DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2018

Nomor: 05
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 3. HAK DAN KEWAJIBAN 4. PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK 5. PERAN SERTA MASYARAKAT 6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 7. TIM SATUAN TUGAS PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK 8. PENYIDIKAN 9. SANKSI ADMINISTRATIF 10. SANKSI PIDANA 11. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat menyebabkan menurunnya kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung;
c.bahwa untuk mengendalikan dampak rokok terhadap kesehatan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bandar Lampung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 2 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
13.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
14.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Bandar Lampung meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
11.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektronik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. 5
13.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
14.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang letaknya terpisah yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab.
15.Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
16.Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
17.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung atau area terbuka yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
19.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
20.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
22.Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
23.Tempat olah raga adalah tempat terbuka dan/atau tertutup yang dapat diakses masyarakat untuk melakukan kegiatan gerak tubuh yang menguatkan dan menyehatkan tubuh.
24.Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara. 6
25.Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
26.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan/atau anak yang masih dalam kandungan.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan KTR ini berazaskan :

a.Kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
b.Keterpaduan berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
c.Partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
d.Keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b.membudayakan hidup sehat; dan
c.menekan angka pertumbuhan perokok pemula. 7

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban, penetapan, larangan umum, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, Tim Satuan Tugas, dan sanksi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
(2)Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
(3)Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 6

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Pasal 7

Pimpinan berhak untuk :

a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b.melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti;
c.memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar.

Pasal 8

(1)Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. 8
(2)Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib memasang pengumuman tanda larangan merokok pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
(3)Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan kriteria sebagai berikut :
1. a.ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.terpisah dari gedung/atau tempat/atau ruangan utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 9

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya rokok.

BAB IV

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 10

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan tempat atau area tertentu yang dinyatakan sebagai KTR meliputi :

a.tempat umum;
b.tempat kerja;
c.tempat ibadah;
d.tempat bermain dan atau tempat berkumpul anak;
e.angkutan umum;
f.lingkungan tempat proses belajar mengajar; dan
g.fasilitas pelayanan kesehatan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…