DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan Undang-Undang, Pengesahan Konvensi, Pengesahan Konvensi, HAM, Ketenagakerjaan, Penghapusan Kekerasan, Perlindungan Saksi dan Korban, Pemberantasan Tindak Pidana, Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesejahteraan Sosial, PERDA, Perubahan Batas Wilayah, Perubahan Nama Kotamadya, Penyelenggaraan dan Kerjasama, Tata Cara dan Mekanisme, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Perlindungan Perempuan, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, SPM, Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan, Kesehatan Reproduksi, Hasil Pemetaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pemenuhan hak perempuan perlu dilakukan upaya oleh k eluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang- undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all forms of Discrimonation Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concering The Ablition Of Forced Labour [Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indosian Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818 );
17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011);
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor169);
23.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016);
24.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelengga pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya Disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
4.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
5.Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak perempuan dari tindak kekerasan.
6.Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
8.Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
9.Korban adalah orang yang mengalami kesengsaraan dan/atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik dan/atau psikis baik secara langsung maupun tidak langsung.
10.Pencegahan adalah upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisiyang mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran dan perdagangan terhadap perempuan.
11.Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
12.Pemberdayaan adalah upaya penguatan perempuan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri.
13.Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Tekhnis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yangmengalami kekerasan diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya.
14.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

BAB II

ASASDANTUJUAN

Pasal 2

(1)Perlindungan perempuan berdasarkan asas:
1. a.penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. b.keadilan dan kesetaraan gender;
3. c.non diskriminasi;
4. d.kepentingan terbaik bagi perempuan;
5. e.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
6. f.pemberdayaan;
7. g.kepastian hukum; dan
8. h.partisipasi.
(2)Perlindungan perempuan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan orangdemi terwujudnya perempuan berkualitas dan sejahtera.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perlindungan Perempuan meliputi :

a.Pencegahan;
b.Pelayanan; dan
c.Pemberdayaan.

Pasal 4

Setiap Perempuan berhak:

a.untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
b.mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya;
c.mendapatkan layanan kesehatan;
d.membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;
e.mengembangkan diri;
f.atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
g.untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja;
h.berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
i.untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin;
j.mendapatkan jaminan sosial;
k.memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
l.perlindungan khusus dalam kondisi/keadaan darurat.

Pasal 5

(1)Pencegahan dalam rangka perlindungan meliputi bidang pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial dan budaya;
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan kualitas hidup;
2. b.membentuk dan mengembangkan strategi dan kebijakanperlindungan; dan
3. c.membentuk dan mengembangkan kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan.

Pasal 6

Peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui :

a.memberikan akses kepada perempuan terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan bidang strategis lainnya;
b.mendorong keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan;
c.memberikan pengetahuan, ketrampilan dan nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga;
d.mendorong program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam berbagai bidang, baik hukum, politik, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, budaya serta bidang strategis lainnya.

Pasal 7

Dalam membentuk dan mengembangkan strategi dan kebijakan perlindungan terhadap perempuan, sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui :

a.menyajikan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang pelindungan perempuan;
b.menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka perlindungan perempuan baik kepada masyarakat maupun setiap unsur yang bertanggung jawab dalam rangka perlindungan terhadap perempuan;
c.menyelenggarakan kerjasama berkelanjutan dengan masyarakat dalam perlindungan perempuan;
d.penguatan dan pengembangan sistem data gender;
e.meningkatkan dan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan perempuan;

Pasal 8

(1)Dalam rangka membentuk dan mengembangkan kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui:
1. a.memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja unit perlindungan perempuan;
2. b.Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi;
3. c.peningkatan sumber daya pengelola melalui pendidikan dan pelatihan bagi aparatur penegak hukum, petugas medis, psikolog, psikiater, dan pendamping korban;
4. d.penguatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
5. e.mengoptimalkan unit layanan teknis;
6. f.menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka perlindungan perempuan
(2)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Bentuk kekerasan terhadap perempuan berupa:

a.kekerasan fisikdisebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian;
b.kekerasan psikisdisebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
c.kekerasan seksual disebabkan karena:
1. 1.pelecehan seksual;
2. 2.eksploitasi seksual;
3. 3.pemaksaan kontrasepsi;
4. 4.pemaksaan aborsi;
5. 5.perkosaan;
6. 6.pemaksaan perkawinan;
7. 7.pemaksaan pelacuran;
8. 8.perbudakan seksual;
9. 9.penyiksaan seksual;
10. 10.penelantaran.
d.Penelantaran disebabkan karena:
1. 1.perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan perempuan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
2. 2.perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
3. 3.perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang perempuan untuk bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah.
e.Eksploitasi disebabkan karena:
1. 1.perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. 2.perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
3. 3.segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, dan/atau tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan Paragraf Kedua Hak Korban

Pasal 10

Setiap korban berhakmendapatkan :

a.perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b.pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c.penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d.pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
e.pelayanan bimbingan rohani. Paragraf Ketiga Bentuk Layanan

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…