DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, penataan negeri, kewenangan negeri, pemerintahan negeri, hak dan kewajiban negeri dan masyarakat negeri, lembaga kemasyarakatan negeri dan lembaga adat negeri, peraturan di negeri, keuangan dan kekayaan negeri, kerja sama negeri, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Tentang Negeri. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18 B ay at (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang ^Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 1. 2. Mengingat c. Menimbang : a. PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 8 TAHUN2017 TENTANG NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik • Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Parubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pemerintah Desa; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 15.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON Dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku; 3.Daerah adalah Kota Ambon; 4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 5.Walikota adalah Walikota Ambon;# 6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon; 8.Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Ambon; 9.Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Ambon; 10.Camat adalah Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan; 11.Kecamatan adalah daerah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Ambon; 12.Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 13.Peraturan Negeri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh kepala pemerintah negeri setelah dibahas dan disepakati bersama saniri negeri. 14.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 15.Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 16.Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di negeri; 17.Kepala Pemerintah Negeri dalah unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan ; 18.Sekretaris Negeri adalah perangkat kepala pemerintah negeri yang melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan negeri; 19.Kewang adalah polisi hutan sebagai perangkat saniri kepala pemerintah negeri yang melaksanakan tugas pengawasan kekayaan sumber daya alam negeri dalam petuanan negeri; 20.Saniri Negeri adalah badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintah negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampimg dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri; 21.Musyawarah Negeri adalah rapat terbuka yang diselenggarakan oleh Saniri Negeri dengan melibatkan pemerintah negeri dan masyarakat negeri; 22.Soa adalah suatu persekutuan teritorial genealogis yang ada di Negeri, yang terdiri atas beberapa Mata rumah; 23.Kepala Soa adalah kepala persekutuan teritorial genealogis yang berkedudukan dalam saniri negeri dan bertugas membantu kepala pemerintah negeri dalam pelaksanaan pemerintahan negeri, mewakili soa; 24.Mata rumah parentah adalah mata rumah yang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri; 25.Marinyo adalah perangkat saniri kepala pemerintah negeri yang diserahi tugas menyampaikan berita yang berkaitan dengan tugas-tugas Pemerintahan maupun adat istiadat negeri; 26.Kampong atau disebut nama lain adalah suatu persekutuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dalam petuanan negeri; 27.Kepala Kampong adalah kepala persekutuan masyarakat yang membantu kepala pemerintah negeri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pada suatu wilayah tertentu dalam petuanan Negeri; 28.Kewenangan Negeri adalah hak dan kekuasaan pemerintah negeri untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. 29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri selanjutnya disingkat APBNegeri adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negeri; 30.Lembaga Kemasyarakatan Negeri adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan negeri yang merupakan mitra pemerintah negeri dalam 'rangka pemberdayaan dan peningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

BAB II

PENATAAN NEGERI

Pasal 2

(1)Negeri yang berada dalam wilayah daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, hukum adat setempat serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(2)Di sebagian wilayah negeri dapat dibentuk desa berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat di negeri.
(3)Desa tidak dapat berubah status menjadi negeri.

Pasal 3

•

(1)Penetapan negeri adat hams memenuhi syarat: a.kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b.kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat* dan c.kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya: a.masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok; b.pranata pemerintahan adat; c.harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau d.perangkat norma hukum adat.
(3)Pranata pemerintahan adat dan harta kekayaan adat dan atau benda adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c meliputi: a.nama teon negeri; b.baileo; c.batu pamali; d.mata rumah asal/asli; e.soa; f.upacara adat negeri; g.unsur adat istiadat yang diakui masyarakat adat setempat yang selanjutnya diatur oleh Peraturan Negeri.
(4)Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila: a.keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan b.substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
(5)Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang: a.tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b.substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dibentuk Kampong atau disebut dengan nama lain di Negeri yang dipimpin oleh Kepala Kampong.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Negeri.

Pasal 5

(1)Untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa.
(2)Peningkatan status Kampong menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Negeri, kondisi sosial budaya serta pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk setempat.
(3)Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh kesepakatan dalam Musyawarah Negeri atau Saniri Besar yang diselenggaj-akan oleh Saniri Negeri.
(4)Pembentukan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Daerah.

BAB III

KEWENANGAN NEGERI

Pasal 6

Kewenangan Negeri meliputi: a.kewenangan berdasarkan hak asal usul; b.kewenangan lokal berskala Negeri; c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Kewenangan Negeri berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a.pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b.pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c.pelestarian nilai sosial budaya Negeri; d.penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e.penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f.pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Negeri berdasarkan hukum adat yang berlaku di Negeri; dan g.pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Negeri.

Pasal 8

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh Negeri paling sedikit meliputi: a.penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; b.pranata hukum adat; c.pemilikan hak tradisional; 4 d.pengelolaan tanah kas Negeri; e.pengelolaan tanah ulayat; f.kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Negeri; g.pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri; dan h.masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri.

Pasal 9

Kriteria kewenangan lokal berskala Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a.kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b.kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Negeri yang mempunyai dampak internal Negeri; c.kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari- hari masyarakat Negeri; d.kegiatan yang telah dijalankan oleh Negeri atas dasar prakarsa Negeri; e.program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Negeri; dan f.kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi: a.individu; b.organisasi kemasyarakatan; c.perguruan tinggi; d.lembaga swadaya masyarakat; e.lembaga donor; dan f.perusahaan.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Negeri meliputi: a.bidang pemerintahan Negeri, b.pembangunan Negeri; c.kemasyarakatan Negeri; dan d.pemberdayaan masyarakat Negeri.

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…