DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu koordinasi dan sinergi dengan program Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana dengan baik, tertib, aman dan terkendali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang beberapa pasalnya diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor. PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/Mbu/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
11.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 3801);dan
12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 493). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutkan disebut dengan TJSP adalah komitmen perusahaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui program kemitraan dan bina lingkungan.
10.Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutkan disebut dengan Tim Fasilitasi TJSP adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi terlaksananya TJSP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan.
11.Forum Pelaksana TJSP adalah forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSP dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di daerah; dan
b.memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Bandar Lampung agar pelaksanaan TJSP sesuai dengan program kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang TJSP adalah:

a.untuk mewujudkan sinergisme antara pelaksanaan program TJSP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
b.melindungi perusahaan dari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Lembaga/organisasi berkaitan dengan pelaksanaan program TJSP.

BAB III

PELAKSANA TJSP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.pelaksanaan TJSP;
b.perencanaan;
c.program TJSP;
d.hak dan Kewajiban;
e.mekanisme Penyaluran Program TJSP;
f.kelembagaan;
g.peran Serta Masyarakat;
h.pelaporan;
i.penghargaan;
j.sistem Informasi;
k.pembinaan dan Pengawasan;
l.pembiayaan; dan
m.sanksi Administratif

Pasal 5

Setiap Perusahaan, BUMD, dan BUMN yang berdomisili di Daerah wajib melaksanakan TJSP.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan program TJSP, Pemerintah Daerah dan Tim Fasilitasi TJSP menyusun perencanaan program TJSP sesuai kewenangan.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
1. a.partisipatif;
2. b.kemitraan; dan
3. c.kesepakatan.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Pelaksana TJSP.
(4)Forum Pelaksana TJSP menyampaikan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perusahaan, BUMD, dan BUMN yang ada di Daerah.

BAB V

PROGRAM TJSP

Pasal 7

Program TJSP diselaraskan dengan program pembangunan Daerah, mencakup:

a.peningkatan kualitas pelayanan publik;
b.pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing;
c.pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan;
d.pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga;
e.pengembangan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara;
f.penanggulangan bencana; dan/atau
g.pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 8

Program TJSP peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat berupa peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan publik.

Pasal 9

Program TJSP pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa:

a.peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan;
b.peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
c.pembangunan ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial; dan
d.pengembangan potensi dan kreatifitas masyarakat dalam bidang seni, budaya, dan olahraga.

Pasal 10

Program TJSP pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat berupa:

a.pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas;
b.peningkatan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
c.menumbuhkembangkan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…