DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Baik Perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, juga dalam memperoleh manfaat sosial dan atau manfaat lainnya.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota adalah Kepala Daerah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah..
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;
6.Penyertaan Modal adalah usaha dalam penyertaan modal daerah pada PD. BPR. Bank Pasar Kota Bandar Lampung.
7.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang maupun aset lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disebut PD. BPR. Bank Pasar Kota Bandar Lampung adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.
11.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyetoran modal daerah pada Perusahaan Daerah dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
(2)Penyetoran modal daerah pada Perusahaan Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyetoran modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB III

BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyetoran modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan tanah dan bangunan dalam bentuk modal disetor pada Perusahaan Daerah.
(2)Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Pasal 4

Besarnya penambahan modal disetor Pemerintah Daerah pada Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah pada PD. BPR. Bank Pasar berupa tanah dan bangunan yang terletak di jl. Pangeran Deponegoro No. 28 kelurahan gulak galik Bandar Lampung dengan luas tanah 1.387 m dan luas bangunan 1.395 m

Pasal 5

(1)Jumlah dana setoran modal Pemerintah Daerah sesuai dengan nilai dari Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan yang ber alamat di Jl. Jend. Suprapto No. 25/72 Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung sebesar Rp. 16.790.500.000 (enam belas milyar tujuh ratus sebilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai penambahan Modal Disetor pada PD. BPR Bank Bank Pasar Kota Bandar Lampung
(2)Sumber penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Aset milik Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
(3)Penambahan besarnya nilai penyetoran modal dimaksud pada ayat (1) di sesuaiankan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Daerah yang di pisahkan.

Pasal 7

Tata cara pencairan dana penyetoran modal ke PD.BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 8

Pembagian Laba ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015

BAB V

P E N G A W A S A N

Pasal 9

(1)Walikota dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Oktober 2016 WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/Dto HERMAN HN. Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/Dto BADRI TAMAM LEMBAR DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 7/Bl/2016 PENJELASAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN MODAL DISTEOR BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA BPR BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG I. UMUM berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan baik perusahaan Negara, daerah atau swasta harus ditetapkan dengan peraturan daerah bahwa pemerintah daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penambahan modal berupa modal disetor berupa tanah dan bangunan pada perusahaan daerah BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang tujuannya selain untuk memperoleh manfaat ekonomi juga sebagai upaya untuk meningkatkan pendpatan asli daerah Kota Bandar Lampung juga dapat memperoleh manfaat sosial dan manfaat lainnya. II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…