DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan penetapan negeri, penetapan negeri, batas wilayah negeri, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon; 1.Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3.* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat Menimbang .6. Peraturan Pemerintali Nomor 15 Takm Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Mayarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NEGERI DI KOTA AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku; 3.Daerah adalah Kota Ambon; 4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan d^erah otonom; 5.Kepala Daerah adalah Walikota yang selanjutnya disebut Walikota Ambon; 6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon; 8.Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang petuanan, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asa usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9.Batas wilayah Negeri adalah batas wilayah administrasi Negeri termasuk wilayah petuanan Negeri baik di darat maupun di laut a.memberikan pengakuan dan penghormatan atas Negeri dalam wilayah Kota Ambon; b.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Negeri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Negeri; d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Negeri, untuk pengembangan potensi dan aset Negeri guna kesejehteraan bersama; e.membentuk Pemerintaban Negeri yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab; f.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Negeri guna mempercepat perwujudan kesejehteraan umum; g.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Negeri guna mewujudkan masyarakat Negeri yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan Nasional;

h.memajukan perekonomian masyarakat Negeri serta mengatasi kesenjangan pembangunan Daerah maupunNasional;
i.memperkuat masyarakat Negeri sebagai subjek pembangunan.

(1)Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hujkum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(2)Negeri dalam wilayah Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a.Negeri Laha;• b.Negeri Tawiri; c.Negeri HativeBesar; d.Negeri Rumahtiga; e.Negeri Passo; f.Negeri Halong; g.Negeri BatuMerah;
1. h.Negeri Soya;
2. i.Negeri Hative Kecil;
3. j.Negeri Hutumuri;
4. k.Negeri Hatalai.
  1. 1.Negeri Ema;
5. m.Negeri Leahari;
6. n.Negeri Rutong;
7. o.Negeri Naku; NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU: (22/9/2017) ON TAHUN 2017 NOMOR 9. AYA AMBON, Ditetapkan di Ambon t 2017 Diundangkan di Ambon ^ : ^Maret 2017
8. p.Negeri Hukurila;
9. q.Negeri Kilang;
10. r.Negeri Urimessing;
11. s.Negeri Nusaniwe;
12. t.Negeri Amahusu;
13. u.Negeri Latuhalat;
14. v.Negeri Seilale;

BAB IV

BATAS WILAYAH NEGERI

Pasal 4

Batas-batas petuanan Negeri ditetapkan oleh Walikota secara bertahap melalui penelitian dan pengkajian oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Negeri berdasarkan prosedurnya yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. BABV

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon. I. UMUM Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan upaya nyata pemerintah untuk mengatur mengenai otonomi daerah dan pembagian kewenangan terhadap pemenuhan harapan obyektif masyarakat akan pentingnya demokratisasi dan kemandirian otonomi masyarakat. Hal itu setidaknya telah menjawab gagasan tentang perlunya pembagian kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah khususnya daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom, baik di bidang pemerintahan maupun keuangan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang diakui secara nyata dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah mengenai sistem pemerintahan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya oleh Negara diatur dalam suatu peraturan yang menjadi payung hukum dan dasar penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengakuan, penghargaan dan penghormatan yang diberikan dengan disebutkan bahwa "Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain", pengejawantahan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain secara umum di Provinsi Maluku dan khususnya Kota Ambon disebut dengan "Negeri". Berdasarkan ketenteuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, menegaskan bahwa "Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". Dengan demikian, ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini ialah menegaskan keberadaan Negeri di Kota Ambon melalui Penetapan Negeri di Kota Ambon yang berjumlah 22 (dua puluh dua) Negeri Adat yang tidak lagi dapat ditambah jumlahnya karena akan merusak tatanan Negeri Adat di Kota Ambon yang sudah ada, hidup dan terpelihara di tengah masyarakat Kota Ambon hingga saat ini. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR9 TAHUN2017 TENTANG PENETAPAN NEGERI DI KOTA AMBON f TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 331. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Negeri-Negeri yang telah disebutkan merupakan Negeri Adat yang sudah ada saat ini yang ditetapkan pertama kalinya dan hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5• Cukup jelas. Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, hukum adat setempat serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negeri di Maluku, Kota Ambon khu^usnya adalah sebuah realitas sosial yang hidup,dihormati, dan tetap dipatuhi oleh masyarakat karena memiliki simbol-simbol, kharisma dan aturan-aturan yang bijak dari unsur asli masyarakatnya yang mampu mengendalikan interaksi sosia). dan menciptakan ketertiban dan kestabilan politik pemerintahan Negeri. Sekalipun mengalami pasang surut akibat kebijakan pemerintah di masa lampau namun aktivitas masyarakat Ambon tetap mencerminkan nilai-nilai dan norma sebagai suatu masyarakat adat dengan ciri-ciri : 1.Memiliki kelembagaan adat (Saniri, Soa, dan sebagainya); 2.Memptmyai wilayah petuanan Negeri; 3.Mempunyai simbol-simbol adat (Baileo dan sebagainya); 4.Mempunyai hubungan magis religius dengan lingkungan dan dalam interaksi antar individu dan kelompok; 5.Memiliki upacara atau ritus-ritus adat tertentu; 6.Memiliki bahasa asli yang dapat dipakai, minimal dalam upacara-upacara adat atau pertemuan-pertemuan tertentu; 7.Mempunyai keturunan asli yang sudah secara turun temurun menguasai wilayah petuanan; dan 8.Mempunyai aturan-aturan yang dapat mengatur hubungan antar individu dan kelompok maupun dengan lingkungan sekitarnya. Penetapan Negeri di Kota Ambon dalam Peraturan Daerah Kota Ambon adalah satu upaya yang perlu diapresiasi karena hal tersebut hams dipahami sebagai upaya perlindungan dan penghargaan terhadap adat istiadat dan sistem nilai budaya yang dimiliki masyarakat adat Kota Ambon.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…