DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Banda Aceh

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 2 pasal tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2023.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota BandaAceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ari.caman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020. Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Uridang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 1 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07 /2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 837);
12.Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh tahun 2022 Nomor 8);
13.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 69 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 69);
14.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh ~Galaz.Kgte Banda Aceh Tahun 2022 Nmor 44 tentang Republik Lembaran MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3.Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6.Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta selanjutnya disebut. penerima subsidi adalah badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
7.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
10.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD kepada pihak ketiga. 1 1 Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
12.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBK.
13.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15.Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBK.
16.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
17.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18.Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta yang bertujuan agar hasil produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat.
19.Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
20.Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah audit yang ditujukan untuk meyakini kesesuaian pelaksanaan kegiatan, program, atau hal lain yang tidak termasuk dalam kategori audit keuangan dan audit operasional/kinerja.

Pasal 2

Belanja subsidi dimaksudkan untuk menganggarkan bantuan subsidi dari Pemerintah Kota kepada penerima subsidi, dengan tujuan agar harga produk atau jasa pelayanan umum yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat.

Pasal 3

Produk atau jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan produk bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan penting yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 1er11]gno.1ndnon

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

(1)Penerima subsidi meliputi:
1. a.Badan Usaha Milik Negara;
2. b.Badan usaha Milik Daerah; dan/ atau
3. c.Badan usaha Milik Swasta.
(2)Penerima Subsidi sebelum diberikan subsidi dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai ketentun peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
(4)Dalam ha! tidak terdapat kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(5)Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
(6)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
(7)Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah cukup melampirkan Japoran keuangan yang telah diaudit tahun sebelumnya oleh Kantor Akuntan Publik yang menyatakan keuangan wajar sebagai penerima subsidi.
(8)Badan Usaha Milik Swasta cukup melampirkan surat dari Kantor Akuntan Publik yang menyatakan Jayak secara keuangan mampu melayani penerima manfaat subsidi.

Pasal 5

Pemberian belanja subsidi dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah, kajian dari SKPD terkait terhadap harga produk atau jasa pelayanan umum masyarakat, dan/atau usulan belanja subsidi dari penerima subsidi.

BAB III

PENGANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 6

(1)SKPD pelaksana mengusulkan rencana belanja subsidi secara tertulis kepada walikota melalui TAPK dengan melengkapi dokumen pendukung.
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a) Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat latar belakang uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan vang melatar belakangi kebutuhan b) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik atau lembaga lain yang independen yang ditetapkan dengan keputusan walikota; c) Data/profil calon penerima subsidi;
(3)Berdasarkan usulan yang diajukan oleh SKPD, TAPK melakukan evaluasi atas belanja subsidi yang diusulkan o!eh SKPD.
(4)Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh TAPK menjadi dasar untuk dituangkan dalam dokumen KUA/PPAS yang selanjutnya dijabarkan dalam RKA-SKPD yang membidangi urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya, pada jenis belanja bantuan subsidi, sesuai kode rekening berkenaan.
(5)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pelaksanaan anggaran belanja subsidi berdasarkan atas DPA SKPD

Pasal 8

(1)SKPD yang membidangi urusan pemerintahan sesuai tugas dart fungsinya mengajukan permohonan pencairan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
1. a.pakta integritas yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan;
2. b.rencana kebutuhan anggaran dan penggunaannya;
3. c.kuitansi bermaterai cukup dan
4. d.Fotokopi rekening bank penerima subsidi.
(2)Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan langkah sebagai berikut:
1. a.Meneliti DPA untuk memastikan bahwa pembayaran dimaksud tersedia dan tidak melebihi anggaran;
2. b.meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana telah disediakan; dan
3. c.meneliti kelengkapan dan validitas dokumen pendukung lainnya.
(3)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat dagdahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
(4)PPK- SKPD melakukan verifikasi atas SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan langkah sebagai berikut:
1. a.meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
2. b.meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana belanja terkait telah disediakan;
3. c.meneliti kelengkapan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.meneliti keabsahan dokumen pendukung; dan
5. e.meneliti kesesuaian jumlah perhitungan Pengajuan Langsung dengan dokumen pendukung.
(5)Dalam ha! terdapat ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.
(6)Dalam ha! hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dinyatakan lengkap dan sah, PPK- SKPD menyiapkan pengajuan SPM-LS untuk ditandatangani PA/KPA.
(7)PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi :
1. a.surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
2. b.surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen
(8)SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Kuasa BUD berkewajiban untuk :
1. a.meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterbitkan PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
2. b.menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran;
3. c.menguji ketersediaan dana kegiatan yang bersangkutan; dan
4. d.memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
(9)Dalam hal SPM-LS yang diajukan dinyatakan lengkap dan sah, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM-LS diterima.
(10)Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D atas SPM-LS yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) apabila :
1. a.tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA dan/atau;
2. b.pengeluaran tersebut melampaui pagu.

Pasal 9

(1)Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan belanja subsidi yang diterimanya.
(2)Pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :
1. a.laporan penggunaan belanja subsidi oleh penerima subsidi;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
3. c.bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota dengan tembusan SKPD yang membidangi urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang bersumber dari belanja subsidi yang dilaksanakan oleh penerima subsidi.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dengan tembusan SKPD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengawasan. Pasal 1 1 Pemerintah Kota berhak melakukan pemeriksaan kepada penerima subsidi melalui SKPD yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengawasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Berdasarkan monitoring, evaluasi, pelaporan dan/ atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 1 1 terhadap penggunaan belanja subsidi yang dilaksanakan penerima subsidi, apabila penggunaan/peruntukan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka penerima subsidi harus mengembalikan dana yang telah diterima kepada Pemerintah Kota.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…