DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Ambon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon; 1.Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingakat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Mengingat Menimbang WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA AMBON KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Daerah ini, yang dimaksuddengan

1.Daerah adalah Kota Ambon. Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA AMBON KEPADA PERUSHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.Peraturan Pemerinta Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Ambon; 11.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2009Nomor 01); a.Memperkuat struktur permodalan melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah b.Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan layanan air minum dan air bersih, meningkatkan kinerja keuangan PDAM Kota Ambon serta memberikan konstribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3.Walikota adalahWalikota Ambon. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaiyutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon 6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon; 7.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah. 8.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/ badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. 9.Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah. 10.Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 11.Pihak Ketiga adalah perorangan, Instansi/lembaga, Badan Usaha yang berbadan hukum yang dapat melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah, yaitu BUMN, BUMD dan Badan Usaha lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia. 12.Perusahaan Daerah selanjutnya disebut PD adalah Badan Usaha yang pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sebagian besar atau seluruh modalnya berasal dari asset daerah, yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai asset daerah yang dipisahkan. 13.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. t

BAB II

TUJUAN Pasal 2 Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Ambon adalah :

Pasal 6

Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PDAM Kota Ambon dari bagian laba secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan teihadap peVaksanaan penyertaan. mod^d daetah. BABV SUMBER DANA

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kota Ambon bersumber dari APBD.

BAB IV

BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 5.459.631.500,- (Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Ambon sebesarRp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) yang dianggarkan pada APBD sampai dengan tahun anggaran 2015 PemenuhanPenyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal sebesar 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) setiap tahun Setiap penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Ambon ditetapkan dengan Peraturan Daerah. a.uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; b.barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai denganuang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dcngan peraturan perundang-undangan. DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUK^ NOREG 21 PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2014 HERU A AMBON TAHUN 2014 NOMOR 8 f Diundangkan di Ambon N, Ditetapkan di Ambon,

BAB III

JENIS PENYERTAAN MODAL Pa8al3 Jenis penyertaan modal daerah dapatberupa :

Pasal 9

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, hal yang menyangkut penyertaan modal daerah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang dibcntuk oleh Walikota.

Pasal 8

Direkai PDAM Kota Ambon wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Walikota sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggung jawaban tahunan Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD. 1 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3 Huruf (a) Cukup Jelas Huruf (b) Cukup Jelas Pasal 4. Ayat(l) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bcrtanggungjawab maka harus diikuti dcngan pcngcmbangan ekonomi daerah yang dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat maka salah satu upaya pemerintah daerah adalah melakukan penyertaan modal daerah pada Badan usaha Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kota Ambon. Bahwa upaya tersebut bertujuan untuk mendayagunakan asset daerah dalam rangka perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli daerah Untuk mencapai tujuan penyertaan modal daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON NOMOR- 8 TAHUN2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA AMBON KEPADA PERUSHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON 1 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 298 Ayat (4) Cukup Jclas

Pasal 5

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…