DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Tugas dan Wewenang, Perencanaan, Pembangunan, Perizinan, Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan, Pengelolaan, Peningkatan Kualitas, Pengendalian, Kelembagaan, Hak dan Kewajiban, Pendanaan dan Sistem Pembiayaan, Peran Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat II Dalam Daerah Wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 4.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);! 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); rencana fungsi danlanjut mengenai permohonan izin bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, ketentuan lebih pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Walikota adalah Walikota Ambon. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. unsur penyelenggara TENTANG RUMAH Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kota Ambon. 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON SUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON 1955 Nomor 30,Negara Republik Indonesia Tahun
6.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangga Sendiri (Lembaran 6.Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 7.Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 8.Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. 9.Rumah Susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang tugas pelaksanaan pejabat dan/ atau pegawai negeri. 10.Rumah Susun Komersil adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapat keuntungan. 11.Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. 12.Sertifikan Hak Milik Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat SHM Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun diatas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai diatas tanah hak pengelolaan. 13.Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat SKBG Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun diatas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa. 14.Fidusia adalah penagihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 15.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum. 16.Pelaku Pembangunan Rumah Susun adalah badan hukum yang melakukan pembangunan rumah susun. 17.Pertelaan adalah keterangan terinci atau uraian mengenai batasan yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun yang dapat dimiliki secara perorangan, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta nilai perbandingan proporsionalnya.

Pasal 4

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi: a.pembangunan; b.penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan; c.pengelolaan; d.peningkatan kualitas; e.kelembagaan; dan f.pendanaan dan sistem pembiayaan.

Pasal 5

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan rumah susun sesuai dengan tujuannya.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas : a.merumuskan kebijakan dan strategi dibidang rumah susun; b.menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun; c.melaksanakan fungsi sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang- undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun; d.melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan dan penataan lingkungan hunian rumah susun; e.memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun; f.melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun; g.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun;

h.mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara;
i.memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat terutama bagi MBR;
j.memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas lingkungan untuk rumah susun umum, rumah susun negara, dan rumah susun khusus.
k.melaksanakan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi dibidang rumah susun; dan
1. 1.melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun;
m.memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat; dan
n.mengiventarisasi, mencatat, dan memetakan tanah, prasarana, sarana, utilitas umum, dan bangunan yang menjadi bagian dari rumah susun.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam melaksanakan penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang : a.menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun; b.menyusun dan menyempurnakan peraturan daerah di bidang rumah susun; c.menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rumah susun; d.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi rumah susun; e.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan strategi, serta progam dibidang rumah susun; f.memfasilitasi pengelolaan bagian bersama, dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara; g.menetapkan zona dan lokasi pembangunan rumah susun;

h.memfasilitasi kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Hukum dalam penyelenggaraan rumah susun;
i.memfasilitasi pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang aman bagi kesehatan serta mengutamakan sumber daya setempat dan kearifan lokal arsitektur;
j.memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara; dan
k.memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara di daerah.

(1)Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan/atau rumah susun negara.
(2)Tanggung jawab dalam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.
(3)Biaya pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR.
(2)Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a.fasilitasi dalam pengadaan tanah; b.fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah; c.fasilitasi dalam proses perizinan; d.fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah; e.insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau f.bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(3)Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a.kredit kepemilikan sarusun dengan suku bunga rendah; b.keringanan biaya sewa sarusun; c.asuransi dan penjaminan kredit pemilikan rumah susun; d.insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau e.sertifikasi sarusun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara petnberian insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta bantuan dan kemudahan kepada MBR diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 11

(1)Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi: a.penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun; b.penetapan zonasi pembangunan rumah susun; dan c.penetapan lokasi pembangunan rumah susun.
(2)Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial.
(3)Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan : a.kepadatan bangunan; b.jumlah dan kepadatan penduduk; c.rencana rinci tata ruang; d.layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum; e.layanan moda transportasi; f.alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun; g.layanan informasi dan komunikasi;

h.konsep hunian berimbang; dan
i.analisis potensi kebutuhan rumah susun. BABV PEMBANGUNAN

Pasal 13

(1)Pembangunam rumah susun dapat dibangun atas tanah : a.Hak milik; b.Hak guna atau hak pakai atas tanah negara; dan c.Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
(2)Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan diatas tanah hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…