Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; 2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku; 3.Daerah adalah Kota Ambon; 4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan d^erah otonom; 5.Kepala Daerah adalah Walikota yang selanjutnya disebut Walikota Ambon; 6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Ambon; 8.Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang petuanan, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asa usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9.Batas wilayah Negeri adalah batas wilayah administrasi Negeri termasuk wilayah petuanan Negeri baik di darat maupun di laut BAB II TUJUAN PENETAPAN NEGERI Pasal 2 Penetapan Negeri bertujuan : a.memberikan pengakuan dan penghormatan atas Negeri dalam wilayah Kota Ambon; b.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Negeri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; c.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Negeri; d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Negeri, untuk pengembangan potensi dan aset Negeri guna kesejehteraan bersama; e.membentuk Pemerintaban Negeri yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab; f.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Negeri guna mempercepat perwujudan kesejehteraan umum; g.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Negeri guna mewujudkan masyarakat Negeri yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan Nasional;
h.memajukan perekonomian masyarakat Negeri serta mengatasi kesenjangan pembangunan Daerah maupunNasional;
i.memperkuat masyarakat Negeri sebagai subjek pembangunan.
BAB III PENETAPAN NEGERI Pasal 3 (1)Negeri yang berada dalam wilayah Kota Ambon merupakan kesatuan masyarakat hujkum adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal-usul, hukum adat setempat yang sudah ada sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2)Negeri dalam wilayah Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a.Negeri Laha;• b.Negeri Tawiri; c.Negeri HativeBesar; d.Negeri Rumahtiga; e.Negeri Passo; f.Negeri Halong; g.Negeri BatuMerah;
h.Negeri Soya;
i.Negeri Hative Kecil;
j.Negeri Hutumuri;
k.Negeri Hatalai.
1.Negeri Ema;
m.Negeri Leahari;
n.Negeri Rutong;
o.Negeri Naku;
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU: (22/9/2017) ON TAHUN 2017 NOMOR 9. AYA AMBON, Ditetapkan di Ambon t 2017 Diundangkan di Ambon ^ : ^Maret 2017
p.Negeri Hukurila;
q.Negeri Kilang;
r.Negeri Urimessing;
s.Negeri Nusaniwe;
t.Negeri Amahusu;
u.Negeri Latuhalat;
v.Negeri Seilale;
BAB IV BATAS WILAYAH NEGERI