DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017

Nomor: 03
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP 3. PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 4. OBYEK WISATA DAN BIDANG USAHA PARIWISATA 5. PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN 6. KERJASAMA DAN KEMITRAAN 7. DAFTAR USAHA PARIWISATA, DAN TANDA DAFTAR USAHA 8. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB 9. HAK DAN KEWAJIBAN 10. PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 11. PENDANAAN 12. PENYELESAIAN SENGKETA 13. KETENTAUN SANKSI 14. KETENTUAN PENYIDIKAN 15. KETENTUAN PERALIHAN 16. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa degradasi kawasan wisata di Bandar Lampung terus meningkat, di samping itu pembangunan kepariwisataan masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mendatangkan investor untuk menanamkan investasinya, di sisi lain masih terdapat obyek wisata belum terkelola dengan baik;
c.Bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisataan daerah, oleh karenanya membutuhkan keterlibatan seluruh pelaku usaha kepariwisataan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55). Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725)
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8.Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung (Lembar Negara Tahun 1982 Nomor 6,Tambahan Lembar Negara Nomor 3213);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung (Lembar Negara Tahun 1983 Nomor 30,Tambahan Lembar Negara Nomor 3254);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
16.Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 346);
17.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
18.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kota Bandar Lampung dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang menangani urusan kepariwisataan di Bandar Lampung.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata
11.Kawasan pariwisata adalah areal yang secara khusus disediakan untuk menampung berbagai kegiatan parawisata, dilengkapi dengan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang dikelola oleh pemerintah, badan hukum atau perorangan.
12.Zona kawasan wisata adalah zona yang telah ditetapkan atau dibagi dalam zona wisata yang terdiri dari zona wisata alam, zona wisata bahari, zona wisata belanja, zona wisata hiburan dan zona wisata budaya.
13.Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14.Daya tarik wisata segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15.Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
16.Industri wisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17.Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
18.Kelembagaan kepariwisataan adalah kelembagaan kepariwisataan daerah yang memberikan dukungan dalam pembangunan kepariwisataan.
19.Obyek wisata adalah obyek wisata alam, budaya, dan buatan yang ada di Bandar Lampung.
20.Bidang usaha pariwisata adalah bidang usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21.Badan usaha pariwisata adalah sekelompok orang dan/atau yang menjalan jenis usaha pariwisata untuk mencari laba atau keuntungan.
22.Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
23.Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disebut DUP adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal- hal yang menurut peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
24.Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi untuk membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan untuk membuka usaha serta menjalankan usaha.
25.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
26.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal, telah memenuhi standar dan atau regulasi.
27.Sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan kepariwisataan dimaksudkan untuk pembangunan kepariwisataan, upaya meningkatan pendapatan asli daerah, peluang lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar guna peningkatan kesejahteraannya.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Kepariwisataan adalah:

a.Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pengelolaan kepariwisataan di Bandar Lampung agar pemanfaatan obyek wisata dapat dilakukan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
b.Sebagai dasar untuk melakukan proteksi (pengawasan, perlindungan dan pengamanan) ancaman perusakan kawasan kepariwisataan dan pelibatan para pihak dalam upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
c.Sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan kepariwisataan di Bandar Lampung;
d.Sebagai dasar koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kepariwisataan agar dapat memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, dan memperkukuh jati diri serta kesatuan bangsa.

Pasal 4

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.Memberdayakan masyarakat setempat;
f.Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g.Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h.Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

(1)Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
(2)Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
(3)Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
(4)Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan daerah.

Pasal 6

Pengembangan kepariwisataan dilakukan melalui:

a.Pengembangan lahan terbangun bagi wisata di kawasan lindung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Mengembangkan kawasan jasa industri pariwisata berupa hotel, restoran, oleh-oleh dan hiburan lainnya;
c.Memenuhi kebutuhan jaringan prasarana dan sarana pada kawasan wisata;
d.Mengembangkan industri kreatif pendukung kegiatan wisata.
e.Membentuk Pusat Informasi Pariwisata Bandar Lampung, event-event wisata, serta promosi wisata lainnya.

Pasal 7

(1)Pengelolaan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan menetapkan suatu kawasan strategis pariwisata
(2)Pemerintah daerah menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek:
1. a.Sumber Daya Alam dan Budaya Daerah yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
2. b.Potensi Pasar;
3. c.Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
4. d.Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan budaya daerah;
5. e.Kesiapan dan dukungan masyarakat;
6. f.Kekhususan daerah.
(3)Kawasan strategis kepariwisataan Bandar Lampung dibagi dalam 5 (lima) zona kawasan wisata, yang terdiri dari zona wisata alam, zona wisata bahari, zona wisata belanja, zona wisata hiburan dan zona wisata budaya.
(4)Penentuan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian integral dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 8

Destinasi pariwisata terdiri atas:

a.Pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
b.Fasilitasi destinasi pariwisata;
c.Aksesibilitas destinasi pariwisata; dan
d.Pengamanan destinasi pariwisata.

Pasal 9

Pembangunan destinasi pariwisata dilakukan melalui:

a.Pemberdayaan masyarakat;
b.Pembangunan daya tarik wisata
c.Pembangunan aksebilitas pariwisata;
d.Pembangunan sarana dan prasana dan fasilitas umum; dan
e.Pembangunan fasilitas pariwisata.

Pasal 10

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

a.Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadikan fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDTRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail kawasan destinasi wisata;
b.Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum dikawasan wisata;
c.Meningkatkan citra kepariwisataan;
d.Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…