DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan UU, Bangunan Gedung, Penanggulangan Bencana, Penataan Ruang, Lalu Lintas, Pelayanan Publik, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembentukan UU, Rumah Susun, PERDA, Pelaksanaan UU, Pedoman Pembinaan, Pedoman Teknis Izin, Pedoman Teknis Penyusunan, Persyaratan Teknis, Manajmen Proteksi, Ketentuan Teknis, Urusan PERDA, Badan Penanggulangan Bencana, Bangunan Gedung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan urusan yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 56 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252)
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Manajmen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
17.Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
18.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
19.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar.
20.Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN, Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung
3.Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Kebakaran.
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Peraturan adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
7.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal penanggulangan kebakaran.
8.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kagiatanya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9.Bangunan perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
10.Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
11.Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
12.Sistem Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis;
13.Hidran halaman adalah hidran kebakaran yang berada diluar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah ) Inci
14.Sistem Springkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
15.Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/ pengamanan bangunan gedung darikebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
16.Akses pemadam kebakaran adalah akses/ jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam kedalam bangunan gedung.
17.Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain;
18.Manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
19.Rekomendasi adalah petunjuk teknik Pemasangan Alat-alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
20.Sertifikat layak fungsi adalah Sertifikat yang dikeluarkan sebagai tanda kelayakan dalam segi proteksi kebakaran;
21.Siammise Connection adalah Salah satu bagian Fire Fighting System yang berfungsi sebagai konektor antara instalasi perpipaan dalam gedung dengan kendaraan dinas Pemadam Kebakaran dengan kata lain Siammise Connection berfungsi untuk menyatukan air dari mobil Pemadam Kebakaran kedalam Pipa Instalasi gedung atau siteplant area;
22.Pompa Hydrant adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menghisap dan mencurahkan air di instalansi pipa hydrant dan pipa spinkler.
23.Head Detektor adalah Suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi panas
24.Flame Detektor adalah Suatu alat untuk mendeteksi bunga api.
25.Smoke Detektor adalah Suatu alat untuk mendeteksi kepekatan asap.
26.Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencangkup alat pemadam api ringan (apar) dan alat pemadam api berat (apab) yang menggunakan roda.
27.Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
28.Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
29.Bahaya kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang : penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
30.Bahaya kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang : penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
31.Bahaya kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
32.Bahaya kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
33.Bahaya kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha
(2)Tujuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah untuk menjamin keselamatan jiwa, raga dan harta benda di lingkungan perumahan dan permukiman.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Pasal 3

(1)Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
(2)Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :
1. a.sarana penyelamatan jiwa;
2. b.akses pemadam kebakaran;
3. c.proteksi kebakaran; dan
4. d.manajemen keselamatan kebakaran gedung dan lingkungan.
(3)Peruntukan bangunan gedung, jumlah dan jenis proteksi kebakaran yang wajib dimiliki, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 4

(1)Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
(2)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari :
1. a.sarana jalan ke luar;
2. b.pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
3. c.petunjuk arah jalan ke luar;
4. d.komunikasi darurat;
5. e.pengendali asap;
6. f.tempat berhimpun sementara; dan
7. g.tempat evakuasi.
(3)Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.tangga kebakaran;
2. b.ramp;
3. c.koridor;
4. d.pintu;
5. e.jalan/pintu penghubung;
6. f.balkon;
7. g.saf pemadam kebakaran; dan
8. h.jalur lintas menuju jalan ke luar.
(4)Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
(5)Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah,ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
(6)Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
(7)Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

Pasal 5

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

Pasal 6

(1)Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.akses mencapai bangunan gedung;
2. b.akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
3. c.area operasional.
(2)Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.akses ke lokasi bangunan gedung; dan
2. b.jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
(3)Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
2. b.pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
3. c.pintu masuk ke ruang bawah tanah.
(4)Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
2. b.perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.proteksi pasif; dan
2. b.proteksi aktif.
(2)Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bahan bangunan gedung;
2. b.konstruksi bangunan gedung ;
3. c.kompartemenisasi atau pemisahan; dan
4. d.penutup pada bukaan.
(3)Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.alat pemadam api ringan;
2. b.sistem deteksi dan alarm kebakaran;
3. c.sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hydrant, pompa hydrant, persediaan air dan siammise connection;
4. d.sistem sprinkler automatis;
5. e.Smoke detector, head detector, flame detector
6. f.sistem pengendali asap;
7. g.lift kebakaran;
8. h.pencahayaan darurat;
9. i.penunjuk arah darurat;
10. j.sistem pasokan daya listrik darurat;
11. k.pusat pengendali kebakaran; dan
12. l.instalasi pemadam khusus.

Pasal 8

(1)Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
(2)Penentuan jenis media pemadam, daya padam dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

Pasal 9

(1)Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
(2)Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008