Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.
Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Agustus 2021 WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto EVA DWIANA Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Agustus 2021 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto TOLE DAILAMI LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG 01/1183/BL/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional disegala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan Pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk pembangunan 5 (lima) tahun.
Tahapan perencanaan pembangunan dalam setiap periode RPJMD merupakan tahapan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan arahan dari dokumen RPJPD, guna menjaga kesinambungan dari setiap periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005- 2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk periodesasi RPJMD Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Selanjutnya dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD serta menjadi instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.
II. PASAL DEMI PASAL