DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Sistem Drainase

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan dan pengembangan daerah mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak pada sistem drainase;
c.bahwa dalam menghadapi permasalahan Drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengelolaan sistem Drainase Kota yang terencana, terarah dan terpadu serta ber kelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Drainase. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55) Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun - - 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemeritah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3254); - -
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1451);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALI KOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM DRAINASE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. - -
5.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat.
7.Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
8.Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana Drainase.
9.Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
10.Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
11.Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan Konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Drainase.
12.Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar Drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
13.Sumur Resapan adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
14.Kolam Retensi adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
15.Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi system Drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, pompa dan Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem - - Drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
16.Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem Drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
17.Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.
18.Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembagunan fisik Sistem Drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan (pre-construction), pelaksanaan Konstruksi (construction) dan uji coba system (test commissioning).
19.Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
20.Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
21.Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
22.Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
23.Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan usaha, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
24.Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran Drainase melebihi palung sungai/saluran Drainase.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini acuan bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat tentang Sistem Drainase.

Pasal 3

- - Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.mewujudkan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi standar pelayanan;
b.menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
c.meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah iniadalah:

a.penyelenggaraan;
b.pembiayaan;
c.peran masyarakat dan swasta; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Sistem Drainase menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat melakukan kerja sama antar daerah.
(3)Penyelenggara Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Drainase.

Pasal 6

(1)Sistem Drainase terdiri atas:
1. a.sistem teknis; dan
2. b.sistem non teknis. - -
(2)Sistem teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan Drainase yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
(3)Sistem non teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap Sistem Teknis Drainase terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang- undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
(4)Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai Drainase, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan air nya terletak dalam satu wilayah.

Pasal 7

(1)Perencanaan Sistem Drainase meliputi:
1. a.penyusunan rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknik terinci/detaildesign.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun untuk pengembangan Sistem Drainase guna mendukung Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 8

(1)Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Drainase
(2)Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun atau - - disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana umum tata ruang daerah.
(3)Evaluasi Rencana induk Sistem Drainase dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 9

(1)Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pengelolaan sumber daya air;
2. b.rencana umum tata ruang kota;
3. c.tipologi kota/wilayah;
4. d.konservasi air;dan
5. e.kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
(2)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.inventarisasi kondisi awal system Drainase;
2. b.kajian, analisa Drainase dan konservasi air;
3. c.pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
4. d.rencana sistem jaringan Drainase;
5. e.skala prioritas dan tahapan penanganan;
6. f.perencanaan dasar;
7. g.pembiayaan;
8. h.kelembagaan; dan
9. i.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan dan pengembangan daerah mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak pada sistem drainase;
c.bahwa dalam menghadapi permasalahan Drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai, setu dan saluran yang berdampak pada kinerja sistem drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengelolaan sistem Drainase Kota yang terencana, terarah dan terpadu serta ber kelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Drainase. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55) Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun - - 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemeritah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3254); - -
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1451);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALI KOTA BANDAR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM DRAINASE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. - -
5.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.
6.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat.
7.Drainase adalah prasarana dan sarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
8.Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana Drainase.
9.Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
10.Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
11.Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan Konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik Drainase.
12.Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar Drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah yang mencakup tahapan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
13.Sumur Resapan adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
14.Kolam Retensi adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
15.Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi system Drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, pompa dan Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem - - Drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
16.Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem Drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
17.Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.
18.Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembagunan fisik Sistem Drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan (pre-construction), pelaksanaan Konstruksi (construction) dan uji coba system (test commissioning).
19.Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
20.Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkapnya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
21.Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
22.Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
23.Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan usaha, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
24.Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran Drainase melebihi palung sungai/saluran Drainase.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini acuan bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat tentang Sistem Drainase.

Pasal 3

- - Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.mewujudkan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi standar pelayanan;
b.menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
c.meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah iniadalah:

a.penyelenggaraan;
b.pembiayaan;
c.peran masyarakat dan swasta; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Sistem Drainase menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah Kota dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat melakukan kerja sama antar daerah.
(3)Penyelenggara Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Drainase.

Pasal 6

(1)Sistem Drainase terdiri atas:
1. a.sistem teknis; dan
2. b.sistem non teknis. - -
(2)Sistem teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan Drainase yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
(3)Sistem non teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap Sistem Teknis Drainase terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang- undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
(4)Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai Drainase, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan air nya terletak dalam satu wilayah.

Pasal 7

(1)Perencanaan Sistem Drainase meliputi:
1. a.penyusunan rencana induk;
2. b.studi kelayakan; dan
3. c.perencanaan teknik terinci/detaildesign.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun untuk pengembangan Sistem Drainase guna mendukung Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 8

(1)Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Drainase
(2)Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun atau - - disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya rencana umum tata ruang daerah.
(3)Evaluasi Rencana induk Sistem Drainase dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 9

(1)Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pengelolaan sumber daya air;
2. b.rencana umum tata ruang kota;
3. c.tipologi kota/wilayah;
4. d.konservasi air;dan
5. e.kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
(2)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.inventarisasi kondisi awal system Drainase;
2. b.kajian, analisa Drainase dan konservasi air;
3. c.pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
4. d.rencana sistem jaringan Drainase;
5. e.skala prioritas dan tahapan penanganan;
6. f.perencanaan dasar;
7. g.pembiayaan;
8. h.kelembagaan; dan
9. i.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Wali Kota.