DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018

Nomor: 07
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 3. PENYELENGGARAAN RUMAH KOS 4. IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS 5. PEMUTAHIRAN IZIN PENATAAN RUMAH KOS 6. KEWAJIBAN DAN LARANGAN 7. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 9. SANKSI ADMINISTRATIF 10. KETENTUAN PENYIDIKAN 11. KETENTUAN PIDANA 12. KETENTUAN PERALIHAN 13. PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan industri di Kota Bandar Lampung memerlukan dukungan fasilitas berupa penataan tempat kos untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dengan memperhatikan nilai sosial dan religius yang berlaku pada masyarakat Kota Bandar Lampung;
c.bahwa rumah kos merupakan salah satu upaya pemenuhan bertempat tinggal telah tumbuh dan berkembang, yang pengelolaannya perlu mendapat pengaturan agar tidak mengganggu ketertiban masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaran Dan Penataan Rumah Kos; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2017 Nomor 12);
18.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014 Nomor 07);
19.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perizinan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 04);
20.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
21.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAN DAN PENATAAN RUMAH KOS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Bandar Lampung.
6.Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi wewenang tertentu di bidang pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7.Lingkungan adalah Bagian dalam Kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
8.Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
9.Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha Rumah Kos.
10.Rumah kos adalah rumah atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang terdiri dari kamar yang sebagian atau seluruhnya diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
11.Kamar kos yang selanjutnya disebut kamar adalah bangunan yang merupakan bagian dari rumah kos maupun berdiri sendiri-sendiri yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menyewakan kepada orang lain sebagai tempat tinggal dalam kurun waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
12.Kostel adalah bangunan bersusun yang diperuntukkan sebagai tempat persewaan kamar yang bersifat sementara dengan jangka waktu tertentu seperti layaknya kos- kosan dan dilengkapi dengan operasional dan fasilitas serta pelayanan berupa adanya ruang komunal seperti layaknya kos- kosan, memiliki sistem pembayaran harian, mingguan atau bulanan serta mendapatkan pelayanan seperti hotel, misalnya adanya pelayanan jasa cuci pakaian(laundry), dan jasa pembersihan kamar layaknya fasilitas hotel bintang 3 (tiga).
13.Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
14.Penghuni adalah seseorang atau sekelompok orang yang menempati rumah kos, kamar kos, ataupun kosel dengan pembayaran harian, bulanan atau tahunan.
15.Pengelola rumah kos adalah perorangan atau badan yang memiliki rumah atau bangunan yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tempat tinggal yang disewakan yang dalam pengelolaannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
16.Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
17.Retribusi IMB adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan atau bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunansesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
18.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang- undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan Rumah Kos diselenggarakan berdasarkan asas norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku di masyarakat.

Pasal 3

Penataan Rumah Kos dilaksanakan dengan tujuan:

a.memberikan kepastian hukum;
b.mewujudkan rumah kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
c.menunjang pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan budaya;
d.mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
e.menciptakan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

a.penyelenggaraan rumah kos;
b.izin penyelenggaraan rumah kos;
c.kewajiban dan larangan;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.sanksi administratif;
g.ketentuan penyidikan;
h.ketentuan pidana;
i.ketentuan peralihan; dan
j.ketentuan penutup.

BAB III

PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan rumah kos dilakukan oleh pemilik rumah kos.
(2)Pemilik rumah kos berkewajiban tinggal di kelurahan lokasi rumah kos.
(3)Penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pemiliknya berdomisili di kelurahan lokasi rumah kos, dapat diselenggarakan sendiri atau melimpahkan kepada pihak lain yang berdomisili di Kelurahan lokasi rumah kos.

BAB IV

IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

Pasal 6

(1)Setiap pemilik rumah kos wajib memiliki izin penyelenggaraan rumah kos.
(2)Izin penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
(3)Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Untuk memperoleh izin penyelenggaraan rumah kos, pemilik rumah kos wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
(2)Izin penyelenggaraan rumah kos berlaku selama pemilik menjalankan usahanya.
(3)Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan/atau perubahan jumlah kamar, pemilik rumah kos wajib mengajukan permohonan izin baru.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan izin penyelenggaraan rumah kos diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Kewajiban memiliki Izin Penyelenggaraan Rumah Kos, hanya berlaku kepada Pengelola Rumah Kos yang melakukan usaha Rumah Kos paling sedikit 6 (enam) Kamar Kos.
(2)Penyelenggara Rumah Kos yang mengelola 1 s/d 5 Kamar Kos wajib melaporkan Penyelenggaraan Rumah Kos kepada Lurah.
(3)Lurah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
(4)Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.

BAB V

PEMUTAHIRAN IZIN PENATAAN RUMAH KOS

Pasal 9

(1)Penyelenggara Rumah Kos wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Izin Penyelenggaraan Rumah Kos apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Izin Penyelenggaraan Rumah Kos paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
(2)Terkait pemutakhiran Izin Penyelenggaraan Rumah Kos, tidak diperkenankan melakukan pengurangan jumlah kamar kos yang telah terdaftar tanpa alasan yang jelas dengan disetujui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(4)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

(1)Setiap pemilik rumah kos berkewajiban untuk:
1. a.memiliki izin penyelenggaraan rumah kos;
2. b.mematuhi ketentuan perizinan penyelenggaraan rumah kos;
3. c.menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, MCK, tempat parkir dan sanitasi udara yang baik;
4. d.memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos dengan mencantumkan izin Walikota;
5. e.menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi penghuni rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatanganya;
6. f.melaporkan secara tertulis kepada lurah melalui ketua RT terkait dengan jumlah dan identitas penghuni rumah kos setiap 3 (tiga) bulan;
7. g.membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di rumah kos mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib dimaksud;
8. h.menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan;
9. i.menyediakan sarana air bersih yang layak untuk dipergunakan;
10. j.menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) bagi rumah kost yang memiliki lebih dari 10 kamar;
11. k.menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah;
12. l.mengawasi penghuni agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
13. m.memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni kos agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah kos dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah; dan
14. n.membuat batas permanen (tembok/kayu) yang tidak tembus pandang apabila terdapat lingkungan hunian rumah kos yang berbeda jenis kelamin.
(2)Pemilik Rumah Kos yang mengelola lebih dari 10 (sepuluh) Kamar berkewajiban membayar Pajak Hotel sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…