DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian dan pengawasan atas produksi dan peredaran minuman beralkohol tradisional di masyarakat Kota Ambon;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tradisional, maka diperlukan pengaturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tradisional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku” (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 5 mM radarLA hai us
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Ambon.
4.Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas perdagangan mulai dari kegiatan produksi, standarisasi, distribusi/penjualan, dalam rangka pengendalian minuman beralkohol.
5.Minuman Beralkohol Tradisional, yang selanjutnya disingkat MBT, adalah minuman yang beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun- temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
6.Sopi, yang selanjutnya disebut MBT Sopi, adalah nama MBT di daerah yang berasal dari fermentasi enau yang mengalami proses destilasi.
7.Destilasi atau penyulingan, yang selanjutnya disebut Destilasi, adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan.
8.Perajin adalah orang yang melakukan proses Destilasi dan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan Sopi.
9.Produsen MBT Sopi, yang selanjutnya disebut Produsen, adalah orang yang menjalankan usaha memproduksi MBT Sopi.
10.Bahan Baku adalah bahan baku lokal yang diperlukan untuk membuat MBT Sopi.
11.Bahan Penolong adalah bahan selain Bahan Baku yang diperlukan untuk proses produksi MBT Sopi dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi standar keamanan pangan.
12.Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka peredaran pangan olahan.
13.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
14.Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen MBT Sopi untuk mengedarkan MBT Sopi kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran daerah melalui Sub Distributor.
15.Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual MBT Sopi kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16.Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus MBT Sopi yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
17.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
18.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer atau penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
19.Pengecer adalah perusahaan yang menjual MBT kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan yang telah ditentukan.
20.Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB, adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap MBT Sopi dalam rangka pelindungan dan pemanfaatan untuk kepentingan budaya, adat istiadat, dan upacara keagamaan serta sebagai sumber daya ekonomi.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi MBT Sopi di Daerah yang sesuai dengan standar keamanan dan standar mutu;
2. b.melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran MBT Sopi di Daerah; dan
3. c.memanfaatkan MBT Sopi sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.produksi MBT Sopi;
b.distribusi MBT Sopi;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.pembiayaan; dan
e.peran serta masyarakat.

BAB II

PRODUKSI MBT SOPI

Pasal 4

(1)Perajin memproduksi Bahan Baku MBT Sopi dengan menggunakan teknologi tradisional dan alamiah.
(2)Penyiapan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pemeriksaan organoleptik meliputi aroma, rasa, warna, dan penampilan fisik.
(3)Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijual langsung maupun ke produsen.

Pasal 5

(1)Proses pembuatan MBT Sopi dilaksanakan dengan metode fermentasi dengan destilasi yang dilakukan secara sederhana.
(2)Proses pembuatan MBT Sopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Bahan Baku Lokal dan dapat diizinkan penambahan Bahan Penolong.
(3)Pemurnian MBT Sopi dilarang menggunakan bahan baku dari alkohol sintesis.
(4)Proses pembuatan MBT Sopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Produsen yang tidak memenuhi ketentuan pembuatan MBT Sopi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penarikan dari edaran;
3. c.pemusnahan;
4. d.penghentian sementara usaha;
5. e.penutupan sementara usaha;
6. f.pencabutan izin edar; dan/atau
7. g.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam produksi MBT Sopi, Produsen wajib memenuhi standar keamanan dan standar mutu pangan.
(2)Standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.batas maksimum kandungan metanol;
2. b.cemaran mikroba;
3. c.maksimum kimia; dan
4. d.bahan tambahan pangan.
(3)Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.bau dan rasa normal dan khas;
2. b.kadar etanol tidak kurang dari 30% v/v; dan
3. c.kadar metanol tidak lebih dari 0,01% v/v (dihitung terhadap volume produk).

Pasal 7

Produsen wajib:

a.memproduksi MBT Sopi sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki; dan
b.menerapkan proses:
1. 1.fermentasi untuk minuman beralkohol golongan A dan B; dan/atau
2. 2.fermentasi dan destilasi untuk minuman beralkohol golongan C.

BAB III

DISTRIBUSI MBT SOPI

Pasal 8

Peredaran MBT Sopi diutamakan dilakukan untuk kepentingan budaya, adat istiadat, upacara keagamaan, dan kepentingan lainnya di Daerah.

Pasal 9

(1)Pendistribusian MBT Sopi dalam negeri dilakukan sebagai berikut:
1. a.produsen hanya dapat mendistribusikan MBT Sopi pada Distributor yang ditunjuk;
2. b.Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya dapat mendistribusikan MBT Sopi kepada Sub Distributor yang ditunjuk; dan
3. c.Sub Distributor hanya dapat mendistribusikan MBT Sopi kepada pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
(2)Pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat memperdagangkan MBT Sopi yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.

Pasal 10

(1)MBT Sopi dapat dijual pada tempat tertentu di Daerah, di luar Daerah, dan/atau untuk ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penjualan dan konsumsi MBT Sopi dilarang pada tempat tertentu, meliputi:
1. a.gelanggang remaja, pedagang kaki lima, dan bumi perkemahan;
2. b.tempat yang berdekatan dengan sarana peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan fasilitas kesehatan; dan
3. c.tempat lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengecer atau Penjual Langsung dilarang menjual MBT Sopi kepada anak di bawah umur 18 tahun dan/atau wanita hamil.
(4)Pengecer atau Penjual Langsung dapat menjual MBT Sopi pada pukul 12.00 – 21.00 WIT.
(5)Pengecer atau Penjual Langsung menjual MBT Sopi paling tinggi 1.000 ml untuk 1 (satu) kali pembelian.
(6)Distributor, Penjual Langsung, dan/atau Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dikenakan sanksi berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penarikan dari peredaran;
3. c.pemusnahan;
4. d.penghentian sementara kegiatan distribusi; dan/atau
5. e.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…