DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, persyaratan kualitas air, peralatan produksi, higiene sanitasi, izin usaha depot air minum, kewajiban, larangan, pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Depot Air Minum; Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1985 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentgang pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 3.Undang-Undang Nomoi 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kota Ambon 2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4.Walikota adalah Walikota Ambon 5.Dinas adalah Instansi Terkait Pemerintah Kota Ambon yang terlibat langsung dalam Proses Ijin Usaha, Pemanfaatan, Pengawasan kualitas, dan Kesehatan Air 6.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Ambon; 7.Badan adalah Sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 5.PeraturanMenteriKesehatanNomor 492/Menkes/IV/2010 tentang Persyaratan Kuahtas Air; 6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Hygiene dan Sanitasi Depot Air Minum; 7.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON dan WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM 8.Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. 9.Air minum adalah air yang melalui proses atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum; 10.Izin Usaha Depot Air Minum adalah Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; 11.Pemohon adalah Orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini; 12.Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air beku; 13.Sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap semua factor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi kesehatan pribadi hidup manusia. 14.Higiene dan Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi. 15.Wadah adalah tempat untuk mewadahi air minum dari bahan tara pangan (food grade), tahan suhu minimal 60*C (enam puluh derajat celcius) dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan. 16.Mesin dan peralatan pengolahan air minum adalah semua mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan. 17.Maksud dari peraturan daerah ini adalah : a.melindungi masyarakat yang menkonsumsi air minum isi ulang dari bahaya tercemarnya air oleh bakteri Koliform dan Escherichia Coli dan bahan kimia yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit. b.untuk menjamin hak pelaku usaha melalui kepastian hukum dalam bentuk perizinan sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen pengguna air minum 18.Tujuan dari peraturan daerah ini adalah mengatur pemilik usaha untuk mengutamakan hygiene dan sanitasi produksi melalui: a.Pemeliharaan peralatan yang digunakan; b.Pengecekana kualitas air yang diproduksi agar aman bagi kesehatan; c.Fasilitas sanitasi pada sarana bangunan untuk kegiatan usaha yang digunakan. d.menjamin kwalitas pelayanan air minum melalui higyene sanitasi; e.melindungi hak konstitusional konsumen; f.mengembangkan iklim usaha g.membudayakan praktek ekonomi berbasis kesehatan. 19.Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah : a.Persyaratan kualitas air, peralatan produksi, hygiene sanitasi; b.Izin usaha depot air minum; c.Kewajiban dan larangan; d.Peran serta masyarakat; e.Pembinaan dan pengawasan; dan f.Sanksi

(1)Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.
(2)Air minum yang aman bagi kesehatan, apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat sebagai parameter wajib dan parameter tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Air Minum;
(3)Pelasanaan pengujian parameter wajib kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di laboratorium.
(4)Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk parameter fisika dan kimiawi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan untuk mikro biologis setiap 3 (tiga) bulan.

BAB II

PERSYARATAN KUALITAS AIR, PERALATAN PRODUKSI, HIGIENE SANITASI

Pasal 3

(1)Air yang akan menjadi air baku wajib dilakukan pemeriksaan kualitas secara fisika, kimia dan bakteriologi yang termuat dalam parameter kualitas air sebelum digunakan dan/atau dijual sebagai air baku depot air minum.
(2)Air untuk produksi air minum isi ulang adalah air yang berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah, mata air pegunungan atau sumber air bersih yang terlindung, jauh dari sumber atau bahan pencemar.
(3)Air baku atau air hasil produksi depot air minum wajib dilakukan pengawasan kualitas air meliputi: a.pengawasan internal;dan b.pengawasan eksternal
(4)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan oleh penyelenggara air baku dan/atau penyelenggara air minum.
(5)Pengawasan eksternal sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
(1)Setiap peralatan produksi wajib dilengkapi alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri dan tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air.
(2)Kriteria alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota
(1)Setiap pekerja atau penjamah yang melakukan pekerjaan pengisian air minum wajib menaati dan melaksanakan hygiene sanitasi perorangan.
(2)Hygiene sanitasi perorangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikasi penjamah yang didapat setelah dinyatakan lulus pada pelatihan atau kursus hygiene sanitasi.
(3)Pelatihan atau kursus hygiene sanitasi diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan.
(4)Setiap DAM harus melakukan pemeriksaan penjamah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(1)Galon dari pembeli wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum diisi air minum hasil produksi.
(2)Setiap selesai melakukan pengisisan, galon wajib segera ditutup dengan tutup baru.
(3)Pembeli harus diberikan tissue sanitasi untuk pembukaan tutup gallon.
(1)Bangunan DAM wajib memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
(2)Persayaratan hygiene sanitasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.Lokasi bangunan lokasi yang bebas dari lokasi pencemaran dan penularan penyakit b.Depan bangunan tertutup kaca dan dengan pintu transparan; c.Luas lantai minimal 2m x 4m d.Dinding bangunan kedap air, rata, bersih dan dicat berwama terang; e.Lantai bangunan bersih, tidak licin dan kering; f.Tersedia ventilasi bangunan yang berfungsi dengan baik untuk sirkulasi udara dalam ruangan bangunan g.Atap bangunan tidak bocor dan tidak menjadi sarang tikus dan serangga;
1. h.Tempat pencucian gallon terpisah dengan pengisian gallon;
2. i.Menyediakan wastafel/tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptic dan alat pengering/lap;dan
3. j.Menyediakan tempat sampah dari bahan kedap air yang menggunakan tutup dan dipastikan terangkut dalam 24 jam.

Pasal 11

Depot air minum wajib memiliki tanda daftar industri (TDI) dan tanda daftar perusahaan (TDP).

Pasal 12

(1)Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari : a.fotocopy alas hak bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha; b.fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dan lampiran gambar; c.fotocopy Bukti Kontrak Sewa;
(1)Setiap orang atau badan yang melakukan usaha DAM wajib memilki Izin usaha Depot Air Minum.
(2)Izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
(3)DAM wajib memiliki Surat Keterangan (sertifikat) Laik Higiene/Sanitasi yang dikeluarkan Dinas Kesehatan.
(4)Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh pembeli.

Pasal 10

DAM wajib memiliki surat jaminan pasokan air baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki ijin pengambilan air dari instansi yang berwenang.

(3)Dalam bangunan/ruang produksi bebas dari Vektor binatang pembawa penyakit lalat,tikus,kecoa,dan binatang peliharaan
(4)Pemilik usaha dan penjaga usaha wajib menggunakan sandal bersih yang tidak dibawa keluar ruangan atau hanya dipergunakan dalam ruangan.
(5)Pembeli air dilarang masuk menggunakan alas kaM berupa sandal atau sepatu dari luar kedalam ruangan.
(1)Obyek Izin DAM adalah semua sarana dan prasarana untuk proses isi air minum ulang di lokasi tertentu.
(2)Subyek Izin Depot Air Minum adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan penjualan air minum. d.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); e.akte Pendirian Badan Hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum); f.gambar Denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan Gambar Situasi (site plan) dengan ukuran 1 : 1000 sesuai dengan 1MB; g.surat keterangan Domisili Tempat Usaha diketahui oleh Camat;
1. h.melampirkan keterangan Jenis Alat, Kapasitas produksi, jumlah yang dipergunakan untuk usaha/kegiatan pengolahan air minum;
2. i.melampir Rekomendasi dari Dinas Kesehatan berupa Jaminan Hygiene Sanitasi alat yang digunakan serta hasil uji laboratorium kualitas air minum isi ulang.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin sebagimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

Pasal 13

Dalam rangka pembinaan setiapl (satu) tahun wajib melaporkan usahanya.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 14

(1)Setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin usaha/kegiatan DAM.
(2)Setiap pemegang Izin DAM diwajibkan memasang plat nomor izin dan nama Depot.
(3)Pemilik DAM minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan wajib melakukan uji laboratorium kualitas air.
(4)Pemilik DAM wajib melaporkan hasil uji kualitas air kepada Dinas Kesehatan.
(5)Pemilik DAM wajib memeriksa wadah yang dibawa konsumen layak pakai.
(6)Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada DAM. BABV LARANGAN

Pasal 15

(1)DAM dilarang menjual air isi ulang pada toko, hanya menjual langsung kepada konsumen.
(2)DAM dilarang memiliki "stock? produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
(3)DAM dilarang menyediakan wadah yang bermerek untuk diisi ulang.
(4)DAM dilarang memasang segel "shrink wrap^ pada wadah

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 16

(1)Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pengawasan ditugaskan kepada Dinas Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengawasan juga dilakukan oleh Masyarakat sebagai wujud peran serta masyarakat, dalam bentuk penyampaian pendapat, pemberitahuan adanya perbuatan yang melanggar Perundang-Undangan, tindakan yang merugikan masyarakat.
(3)Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD).

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(1)Setiap usaha/kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
(2)Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Walikota berwenang: a.melakukan penutupan/penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b.memberikan sanksi administratif pada tempat usaha yang melanggar izin
(3)Tindakan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b dapat berupa : a.Peringatan tertulis; b.Penghentian sementara usaha/kegiatan; c.Pembekuan izin; d.Pencabutan izin.
(4)Selain sanksi administratif dapat pula dikenakan denda setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai biaya perizinan atas kelalaian dari pihak pemilik usaha/kegiatan Depot Air Minum.
(5)Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 disetorkan ke Kas Daerah selambat- lambatnya 1 (satu) hari masa kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1)Penyidikan tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan konsumen.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelangggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. a.Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut. b.Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…