Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Tugas, Fungsi dan Kewajiban, Pembentukan, Kepengurusan, Hak dan Kewajiban, Tata Hubungan Kerja, Pendanaan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan RT dan RW, Pembinaan dan Pengawasan, dan Kelengkapan Lembaga.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga; Menimbang WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kota Ambon. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikotasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Walikota adalah Walikota Ambon. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPEDOMAN PEMBENTUKANRUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON 7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 8.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan. 9.Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat. 10.Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yangmempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 12.Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13.Kepala Pemerintah Negeri adalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi dibidang hukum adat dan pemerintahan; 14.Pemerintahan Desa atau Negeri adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15.Pemerintah Desa atau Negeri adalahKepala Desa atau Kepala Pemerintah Negeridibantu perangkat Desa/Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Negeri. 16.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 17.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah/Desa/Negeri danmerupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yangditetapkan oleh Pemerintah Desa/Negeri/Kelurahan. 18.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Negeri/Kelurahan. 19.Penduduk adalah setiap orang yang secara sah terdaftar sebagai Penduduk Kota Ambon. 20.Warga adalah yang berdomisili di lingkungan RT dan RW dan telah memiliki kartu tanda Penduduk dan atau terdaftar di Kartu Keluarga. 21.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 22.Keluarga adalah inti terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. 23.Kepala Keluarga adalah: a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab kepada Keluarga; b.orang yang bertempat tinggal seorang diri;dan c.kepala kesatrian, kepala asrama, kepala yatim piatu dan Iain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. 24.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota Keluarga. 25.Pemuka masyarakat adalah tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda dan cendikiawan yang bertempat tinggal di Kelurahan/Desa/Negeri setempat. 26.Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok Penduduk sebagai Lembaga Kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan/Desa/Negeri. 27.Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi 2 (dua) atau lebih. 28.Penggabungan adalah penyatuan Lembaga Kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW yang bersandingan. 29.Maksud Pembentukan RT dan RW untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lurah/Desa/Negeri dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi pemerintah. 30.Pembentukan RT dan RW bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a.peningkatan pelayanan masyarakat; b.peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; c.pengembangan kemitraan; d.pemberdayaan masyarakat;dan e.pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
BAB II
RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi: 1.mendata kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; 2.memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; 3.membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan 4
RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkewajiban: a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mepertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b.menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; c.mentaati peraturan perundang-undangan; d.menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;dan e.membantu Lurah/Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
BAB III
Setiap RW terdiri dari 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) RT dalam satu cakupan wilayah.
Membuka PDF…