1. Jenis menara; 2. PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI 3. PRINSIP PRINSIP PENGGUNAAN MENARA; 4. PERIZINAN; 5. KEWAJIBAN DAN LARANGAN; 6. SANKSI ADMINISTRASI; 7. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN; 8. KETENTUAN PENYIDIKAN dan KETENTUAN PIDANA;
Memuat teks peraturan…
Maksud diusun Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk: a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan upaya tertib tata ruang terutama pemanfaatan ruang wilayah Daerah melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomuikasi dengan memperhatikan prinsip prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, estetika lingkungan, ketentramanan dan ketertiban umum. c. Mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dan pemerintah 202 daerah dalam hal memberikan petunjukpembangunan menara yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, umum, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah dan lingkungan aspek yuridis. BAB III JENIS MENARA
Jenis Menara dibedakan berdasarkan : a. Fungsi peruntukkan menara b. Tempat pendirian menara c. Struktur Bangunan Menara
(1) Menara berdasarkan fungsi peruntukkan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi: a. Menara untuk keperluan penyiaran (broadcasting); b. Menara untuk keperluan telekomunikasi khusus Dan ; c. Menara untuk keperluan telekomunikasi bergerak(seluler) (2) Menara berdasarkan tempat pendirian menara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi: a. Menara yang dibangun diatas tanah (green field) dan; b. Menara yang dibangun diatasgedung (roof top); (3) Menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c, meliputi: a. Menara rangka mandiri (self supporting tower-sst) b. Menara tunggal (monopole); dan c. Menara teregang (guyed mast); BAB IV PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Penetapan Zona Pembangunan Menara 203
(1) Penataan pembangunan menara harus memenuhi penataan dari aspek tata ruang, aspek keamanan dan aspek kepentingan umum. (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Penetapan zona pembangunan menara; b. Pengaturan pembanguna menara; dan c. Penggunaan menara bersama; (3) Penetapan zona pembangunan menara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a terbatas pada pembangunan menara untuk keperluan telekomunikasi bergerak (seluler); (4) Penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di kecualikan bagi menara untuk keperluan telekomunikasi khusus;
Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti: a. Rencana tata ruang Wilayah daerah; b. Rencana detail tata ruang wilayah daerah; dan c. Rencana tata bangunan dan lingkungan.
(1) Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi; (2) Rencana Induk Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (3) Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Dalam Bentuk zona cell plan. (4) Penetapan zona cell plan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun. 204 Bagian Kedua Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Microcell
Kebutuhan penempatan untuk pembangunan menara baru di luar zona cell plan atau di area yang padat trafik telekomunikasinya dapat direalisasikan dalam bentuk Menara Microcell.
(1) Penempatan lokasi menara microcell berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan/atau Area Taman Yang Diizinkan Oleh Pemerintah daerah (2) Pembangunan menara microcell dalam pola yang beraturandengan jarak minimum antar menara microcell adalah 300 (tiga ratus) meter. (3) Pembangunan infrasruktur microcell menggunakan kabel serat optik. (4) Penempatan lokasi pembangunan menara microcell sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) dapat ditempatkan pada: a. Lokasi aset Pemerintah Kota; b. Lokasi bukan aset Pemerintah Kota; (5) Pembangunan infrastruktur microcell wajib memperoleh izin dari Walikota. Bagian Ketiga Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama
(1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara 205 206 Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi . (2) Pembangunan Menara wajib mengacu pada SNI dan Standar Baku tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Standar baku tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain: a. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama; b. Ketinggian menara; c. Struktur menara; d. Rangka struktur menara; e. Pondasi menara ; f. Kekuatan angin. (4) Pembangunan menara bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas; (5) Sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) antara lain: a. Pentanahan (Grounding); b. Penangkal petir; c. Catu daya d. Lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light) e. Marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking) f. Pagar pengaman (6) Identitas hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a. Nama pemilik/pengelola menara; b. Alamat terdekat pemilik/pengelola menara; c. Lokasi dan koordinat menara; d. Nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara; e. Alamat penyelenggara telekomunikasi; f. Model menara; g. Tinggi menara; h. Nomor izin gangguan dan IMB menara; i. Tahun pembuatan/pemasangan menara; j. Penyedia jasa konstruksi dan ; k. Beban maksimal menara.
(1) Menara disediakan oleh penyedia menara. (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) merupakan: a. Penyelenggara telekomunikasi; atau b. Bukan penyelenggara telekomunikasi (3) Penyediaan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang merupakan Perusahaan Nasional. (4) Untuk mewujudkan pembangunan menara Bersama dapat dilaksanakan Melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan. (5) Pembangunan menara wajib memilki IMB menara dari Walikota atau Pejabat yang mmpunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan. (6) Pemberian IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, Keselamatan operasi penerbangan Pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama.
(1) Pengoperasian menara bersama bisa dilakukan oleh: a. Penyedia menara; atau b. Pengelola menara. (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan 207 208 berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara. (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi resiko adanya menara. (4) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada minimal setahun sekali kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi Telekomunikasi dan Informatika.
Membuka PDF…