DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Indikator dan Kriteria Penentuan Keluarga Miskin, Hak Keluarga Miskin, Kewajiban Keluarga Miskin, Pendataan Keluarga Miskin, Tata Cara Perlindungan Keluarga Miskin, Program Perlindungan Keluarga Miskin, Koordinasi Perlindungan Keluarga Miskin, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi, Larangan, dan Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Keluarga Miskin; WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 4 TAHUN2018 TENTANG PERLINDUNGAN KELUARGA MISKIN 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 11.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KELUARGA MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan: 1.Daerah adalah Kota Ambon; 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Walikota adalah Walikota Ambon; 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah; 5.Dinas Sosial Kota Ambon selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani masalah kemiskinan di Kota Ambon; 6.Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan {lack of capabilities) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat; 7.Keluarga Miskin adalah Keluarga (KK) yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak dasarnya (Berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan saranan sanitasi) serta tidak memiliki akses ke prasarana dan saranan dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multideminsi yaitu dimensi politik, sosial,dimensi lingkungan, dan dimensi ekonomi; 8.Keluarga rentan miskin adalah keluarga (KK) yang beresiko miskin, akibat yang ditimbulkan baik dari diri maupun lingkungan sehingan tidak dapat mengembangkan potensinya; 9.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak; 10.Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok dan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluargannya; 11.Kebutuhan dasar adalah kebutuhan akan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan atau pelayanan sosial; 12.Perlindungan keluarga miskin adalah merupakan tindakan untuk melindungi keluarga miskin yang bersifat prepentif dan refresif dari kesewenang - wenangan semua pihak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan kesejahteraan;

(1)Dalam mengukur dan mendata keluarga miskin dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur; 13.Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan; 14.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Ambon yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota Ambon; 15.Penyelengaraan perlindungan keluarga miskin diselengarakan berdasarkan pada asas : a.Keadilan; b.Kemitraan; c.Pemberdayaan; d.Koordinasi; e.Keterpaduan; f.Kredibilitas; g.Transparasi; h.Akuntabel; i.Responsif; j.Partisipasi; k.Professional; 1.Berkelanjutan; m.Kemanusiaan; n.Kesejahteraan; o.Nondiskriminasi; dan p.Kesetiakawanan.

16.Maksud dilakukannya perlindungan keluarga miskin adalah menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku.
17.Penyelengaraan perlindungan keluarga miskin bertujuan untuk : a.Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhuan hak- hak dasar keluarga miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat; b.Tercapainya proses percepatan penurunan jumlah keluarga miskin di daerah dan terjaminnya kosistensi, Intergrasi, Singkronisasi, dan sinergi antar Dinas dan Pemangku kepentingan dalam penyelengaraan perlindungan keluarga miskin.

BAB III

HAK KELUARGA MISKIN

Pasal 3

Setiap keluarga miskin mempunyai hak : a.Hak atas kebutuhan pangan; b.Ha katas kecukupan sandang; c.Hak atas pelayanan kesehatan; d.Hak atas pelayanan pendidikan, e.Hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha; f.Hak atas modal usaha; g.Hak atas perumahan;

h.Hak atas air bersih dan sanitasi yang baik;
i.Hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
j.Hak atas rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan tindak kekerasan;
k.Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik serta musyawarah pembangunan;
1. 1.Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; m.Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya;
n.memperoleh derajat kehidupan yang layak; dan
o.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.

Pasal 4

(1)Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan sumber daya Pemerintah daerah:
(2)Untuk percepatan perlindungan keluarga miskin, Pemerintah Daerah dapat mengalang partisipasi masyarakat dan dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.
(2)Indikator dan parameter keluarga miskin disusun secara partisipatif.
(3)Indikator dan parameter keluarga miskin paling sedikit mencakup aspek pendapatan, aset, pangan, sandang, dan papan dan secara berkala dilakukan evaluasi;
(4)Penyesuaian terhadap indikator dan parameter keluarga miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(1)Keluarga Miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 serta berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan;
(2)Keluarga Miskin wajib meninggalkan budaya/kebiasaan yang menyebabkan keluarganya terlilit kemiskinan ;
(3)Dalam memenuhi hak dasarnya keluarga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN KELUARGA MISKIN Pasal 5

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah, Dunia Usaha, Organisasi kemasyarakatan, lembaga Pemerintah dan swasta, masyarakat, dan keluarga berkewajiban turut serta bertangungjawab terhadap pemenuhan hak keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 5;
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan;
(3)Dunia usaha berkewajiban berpartisipasi dalam upaya perlindungan keluarga miskin dengan mengoptimalkan pemanfaatan tangungjawab sosial perusahaan;
(4)Lembaga Pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam perlindungan keluarga miskin, baik melalui program yang disiapkan sendiri, maupun melalui kolaborasi program dengan pemerintah daerah;
(5)Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap keluarga miskin di lingkungannya;
(6)Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya. BABV PENDATAAN KELUARGA MISKIN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pendataan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh Petugas yang ditunjuk yang melibatkan pengurus RT atau RW setempat, dibawah koordinasi dan tanggung jawab Dinas.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga.
(4)Untuk memperoleh data penduduk dan keluarga miskin yang akurat, paling lama dalam 2 (dua) tahun sekali dilakukan pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika dalam keadaan darurat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan pemutahiran data keluarga miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Penetapan Keluarga Miskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan kepadanya diberikan hak untuk mendapatkan kartu identitas.
(2)Bentuk, format, dan tata naskah kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Hasil pendataan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi dasar penyusunan program dan kebijakan perlindungan keluarga miskin di Kota Ambon.

BAB VI

TATA CARA PERLINDUNGAN KELUARGA MISKIN

Pasal 10

Perlindungan keluarga miskin dilakukan dengan cara: a.memberi jaminan rasa aman dan perlindungan kepada keluarga miskin yang disebabkan karena dampak negatif krisis ekonomi, dan peningkatan beban pengeluaran masyarakat akibat kebijakan pemerintah; b.menciptakan kondisi lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan keluarga miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan; c.meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi keluarga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; dan d.mengembangkan hubungan kerja saraa lokal, regional, nasional, dan internasional dalam upaya penanganan keluarga miskin.

BAB VII

PROGRAM PERLINDUNGAN KELUARGA MISKIN

Pasal 11

Program penguatan kualitas hidup Keluarga Miskin diberikan melalui pendidikan psikis yang bertujuan menumbuhkan p>ola pikir maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 13

Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan bagi keluarga miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkatkan gizi keluarga miskin.

Pasal 14

(1)Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui: a.pemberian subsidi pembelian bahan pangan layak konsumsi; b.penyertaan keluarga miskin dalam program penanggulangan kemiskinan; dan c.pemberian tambahan asupan gizi bagi keluarga miskin.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…