DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 192

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Perusahaan Umum Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56), dan Undang- Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Menetapkan dan WALI KOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR TAPIS BERSERI KOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
3.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kota Bandar Lampung.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Perusahaan Umum Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut Perumda Pasar adalah perusahaan milik Daerah yang bergerak dalam bidang Pasar. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Pasar yang merupakan organ Perumda Pasar yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Pasar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasar. Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggung jawab atas pengurusan organ Perumda Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda Pasar serta mewaliki organ Perumda Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pegawai adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah. Gaji adalah gaji pokok Pegawai Perumda Pasar. Penghasilan adalah Gaji yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perumda Pasar yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
19.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
20.Tempat Usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area Pasar yang merupakan alat produksi Perumda Pasar.
21.Pedagang adalah setiap orang warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang diberikan hak pemakaian Tempat Usaha atau hak sewa Tempat Usaha atau hak pinjam pakai Tempat Usaha oleh Perumda Pasar untuk memperdagangkan barang/jasa.
22.Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkata efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
23.Tahun Buku adalah tahun takwim sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
24.Laba Bersih adalah laba Perumda Pasar setelah dikurangi pajak. BABII PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 6) menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 3

Berdasarkan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, nama Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut Perumda Pasar.

Pasal 4

Dengan adanya perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kepemilikan atas aset, kepegawaian dan hubungan hukum beralih kepada Perumda Pasar. 1) @)

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Perumda Pasar berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah. Wilayah kerja Perumda Pasar berada di Daerah dan dapat melakukan wusaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Perumda Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

a.membangun, memelihara dan mengembangkan 1) Pasar dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahan yang baik; menyediakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya; memberikan dukungan dan kontribusi dalam mendukung kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi, perdagangan, ketahanan pangan, perlindungan konsumen serta bidang terkait lainnya; membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah; melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Pasar; memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan meningkatkan kontribusi perusahaan Daerah terhadap pendapatan asli Daerah. BABV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha Perumda Pasar meliputi:

a.membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana perpasaran;
b.menyelenggarakan usaha dibidang properti yang terintegrasi dengan fasilitas Pasar;
c.menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pasar;
d.menyediakan pasokan dan mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan komoditi Pasar kepada Pedagang dan konsumen; dan
e.melakukan usaha lain melalui penganekaragaman usaha sepanjang sesuai dengan tujuan pendirian Perumda Pasar.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Pasar didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 1) @) ®3) ) 1) @)

BAB VII

MODAL

Pasal 9

Modal dasar Perumda Pasar ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Pasar sebesar Rp2.375.000.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penambahan modal disetor melalui penyertaan modal Daerah. Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Organ Perumda Pasar terdiri atas:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi. Setiap orang dalam pengurusan Perumda Pasar dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pasar apabila dapat membuktikan: a. b. 1) @) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar; dan/atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar secara melawan hukum.

Isi peraturan

Teks192PDFHirarki

Memuat teks peraturan…