DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2017

Nomor: 01
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. KEWENANGAN 4. MANAJEMEN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN KAMERA PENGAMAN 5. PENGAWASAN KEAMANAN 6. KETENTUAN PENYIDIKAN 7. KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF 8. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya menciptakan dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkesinambungan tersebut, perlu dilakukan peningkatan upaya - upaya dan langkah -langkah dalam penanganan, pencegahan, deteksi dini secara terkoordinasi yang melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, swasta serta partisipasi seluruh komponen masyarakat;
c.bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka diperlukan sistem pengamanan berbasis teknologi berupa pemasangan kamera pengaman di obyek vital, fasilitas umum, kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) (b) dan (c) perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang sistem keamanan melalui Kamera Pengaman pada objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57),tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388)
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
8.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pi dana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
10.Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
11.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980)
17.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Keamanan Dalam Negeri
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19.Peraturan bersama Menteri Hukum dan Ham dan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Parameter Hak Azazi Manusia;
20.Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 21 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 bTentang Bangunan Gedung. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDARLAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENG AMAN DI OBJEK VITAL, FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2.Pemerintah Kota adalah Walikota Bandar Lampung Beserta Perangkat Daerahnya;
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung ;
4.Pemerintahan Kota adalah Penyelenggara Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang terdiri dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dan D ewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;
5.Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bandar Lampung sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
6.Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki -laki atau perempuan;
7.Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang atau berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
8.Kamera pengaman adalah peralatan yang dapat digunakan oleh pemerintah /swasta/masyarakat untuk memonitor atau mendeteksi keadaan dari tempat-tempat tertentu;
9.Fasilitas umum adalah fasilitas penunj ang lingkungan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pen gembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya bagi masyarakat umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan atau swasta;
10.Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional;
11.Kawasan tertentu adalah bagian tertentu dari wilayah laut dan darat dengan fungsi utama sebagai daerah industri, perdagangan, wisata dan pelabuhan;
12.Kawasan khusus adalah kawasan yang memiliki potensi dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang perlu didorong pengembangannya melalui kegiatan investasi dan penanganan pemanfaatan ruang secara khusus;
13.Kawasan strategis adalah kawasan yang mempunyai nilai penting yang dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan keamanan yang memerlukan upaya penanganan dan pengembangan secara terpadu berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional;
14.Badan Koordinasi Pengamanan Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut BKK Kota Bandar Lampung adalah Badan Pelaksana pengelolaan sistem keamanan melalui Kamera Pengaman;
15.Rencana induk adalah rencana induk jaringan yang memuat kebutuhan jaringan, simpul yang diperlukan dan arah kebijakan perencanaan system pengelolaan keamanan melalui kamera pengaman untuk objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kot a Bandar Lampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
16.Pusat kontrol adalah ruangan khusus yang dipergunakan sebagai pusat pengendalian sistem pengamanan, monitoring dan pengolahan data yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang teritegrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem keamanan melalui kamera pengaman di objek vital, fasilits umum dan kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung dan sebagai upaya untuk menciptakan situasi kamtibmas yang semakin aman dan kondusif guna mendukung proses pembangunan.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai upaya untuk menciptakan tata kehidupan Kota Bandar Lampung yang aman, nyaman dan tentram serta berkesinambungan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

Walikota berwenang menetapkan :

a.pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemasangan sistem keamanan dan manajemen pengelolaan serta pemeliharaan kamera pengaman;
b.larangan menggunakan jaringan kamera pengaman pada objek vital diluar yang telah ditetapkan;
c.penunjukan lokasi, pengelolaan dan pembinaan pengguna kamera pengaman;
d.pengaturan tentang kewajiban badan hukum atau perkumpulan yang memerlukan pemasangan sistem keamanan kamera pengaman;
e.membentuk Badan Koordinasi Keamanan Kota Bandar Lampung.

BAB IV

MANAJEMEN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN KAMERA PENGAMAN

Pasal 4

Pemerintah Kota menyusun rencana induk jaringan sistem keamanan melalui kamera pengaman sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pengelolaan sistem keamanan melalui kamera pengaman.

Pasal 5

(1)Rencana induk jaringan sistem keamanan melalui kamera pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
1. a.Arah kebijakan perencanaan sistem pengelolaan keamanan kamera pengaman;
2. b.Rencana kebutuhan jaringan sistem keamanan kamera pengaman;
3. c.Rencana kebutuhan simpul yang diperlukan dalam setiap jaringan.
4. d.Dukungan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan perencanaan, kebutuhan jaringan, dan simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman dibentuk BKK Kota Bandar Lampung.
(2)BKK Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,terdiri dari
1. a.Unsur Pemerintah Kota Bandar Lampung yang membidangi Kominfo;
2. b.Unsur DPRD Kota Bandar Lampung;
3. c.Unsur Kepolisian Kota Bandar Lampung;
4. d.Unsur Tentara Nasional Indonesia wilayah Kota Bandar Lampung;
5. e.Unsur Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
(3)Pembentukan BKK Kota Bandar Lampung dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
(4)pembentukan BKK Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

(1)BKK Kota Bandar Lampung berwenang menetapkan kebijakan operasional dalam pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman.
(2)BKK Kota Bandar Lampung berwenang melakukan pemeriksaan rutin, monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan, peralatan dan kondisi jaringan.

Pasal 8

Untuk kepentingan pengamanan , setiap orang dan/atau badan hukum yang menempati atau memiliki objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu, yang ditetapkan oleh Walikota, wajib :

a.memasang jaringan kamera pengaman yang sesuai rencana induk yang ditetapkan oleh Walikota;
b.menggunakan kamera pengaman sesuai fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan;
c.menggunakan jenis dan type kamera pengaman yang mempunyai kemampuan merekam lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 9

Hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan atas alat pengaman tidak akan hilang sepanjang tidak melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…