Pemilik rumah kos dilarang : a.Melanggar ketentuan perizinan; b.Menggabungkan penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos kecuali suami istri yang sah; c.Bersikap diskriminatif terhadap penghuni kos; d.Membiarkan/melindungi penghuni kos yang melanggar peraturan/tata tertib yang berlaku; dan e.Menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum. Bagian Kedua Penghuni Rumah Kos Pasal 6
(1)Penghuni rumah kos berkewajiban :
a.mentaati semua peraturan/tata tertib rumah kos; b.menjaga ketentraman dan ketertiban serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarkat sekitar; c.saling menghormati sesama penghuni kos; d.menerima tamu di tempat yang telah disediakan/ruang khusus bertamu; e.melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada pemilik dan Ketua RT setempat paling lambat 1x24 jam sejak kedatangannya; f.berperan aktif dalam kegiatan yang kemasyarakatan dan bertasipasi terhadap pembangunan lingkungan.
(2)Penghuni rumah kos dilarang :
a.Menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya (napza) dan minuman keras (miras); dan b.Melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum. BABV PERAN SERTA MASYRAKAT Pasal 7 (1)Dalam penyelenggaran rumah kos, masyarakat berhak mendapat akses informasi dan akses partisipasi. (2)Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.informasi tentang adanya rencana pendirian rumah kos; b.informasi tentang mekanisme pemberian izin. (3)Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.pengajuan keberatan tentang rencana pendirian rumah kos disekitar lingkungan tempat tinggal; b.melakukan pengaduan kepada perangkat daerah/instansi terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik/pengelola dan penghuni rumah kos. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8 (1)walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran rumah kos; (2)dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan perangkat daerah terkait dengan tugas dan fungsinya. (3)pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, pemantauan dan evaluasi. (4)Pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi mendadak dan penertiban non yustisial dengan peraturan perundang- undangan.
(5)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk tim koordinasi yang beranggotakan dari perangkat daerah/instansi terkait.
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 9 (1)Pemilik rumah kos yang melanggar ketentuan sebagiman dimaksud pada Pasal 6, dikenakan sanksi administratif. (2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a.teguran lisan; b.teguran tertulis; c.pengehentian sementara kegiatan; d.penghentian tetap kegiatan; e.pencabutan sementara izin; f.pencabutan tetap izin; g.denda administratif dan/atau;
h.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA