DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 121

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengenai Pengelolaan Sampah Spesifik.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku” (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Rae pgAN EA
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
6.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 311); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Ambon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7.Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
8.Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10.Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
11.Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
12.Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.
13.Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
14.Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
15.Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar, dan perlu penanganan khusus.
16.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan, dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung B3 atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam.
17.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20.Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
21.Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
22.Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
24.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemamfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
25.Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
26.Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
27.Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
28.Penimbunan Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
29.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
30.Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
31.Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
32.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.pengurangan dan pembatasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik sesuai dengan karakteristik dari setiap jenis Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.mengurangi resiko pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah;
3. c.meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah termasuk produsen dan/atau badan usaha serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah; dan
4. d.menguatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah sesuai dengan kewenangan dan didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Spesifik berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pengawasan kinerja pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi TPSSS, TPST, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Pasal 5

(1)Sampah Spesifik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.sampah yang mengandung B3;
2. b.sampah yang mengandung Limbah B3;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(2)Sampah Spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
1. a.pengurangan; dan/atau
2. b.penanganan.
(2)Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurud a, meliputi:
1. a.pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
2. b.pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
(3)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan; dan/atau
5. e.pemrosesan akhir sampah.
(4)Pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

(1)Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berasal dari:
1. a.rumah tangga;
2. b.kawasan komersial;
3. c.kawasan industri;
4. d.kawasam khusus;
5. e.kawasan permukiman;
6. f.fasilitas sosial;
7. g.fasilitas umum; dan
8. h.fasilitas lainnya.
(2)Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
2. b.bekas kemasan produk yang mengandung B3;
3. c.barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
4. d.produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
(3)Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang menghasilkan sampah yang mengandung B3 wajib melakukan pengurangan sampah.
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(3)Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
2. b.memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan, dan pasca penggunaan; dan/atau
3. c.memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
(4)Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah yang mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
(5)Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian sampah yang mengandung B3.
(6)Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sampah yang mengandung B3 diserahkan kepada fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik.
(7)Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pemanfaatan kembali sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 9

(1)Sampah yang mengandung B3 yang diserahkan kepada fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(6), dilakukan penanganan melalui kegiatan:
1. a.pemilahan; dan
2. b.pengumpulan.
(2)Terhadap sampah yang mengandung B3 yang telah dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengelolaan lanjutan.

Pasal 10

(1)Penyediaan fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.
(2)Dalam hal fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan fasilitas pengelolaan sampah lainnya sebagai tempat pengumpulan sampah yang mengandung B3.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah yang mengandung B3 di fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks121PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku” (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Rae pgAN EA
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
6.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 311); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Ambon.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Ambon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7.Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
8.Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10.Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
11.Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
12.Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.
13.Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
14.Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
15.Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar, dan perlu penanganan khusus.
16.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, mendistribusikan, dan/atau menjual barang yang menggunakan kemasan yang mengandung B3 atau tidak dapat atau sulit terurai dengan proses alam.
17.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20.Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
21.Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
22.Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
24.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemamfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
25.Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
26.Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
27.Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
28.Penimbunan Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
29.Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
30.Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
31.Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
32.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.pengurangan dan pembatasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik sesuai dengan karakteristik dari setiap jenis Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.mengurangi resiko pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah;
3. c.meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah termasuk produsen dan/atau badan usaha serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah; dan
4. d.menguatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik di daerah.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah Spesifik berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pengawasan kinerja pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi TPSSS, TPST, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK

Pasal 5

(1)Sampah Spesifik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.sampah yang mengandung B3;
2. b.sampah yang mengandung Limbah B3;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(2)Sampah Spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
1. a.pengurangan; dan/atau
2. b.penanganan.
(2)Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurud a, meliputi:
1. a.pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
2. b.pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali Sampah Spesifik.
(3)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan; dan/atau
5. e.pemrosesan akhir sampah.
(4)Pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

(1)Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berasal dari:
1. a.rumah tangga;
2. b.kawasan komersial;
3. c.kawasan industri;
4. d.kawasam khusus;
5. e.kawasan permukiman;
6. f.fasilitas sosial;
7. g.fasilitas umum; dan
8. h.fasilitas lainnya.
(2)Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
2. b.bekas kemasan produk yang mengandung B3;
3. c.barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
4. d.produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
(3)Sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 8

(1)Setiap orang yang menghasilkan sampah yang mengandung B3 wajib melakukan pengurangan sampah.
(2)Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali sampah.
(3)Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
1. a.memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
2. b.memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan, dan pasca penggunaan; dan/atau
3. c.memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
(4)Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah yang mengandung B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
(5)Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian sampah yang mengandung B3.
(6)Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sampah yang mengandung B3 diserahkan kepada fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik.
(7)Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pemanfaatan kembali sampah yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Pasal 9

(1)Sampah yang mengandung B3 yang diserahkan kepada fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(6), dilakukan penanganan melalui kegiatan:
1. a.pemilahan; dan
2. b.pengumpulan.
(2)Terhadap sampah yang mengandung B3 yang telah dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengelolaan lanjutan.

Pasal 10

(1)Penyediaan fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.
(2)Dalam hal fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan fasilitas pengelolaan sampah lainnya sebagai tempat pengumpulan sampah yang mengandung B3.