DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Industri Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2040

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang DaruratNomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3254);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9.Peratutan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung tahun 2016-2035;
13.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANINDUSTRI KOTA TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar lampung.
5.Rencana Pembangunan Industri Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Bandar Lampung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sebingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
7.Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
8.Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (enabler) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif;
9.Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya;
10.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan ini adalah :

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri;
b.pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.menentukan tujuan, sasaran, strategi dan program Pembangunan Industri Daerah;
b.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
c.mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
d.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

BAB III

ASAS, ACUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyusunan RPIK diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat, fasilitasi hasil produk; dan
f.keterkaitan Industri.

Pasal 5

RPIK disusun dengan memperhatikan:

a.Rencana Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
b.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c.Potensi sumber daya industri daerah;
d.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
e.Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan;
f.Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Pasal 6

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Pendahuluan;
2. b.Gambaran Daerah Terkait Pembangunan Industri;
3. c.Visi Dan Misi;
4. d.Strategi Dan Program;
5. e.Penutup.
(3)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Rencana pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV

BANGUN INDUSTRI

Pasal 7

Bangun Industri dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah sebagai berikut :

a.Industri Unggulan terdiri dari:
1. 1.Industri Makanan dan Minuman
2. 2.Industri Aneka
b.Industri Pendukung terdiri dari :
1. 1.Industri kimia/farmasi dan obattradisional
2. 2.Industri Karet/Barang dari Karet danplastik
3. 3.Industri kertas/barang dari kertas dancetakan
4. 4.Industri Alat Angkutan
5. 5.Industri mesin danperalatan
c.Industri Hulu terdiri dari :
1. 1.Industri Hulu Agro

BAB V

KEBIJAKAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 8

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah.
(2)Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri.
(3)Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang industri berkoordinasi dengan lembaga terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
(4)Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.
(5)Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK dan Kebijakan Industri Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 November 2020 WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto HERMAN HN Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, Cap/dto BADRI TAMAM LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNGTAHUN 2020 NOMOR:04 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 02/988/BL/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2040 I. UMUM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, terbitnya Peraturan Pemerintan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah. Pemerintah menginginkan industri di masa depan akan menjadi penggerak utama perekonomian di seluruh daerah. Melalui RIPIN 2015- 2035 yang disusun akan menjadi pedoman bagi seluruh daerah menyamakan gerak langkah pembangunan di sektor industri. Sektor Industri di Kota Bandar Lampung kini menjadi sektor penyumbang terbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB). Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Bandar Lampung Tahun 2020-2040 sebagai pedoman Pemerintah Kota dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang industri dan pelaksanaan pembangunan industri bagi pelaku usaha industri di Kota Bandar Lampung. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…