DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Sistem Jaringan Utilitas Terpadu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Kota Bandar Lampung sebagai daerah daerah transit kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sekaligus sebagai Kota Jasa, Perdagangan dan Pusat Pemerintahan memerlukan infrastruktur jaringan utilitas yang terintegrasi guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dengan mempertimbangkan fungsionalitas dan estetika infrastruktur secara optimal;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, jaminan ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan, perlu adanya regulasi mengenai penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Bandar Lampung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Jaringan Utilitas Terpadu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5.Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5983) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2014 tentang Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Berita Negara Tahun 2016 nomor 547 ) ;
27.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
28.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALI KOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM JARINGAN UTILITAS TERPADU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3.Wali kota adalah Wali kota Bandar Lampung.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum.
5.Instansi adalah instansi penyelenggara Jaringan Utilitas yang menempatkan Jaringan Utilitas.
6.Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
7.Jaringan utilitas terpadu adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.
8.Penempatan adalah batasan geometris antara unsur- unsur dasar penyusun jaringan utilitas di atas tanah, di bawah tanah dan di laut.
9.Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu.
10.Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11.Izin Pelaksanaan Kegiatan adalah izin yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas oleh Instansi.
12.Izin Penempatan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara Jaringan Utilitas yang akan melaksanakan penempatan Jaringan Utilitas.
13.Gambar Akhir Tata Letak Jaringan Utilitas (As Built Drawing) adalah Gambar Akhir yang dibuat oleh Instansi sesuai dengan keadaan lapangan pada saat akhir pekerjaan.
14.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur keterpaduan, perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jaringan utilitas di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :

a.menata jaringan utilitas di daerah; dan
b.menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu yang lengkap, aman, modern dan berkelanjutan.

BAB III

KETERPADUAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas di Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang:

a.menyusun dan menetapkan rencana induk Jaringan Utilitas;
b.menyusun dan menetapkan daftar program penempatan Jaringan Utilitas;
c.menyelenggarakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu;
d.menetapkan Retribusi dan / atau tarif Pengguna Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
e.memberikan izin pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dan Izin Penempatan Jaringan Utilitas.

BAB IV

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN JARINGAN UTILITAS

Pasal 6

(1)Rencana Induk Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu paling kurang memuat:
1. a.rencana penyelenggaran Sarana Jaringan Utilitas Terpadu; dan
2. b.rencana penempatan Jaringan Utilitas.
(2)Rencana Induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.rencana tata ruang wilayah daerah;
3. c.rencana detil tata ruang dan zonasi daerah; dan
4. d.rencana induk penyelenggaraan jaringan utilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. e.Rencana Induk Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(3)Wali Kota menugaskan Kepala perangkat daerah terkait guna menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu.
(4)Rencana Induk Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditinjau kembali berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas untuk ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2)Penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dilakukan dengan mengacu kepada:
1. a.rencana Induk Jaringan Utilitas; dan
2. b.program tahunan penempatan Jaringan Utilitas dari Instansi.
(3)Dalam hal terdapat perubahan Rencana Induk Jaringan Utilitas dan/atau program tahunan penempatan Jaringan Utilitas dari Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dapat diubah.

Pasal 8

(1)Program tahunan penempatan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan dokumen perencanaan kebutuhan penempatan Jaringan Utilitas yang disampaikan oleh Instansi.
(2)Setiap Instansi yang menempatkan jaringan utilitasnya di Daerah wajib menyampaikan program tahunan perencanaan Jaringan Utilitas kepada Wali Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah.
(3)Setiap Instansi wajib menyampaikan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas kepada Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran.
(4)Setiap Penyelenggara Utilitas yang tidak menjalankan kewajiban menyampaikan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas kepada Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan November setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan permohonan izin baru.
(5)Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi dasar penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas setelah dilakukan pembahasan oleh Organisasi Perangkat Daerah bersama Instansi
(6)Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dievaluasi oleh Organisasi Perangkat Daerah pada setiap pelaksanaan dalam tahun berjalan.
(7)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
(8)Pemerintah Daerah beserta Instansi dan pengelola Sarana Jaringan Utilitas wajib menjaga kerahasiaan data dari program tahunan penempatan Jaringan Utilitas yang diberikan oleh Instansi.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Keterpaduan Penempatan Jaringan Utilitas dan pembahasan program tahunan penempatan Jaringan Utilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya berpedoma pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah dapat dibebaskan dari kewajiban menyediakan Sarana Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:
1. a.pandemi
2. b.perang
3. c.bencana alam
(4)Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui:
1. a.penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;
3. c.pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
4. d.hibah;
5. e.pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang; atau
6. f.mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur dengan Peraturan Wali Kota.
(6)Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf f, wajib dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Apabila perjanjian pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, maka kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Daerah.
(8)Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, apabila jangka waktu pengelolaan telah berakhir kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, tepat guna, berkelanjutan, terintegrasi dan ramah lingkungan.
(2)Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.rencana induk penempatan jaringan utilitas;
2. b.rencana keterpaduan penempatan jaringan utilitas;
3. c.rencana tata ruang wilayah daerah; dan
4. d.rencana detail tata ruang daerah dan zonasi daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…