DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban penduduk, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, data dan informasi kependudukan, peran serta masyarakat, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang PembentukanDaerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang PengelolaanPerkembanganKependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kota Ambon. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Walikota adalah Walikota Ambon. 4.Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 5.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. 6.Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. 7.Pengendalian Penduduk adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya serta mengembangkan kualitas penduduk. 8.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. 9.Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 6.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistim Infonnasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); 7.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON 10.Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal. 11.Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah. 12.Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan. 13.Penyebaran Penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 14.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 15.Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang peri kehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. 16.Daya Tampung Lingkungan Binaan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia, untuk memenuhi peri kehidupan penduduk. 17.Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman. 18.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 19.Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. 20.Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. 21.Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 22.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 23.Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. 24.Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya. a.membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; b.memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya; c.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama; d.berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; e.mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; f.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya tentang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga; 25.Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud adat pembuat keputusan membuat, mengubah/ memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal. 26.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. 27.Kemandirian Keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejeihteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab. 28.Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 29.Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga.

g.bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara
h.mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;
i.menetapkan keluarga ideal secara bertanggungjawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
j.membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
k.mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
1. 1.mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
m.hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
n.mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
o.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
p.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
q.mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r.memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
s.diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
t.memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan. a.menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b.berperan serta dalam pembangunan kependudukan; c.membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi; d.mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga; serta e.memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
(2)Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga; b.advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan c.penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga bagi keluarga miskin dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangam kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah.
(2)Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.
(3)Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan.
(4)Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan: a.pengumpulan,pengolahan,analisis,evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; b.perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan c.pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup. a.penetapan kebijakan daerah; b.fasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; c.pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan d.sosialisasi, advokasi, dan koordinasi.

(1)Pengendalian penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan: a.jumlah, struktur, dan komposisi penduduk; b.pertumbuhan penduduk; dan c.persebaran penduduk.
(2)pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui: a.pengendalian kelahiran; b.penurunan angka kematian; dan c.pengarahan mobilitas penduduk.
(3)Pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan kualitas penduduk melalui peningkatan: a.kesehatan; b.pendidikan; c.nilai agama; d.perekonomian; dan e.nilai sosial budaya.
(4)Pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 12

(1)Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab tentang: a.usia ideal perkawinan; b.usia ideal untuk melahirkan; c.jumlah ideal anak; d.jarak ideal kelahiran anak; e.kesehatan reproduksi.
(2)Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a.pendewasaan usia perkawinan; b.mengatur kehamilan yang diinginkan; c.menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; d.meningkatkan akses dan kualitas informasi pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; e.meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; f.mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
(3)Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apa pun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.

Pasal 13

(1)Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui upaya: a.peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat; b.pembinaan keluarga;

Pasal 11

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keluarga berencana.

Pasal 10

Pengendalian kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penyelenggaraan keluarga berencana.

(5)Tata cara penetapan pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

(1)Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna dan berhasil guna serta diterima dan dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh pasangan suami-istri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau istri.
(2)Pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara: a.menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami-istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama; b.menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan; c.menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan, penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;
1. e.meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi; e.meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas keluarga berencana; f.menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi; g.menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
2. h.melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan anak; dan
3. i.pemberianinformasitentangpencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami-istri.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai akses, kualitas, informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. c.pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat; d.penyelenggaraan apresiasi bagi peserta KB Lestari Teladan.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan komunikasi, informasi dan edukasi.
(3)Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensi.

Pasal 20

(1)Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin.
(3)Penelitian dan pengembangan teknologi alat, obat, dan cara kontrasepsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…