DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pelaksana TSP, program dan bidang kerja TSP, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TSP, penyelesaian sengketa, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, peran serta masyarakat, penghargaan, penghargaan, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nombr 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dmbah beberapa kali^ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah kota Ambon. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Walikota adalah Walikota Ambon. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 6.Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.; 7.Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan. 8 Wilayah sasaran adalah kawasan lindung dan budidaya, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung kebcradaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik. 9.Forum pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP. 10.Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah : a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TSP di Daerah;: b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional; c.mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnyajdan d.mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat. 11.Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah : a.terwujudnya batasan yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya; b.terpenuhinya penyelenggaraan TSP sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam suatu koordinasi; c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TSP secara terpadu dan berdaya guna; d.terlindunginya perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; e.terminimalisirnya dampak negatif keberadaan perusahaan dan teroptimalkannya dampak positif keberadaan perusahaan; dan f.terprogramnya kegiatan Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP. 12.Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas : a.kepastian hukum; b.kepentingan umum; c.kebersamaan; d.partisipatif dan aspiratif; e.keterbukaan; f.berkelanjutan; g.berwawasan lingkungan;

h.kemandirianjdan
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial. 13.Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud pada angka 12 menggunakan Prinsip: a.kesadaran umum; b.kepedulian; c.keterpaduan; d.kepatuhan hukum dan etika bisnis; e.kemandirian; f.sensitivitas; g.keberpihakan;
h.kemitxaan;
i.inisiasi; 4
j.saling menguntungkan, tidak diskriminatif; dan H.^s^seb^gaimana dimaksud pada angka 13 dilaksanakan, dengan berpedoman pada : a.manajemen yang sehat; b.profesional; c.transparan; d.akuntabilitas; e.kreatif dan inovatif; f.terukur; g.berkclanjutan; dan
h.bcrkeadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup TSP meliputi: a.bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; b.kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;dan c.kegiatan yang memacu pertumbuhan ekonomi.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ay at (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung dan/atau tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.^

Pasal 3

Ruang Lingkup TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasian dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

BAB III

PLAKSANAAN TSP

Pasal 4

(1)Pelaksana TSP adalah Perusahaan yang berstatus badan hukum dan badan usaha.
(2)Kriteria Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.mempunyai kekayaan yang terpisah dari pemilik; b.memiliki pengurus; c.mempunyai hak dan kewajiban tersendirijdan d.mempekerjakan tenaga keija atau buruh dengan membayar upah atau bentuk imbalan lain.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a.perseroan terbatas; b.perseroan komanditer; c.badan usaha milik negara; d.badan usaha milik daerah;dan e.bentuk usaha tetap.
(4)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang l(satu) tahun.
(5)Selain Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan TSP.

Pasal 5

Perusahaan dalam Pelaksanaan TSP berhak: a.menyusun program TSP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan; b.menentukan sasaran dari masyarakat yang akan menerima manfaat program TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerahjdan c.mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TSP.

Pasal 6

Perusahaan dalam pelaksanaan TSP berkewajiban: a.menyusun rancangan penyelenggaraan program TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan; b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; c.menetapkan komitmen bahwa program TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan; d.menerima usulan masyarakat baik perorangan dan/atau kelompok sesuai dengan kebutuhah masyarakatjdan e.merencanakan dan melaksanakan TSP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. PROGRAM DAN BIDANG KERJA TSP Bagian Kesatu* Program TSP

BAB IV

:

Pasal 7

(1)Program TSP dapat berbentuk: a.pemberdayaan masyarakat; b.kemitraan dan bina lingkungan; c.investasi; d.sumbangan/donasi;dan/atau e.promosi.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian pada persoalan sosial Pemerintah Daerah yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(3)Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Walikota melalui forum pelaksana TSP di Daerah.
(1)Perusahaan wajib melaksanakan bidang kerja TSP.
(2)Bidang kerja TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.pendidikan; b.kesehatan; c.infrastruktur; d.olahraga dan seni budaya; e.sosial dan keagamaan; f.pelestarian lingkungan hidup; g.usaha ekonomi kerakyatan;
1. h.pemberdayaan masyarakat adat;dan
2. i.bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
(3)Bidang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah di Daerah.
(4)Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
(5)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a.teguran lisan;dan b.teguran tertulis.

Pasal 9

Bidang Kerja TSP dalam pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dapat berbentuk bantuan pendidikan fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 10

Bidang Kerja TSP dalam kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)huruf b dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 11

Bidang Kerja TSP dalam infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum berupa jalan, jembatan, dan irigasi untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 12

Bidang Kerja TSP dalam olahraga dan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni dan olahraga masyarakat.• e.monitoring dan evaluasi program TSP;dan f.pelaporan hasil pelaksanaan program TSP.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…