DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai fungsi dan sistematika RUPM, pemantauan penyusunan dan pelaksanaan RUPM.

Isi peraturan

Menetapkan

13.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
15.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
16.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada ahkir periode perencanaan.
18.Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
19.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
20.Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
21.Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

BAB II

FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPM

Pasal 2

(1)RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi Dinas dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan penanaman modal.
(2)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPM Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan RUPM Daerah.

Pasal 3

(1)RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Asas dan Tujuan;
3. c.Visi dan Misi
4. d.Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
  1. 1.Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  2. 2.Persebaran Penanaman Modal; *
  3. 13.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
  4. 14.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
  5. 15.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negen.
  6. 16.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 1 7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada ahkir periode perencanaan.
  7. 18.Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
  8. 19.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
  9. 20.Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
  10. 21.Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan selanjutnya.

Pasal 2

(1)RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi Dinas dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan penanaman modal.
(2)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPM Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan RUPM Daerah.

Pasal 3

(1)RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Asas dan Tujuan;
3. c.Visi dan Misi
4. d.Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
  1. 1.Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  2. 2.Persebaran Penanaman Modal;
  3. 3.Fokus Pengembangan Pangan, Perikanan, Pariwisata, Infrastruktur dan Energi;
  4. 4.Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (green investment);
  5. 5.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM);
  6. 6.Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
  7. 7.Promosi, Kerjasama dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal
5. e.Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM, yang terdiri dari:
  1. 1.Prinsip Dasar;
  2. 2.Tahapan Pelaksanaan RUPM, meliputi: a) Tahap I Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur Berbasis Sumber Daya Lokal (Tahun 2019-2020); b) Tahap II Pengembangan Industri Pengolahan, Pariwisata dan Jasa Perdagangan (Tahun 2021-2022); c) Tahap III Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar (Tahun 2023-2024); d) Tahap IV Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Tahun 2025 );
6. f.Pelaksanaan.
(2)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III

PEMANTAUAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPM

Pasal 4

Kepala Dinas melakukan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Kota memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
(3)Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Sekretaris Kota untuk dibahas dengan Walikota.
(5)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas sesuai kesepakatan dan pembahasan. l

3.Fokus Pengembangan Pangan, Perikanan, Pariwisata, Infrastruktur dan Energi;
4.Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (green investment);
5.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM);
6.Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal;
7.Promosi, Kerjasama dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal

e.Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM, yang terdiri dari:
1. 1.Prinsip Dasar;
2. 2.Tahapan Pelaksanaan RUPM, meliputi: a) Tahap I Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur Berbasis Sumber Daya Lokal (Tahun 2019-2020); b) Tahap II Pengembangan Industri Pengolahan, Pariwisata dan Jasa Perdagangan (Tahun 2021-2022); c) Tahap III Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar (Tahun 2023-2024); d) Tahap IV Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Tahun 2025 );
f.Pelaksanaan.

(2)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Kepala Dinas melakukan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kota.

Pasal 5

( 1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Kota memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.
(3)Pemberian fasilitas, kemudahan dan/ atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
(4)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Sekretaris Kota untuk dibahas dengan Walikota.
(5)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(6)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas sesuai kesepakatan dan pembahasan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 23 November 2020 t wAu 3oN 4, W, ; ,2- .s' w; % Diundangkan di Ambon pada tanggal 23 November 2020 LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 7. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINS! MALUKU (8/29/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2018-2015 I. PENJELASAN UMUM Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di Kota Ambon. Oleh sebab itu, komitmen visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini mengenai:

a.Pendahuluan;
b.Asas dan Tujuan;
c.Visi dan Misi;
d.Arah Kebijakan Penanaman Modal;
e.Peta Panduan (Road Map) Implementasi RUPM; dan
f.Pelaksanaan. II. PENJELASAN PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…