan dalam Tata Letak Reklame.
(4)Tata Letak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota dan dapat ditinjau kembali paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Penataan Reklame diatur menu rut:

a.tempat;
b.jenis;
c.sifat;
d.ukuran dan bentuk;
e.konstruksi; dan
f.Kawasan.

Pasal 4

(1)Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terletak pada:
1. a.sarana, Prasarana dan Utilitas; atau
2. b.di luar Sarana, Prasarana dan Utilitas
(2)Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat dimanfaatkan untuk titik Reklame meliputi:
1. a.jembatan penyeberangan orang;
2. b.halte bus/ pangkalan angkutan umum;
3. c.ruang manfaat Jalan (taman);
4. d.tempat hiburan dan rekreasi;
5. e.gelanggang olah raga;
6. f.terminal;
7. g.pasar;
8. h.wc umum;
9. i.gapura; dan
10. j.tempat lainnya yang sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang - undangan.
(3)Di luar Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.di atas tanah dan/atau di halaman sendiri;
2. b.menempel bangunan dan/atau di atas bangunan;
3. c.bandar udara;
4. d.pelabuhan

Pasal 5

Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.Reklame Billboard;
b.Reklame Billboard jembatan penyeberangan orang;
c.Reklame Videotron/Megatron/LED;
d.Reklame Papan Nama;
e.Reklame papan Merek;
f.Reklame layar;
g.Reklame melekat;
h.Reklame selebaran;
i.Reklame beijalan;
j.Reklame suara;
k.Reklame film/slide,
l.Reklame teks beijalan; dan
m.Reklame peraga.

Pasal 6

(1)Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.permanen; atau
2. b.non permanen.
(2)Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.reklame billboard;
2. b.reklame papan;
3. c.reklame berjalan; dan
4. d.reklamevideotron/megatron /led.
(3)Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.reklame layar;
2. b.reklame melekat/stiker/poster;
3. c.reklame selebaran;
4. d.reklame berjalan;
5. e.reklame udara;
6. f.reklame apung;
7. g.reklame suara;
8. h.reklame film/slide,
9. i.reklame teks berjalan; dan
10. j.reklame peraga.

Pasal 7

(1)Bentuk reklame yang dapat diselenggarakan di Zona Penyelenggaraan Reklame dibedakan berdasarkan :
1. a.posisi terhadap jalan;
2. b.posisi panjang dan lebar bidang;
3. c.sudut pandang; dan
4. d.ukuran.
(2)Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
1. a.membujur/searah jalan; dan
2. b.melintang atau memotong jalan.
(3)Bentuk reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
1. a.vertikal; dan
2. b.horisontal.
(4)Bentuk reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
1. a.satu muka/sisi; dan
2. b.dua muka/sisi;
(5)Bentuk reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d adalah :
1. a.besar apabila ukuran 24 m2 - 72 m2;
2. b.sedang apabila ukuran 12 m2 < 24 m2;
3. c.kecil apabila ukuran <12 m2.
4. d.khusus untuk ukuran reklame cahaya disesuaikan dengan keluasan media yang dipergunakan.

Pasal 8

Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e ditetapkan sebagai berikut :

a.kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
b.kaki ganda, yaitu reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang;
c.rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
d.menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 9

Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 10

(1)Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.
(2)Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan estetika kota, tata ruang, sosial budaya serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…