Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6, Pasal 18B Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821). 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, ditetapkan sebagai RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTA BANDAR LAMPUNG Dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung; 3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Bandar Lampung; 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung; 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangretribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepadaorang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentuingan umum dan menjaga kelestarian linkungan; 9. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerjaasing yang selanjutnya disebut retribusi perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing; 10. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yangselanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepadapemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan; 11. Tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat TKA adalahwarga negara asing pemegang Visa dengan maksud bekerjadi wilayah Indonesia; 12. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuklain; 13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan batas wakatu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintahdaerah Bandar Lampung; 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Konsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembagadan bentuk badan lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 15. Surat setoran retribusi daerah yang selanjutnya disingkatSSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusiyang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atautelah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melaluitempat pembyaran yang ditunjuk oleh Walikota Bandar Lampung; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetukan besarnya jumlah Pokok retribusi yang terutang; 17. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranretribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang; 18. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkatSTRD adalah surat untuk tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah; 20. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai yangdididik secara khusus untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaantermasuk penggunaan tenaga kerja asing; 21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidikpegawai negeri sipil pemda Bandar Lampung untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerahyang terjadi serta menemukan tersangkanya; 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkatPPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikanterhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB II
Dengan nama Retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.
BAB III
Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
Retribusi perpanjangan IMTA yang tertuang dipungut di wilayah KotaBandar Lampung.
BAB VIII
Membuka PDF…