DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015

Nomor: 05
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Tentang Pengelolaan Sampah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung; SALINAN Mengingat : 1.

Pasal 18

Ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang DaruratNomor 6 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatansebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4851); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IITanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentangPerubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 TentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4828); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentangKawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4987); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030; 18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah dirubahdengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung; 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang persampahan di Daerah; 5. Badan Layanan Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintahdaerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijualtanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; 6. Unit Pelayanan Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT TempatPemrosesan Akhir Sampah, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikanpelayanan pengelolaan sampah dilingkup pembedayaan masyarakat serta pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT); 7. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan UsahaMilik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atauorganisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya; 8. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yangmenggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulitterurai oleh proses alam; 9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum; 10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat; 11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatansehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dansampah spesifik; 12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidakberasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya; 13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi,dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus; 14. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah; 15. Penghasil sampah yang selanjutnya disebut Sumber Timbulan Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yangmenghasilkan timbulan sampah; 16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangandan penanganan sampah; 17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPSadalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauranulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu; 18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkatTPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; 19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah kemedia lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan; 20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah; 21. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahandan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yangtidak benar; 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah; 23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal danmenurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya;

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan danasas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga;dan c. sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
(3)Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
(4). Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. sampah hasil bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur denganPeraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaansampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakatdalam pengelolaan sampah; b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penguranganserta penanganan sampah; c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah; d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana danprasarana pengelolan sampah; e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah; f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembangpada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;dan g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan dunia usahaagar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampahberdasarkan kebijakan provinsi dan nasional; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah; e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6(enam) bulan selama umur guna TPA dengan sistem pembuangan lahan urug sanitair (sanitary landfill) dan 20 tahun setelah TPA ditutup;dan f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d, merupakan bagian rencana Tata RuangWilayah Kota Bandar Lampung.
(3)Penetapan lokasi penempatan dan/atau pengolahan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1)huruf f, diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Setiap orang berkewajiban:a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampaknegatif dari kegiatan TPA sampah; dan e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaansampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan
(2), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, danfasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas sarana prasarana pewadahan, pengumpulan dan TPS termasuk pemilahan sampah.
(2)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum menyediakan sesuai ayat (1) padasaat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan/atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Setiap pengendara kendaraan roda 4 (Empat) wajib untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan setiap pengendara roda 4 (Empat) wajib menyediakan tempat / wadah sampah pada kendaraannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan PeraturanPerundangundangan.

Pasal 10

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung; SALINAN Mengingat : 1.

Pasal 18

Ayat

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang DaruratNomor 6 Tahun 1956, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatansebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4851); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IITanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentangPerubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 TentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4828); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentangKawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4987); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030; 18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana telah dirubahdengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga;dan c. sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
(3)Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
(4). Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. sampah hasil bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur denganPeraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaansampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampahberdasarkan kebijakan provinsi dan nasional; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah; e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6(enam) bulan selama umur guna TPA dengan sistem pembuangan lahan urug sanitair (sanitary landfill) dan 20 tahun setelah TPA ditutup;dan f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d, merupakan bagian rencana Tata RuangWilayah Kota Bandar Lampung.
(3)Penetapan lokasi penempatan dan/atau pengolahan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1)huruf f, diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Setiap orang berkewajiban:a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampaknegatif dari kegiatan TPA sampah; dan e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaansampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan
(2), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, danfasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas sarana prasarana pewadahan, pengumpulan dan TPS termasuk pemilahan sampah.
(2)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum menyediakan sesuai ayat (1) padasaat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan/atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Setiap pengendara kendaraan roda 4 (Empat) wajib untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan setiap pengendara roda 4 (Empat) wajib menyediakan tempat / wadah sampah pada kendaraannya.
(4)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan PeraturanPerundangundangan.

Pasal 10

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.