Peraturan ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-UndangNomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingakat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4.Undang-Undang ^ Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lem^^aran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA AMBON KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7.Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah' Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku; 12.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009 Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA AMBON KEPADA PERSEROAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kota Ambon. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. f
BAB II
Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk: a.Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat b.Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah c.Mendayagunakan asset daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat d.Menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja e.Meningkatkan pendapatan asli daerah f.Adanya kepastian hukum Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha. 3.Walikota adalah Walikota Ambon. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon 6.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah. 7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. 8.Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah. yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah. 9.Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 10.Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Ba dan Hukum Perusahaan yang nilainya kurang dari 50 % terhadap Total Saham atau Modal Dasarnya. 11.Deviden adalah hasil (jasa) dari penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku 12.Barang bergerak adalah barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan 13.Barang yang tidak bergerak adalah ba,rang yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan' 14.RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham 15.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
1.Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah. 2.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tugas fungsi di bidang tersebut dan/atau Tim yang dibentuk oleh Walikota. BABV
1.Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah atau pembayaran deviden kepada Pemerintah Daerah merupakan prosentase laba bersih usaha berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 2.Bagian laba penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pad aayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukan dalam Penerimaan PAD pada APBD tahun berkenan atau tahun berikutnya.
BAB III
Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa : a.uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; b.barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang- Undangan.
BAB IV
1.Besaran penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku sesuai dengan modal dasar atau komposisi kepemilikan saham sebasar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah). 2.Pemenuhan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) setiap tahun.
1.Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dianggarkan dalam APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2.Penyertaan modal daerah dalam bentuk asset daerah ditetapkan oleh Walikota sesuai batas kewenangannya. 3.Fasilitas pemerintah daerah berupa kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah yang mengakibatkan perubahan besaran penyertaan modal dan komposisi kepemilikan saham dilakukan dengan persetujuan DPRD. NOREG 20 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU NOMOR 7 TAHUN 2014 f A AMBON TAHUN 2014 NOMOR 7 ERU Diundangkan di Ambon N, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon. "nal 2 Juni 2014 KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, hal yang menyangkut penyertaan modal daerah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 8 1.Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Walikota sebagai bahan evaluasi 2.Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ^ada ayat (1) merupakan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemermtah Daerah atas pelaksanaan APBD 3.Lapaoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan tembusannya kepada DPRD dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah. t I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka harus diikuti dengan pengembangan ekonomi daerah yang dapat meningkatan kesejanteraan masyarakat maka salah satu upaya pemerintah daerah adalah melakukan penyertaan modal daerah pada Badan usaha Milik Daerah pada PT. Bank Pembangunan Maluku. Bahwa Upaya tersebut bertujuan untuk mendaya^unakan asset daerah dalam rangka perlindungan dan stabihtas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah Untuk mencapai tujuan penyertaan modal daerah yang dilaksanakan berdasarkan pnnsip ekonomi perusahaan dansesuai dengan kelayakan usaha. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Cukup Jelas
Cukup Jelas Pasal 3 Huruf (a) Cukup Jelas Huruf (b) Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Nilai nominal setiap lembar saham sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), surat saham tersebut dapat disimpan di kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Maluku disertai tanda terima penitipan surat saham dan penyimpan dan dapat dilihat setiap waktu oleh pemilik saham, dan selama penitipan surat saham tidak dikenakan biaya administrasi. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 5. Ayat(l) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan batas kewenangan Walikota adalah batas nominal nilai asset yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON NOMOR- 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA AMBON KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU • •;> =' • ^^:"-",.-;-*'^^ - j Ayat(3)^^ CukupJelas ^•^ Pasal 6 Ayat (1) CukupJelas Ayat (2)V CukupJelasV Pasal 7•'•••-^ Ayat(l); , Cukup Jelas Ayat (2) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah organisasi yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam hsd ini pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD) pada Badan Pengelola Keuangan Kota Pasal 8• Cukup Jelas Pasal 9'•' . . ' CukupJelas•
CukupJelas
Membuka PDF…